Terima 64 Laporan Dugaan Korupsi, Tim KPK Turun Langsung ke Pati

KPK berharap langkah pencegahan ini dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Pati saat ini.

Upaya mitigasi risiko juga tengah dilakukan secara menyeluruh di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Di sisi lain, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif menggandeng KPK untuk melakukan asistensi, terutama dalam pengelolaan anggaran infrastruktur yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

"Insyaa Allah akan kami laksanakan sesuai arahan.

Baca juga: KPK Telusuri Jejak Komunikasi Sudewo dan DPRD Pati saat Sidang Pemakzulan

Baik melalui e-katalog maupun mekanisme lain, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan," ujar Chandra.

Meski demikian, ia memastikan percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Namun, hal itu harus berjalan beriringan dengan pengawasan ketat dan koordinasi intensif bersama KPK agar hasil pembangunan benar-benar optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami akan genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat," imbuhnya.

Chandra juga mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara transparan dan akuntabel, mengingat pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, melainkan juga oleh masyarakat.

la menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan program pemerintah daerah.

"Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat juga mengawasi.  Maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya," tandas dia. (mzk)

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Terungkap 64 Laporan Dugaan Korupsi di Pati, KPK Langsung Turun Tangani, Ini Sektor Paling Rawan