Prabowo Sebut Anggaran Bocor, Jokowi dan Maruf Amin Pertanyakan di Mana Letak Kebocorannya

TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sebut kekayaan Indonesia bocor atau mengalir ke luar negeri mengalir Rp 1000 triliun setiap tahun.

Hal itu sering disampaikan Praboowo dalam berbagai kesempatan.

Seperti yang disampaikan Prabowo pada kampanye terbuka perdana di Manado, 24 Maret 2019 lalu.

"Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dan juga saya mengatakan kebocoran kekayaan negara terlalu besar setiap tahun.

Saya hitung, kebocoran kita tiap tahun, kurang lebih 1.000 triliun tiap tahun. Saya hitung kebocoran anggaran minimal 25 persen," ujar Prabowo.

 Baca: Prabowo Subianto Sebut Ada Kebocoran Anggaran, Berikut Reaksi Jokowi-Maruf hingga Klarifikasi KPK

Menanggapi pernyataan tersebut Presiden Joko Widodo meminta Prabowo menunjukkan kebocoran anggaran yang sering ia sampaikan.

"Jangan dari sampai sekarang ‘bocar bocor bocar bocor’, yang mana bocornya tunjukkan.

Kita ini juga ingin memperbaiki," kata Jokowi di ICE BSD, Minggu (7/4/2019) dilansir Kompas.com.

Jika sudah mengetahui letak kebocoran yang dimaksud ada di sektor mana dan dengan jumlah berapa, Jokowi menyarankan Prabowo untuk melaporkan saja temuannya ke KPK.

Menurut Jokowi, pemerintah juga ingin memperbaiki kondisi kebocoran itu, jika memang benar ada.

"Kita ini ingin memperbaiki, mungkin ada kebocoran, tapi tunjukkan demi kebaikan," kata Jokowi.

Baca: Maruf Amin Minta Prabowo Subianto Rinci di mana Anggaran Negara yang Bocor

Pertanyaan yang sama juga disampaikan calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin.

Maruf Amin menilai narasi Prabowo soal kebocoran anggaran tidak jelas dan diulang terus-menerus.

Maruf meminta Prabowo untuk mengungkapkan letak kebocoran anggaran di Indonesia.

Dan melaporkan temuan kebocoran anggaran itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bocornya di mana? Kalau ketahuan bocornya tinggal nunjukin. Tinggal perintah kepada KPK," ujar Maruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Menurut Maruf, definisi kebocoran anggaran adalah dana yang diterima disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Sedangkan, jika dana belum cair, artinya target anggaran belum tercapai.

"Ini yang dimaksud bocor itu yang mana? Bocornya di mana? Kan' mesti jelas. Tinggal dikejar saja sama KPK. Mana itu yang bocor," imbuh Maruf.

Tak hanya Jokowi dan Maruf Amin, beberapa pihak terkait juga memberi tanggapan atas kebocoran anggaran tersebut.

Baca: Maruf Amin Sarankan Prabowo Lapor KPK Soal Anggaran Bocor

KPK

Menanggapi pernyataan Prabowo, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tidak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun, sebagaimana disebutkan Prabowo.

"Enggak, enggak pernah kami mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala.

Kementerian Keuangan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti memberi tanggapan soal anggaran yang bocor.

Menurut dia, hal itu sulit terjadi sebab pelaksanaan anggaran di APBN dilakukan secara profesional.

"(Pengelolaan APBN) dilaksanakan secara kredibel dan profesional," kata Nufransa.

Baca: Prabowo Sebut Kebocoran Rp 2,000 Triliun Sumbernya dari KPK, Tapi KPK Ngaku Tidak Punya Data Itu

Nufansa menjelaskan, setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) terhadap APBN.

Hasilnya, BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran, Nufransa mempersilakan Prabowo untuk melaporkannya ke penegak hukum jika memang ia menemukan adanya kebocoran yang dimaksud.

"Kalau memang dalam pelaksanaannya dianggap ada kebocoran anggaran, hal ini dapat dilaporkan kepada instansi terkait," kata dia.

Baca: Prabowo Subianto Sebut Kebocoran Anggaran Capai Rp 1.000 T, Ini Tanggapan Jokowi dan KPK

 Prabowo menyinggung soal kebocoran anggaran itu dalam berbagai kesempatan.

Seperti saat berpidato di acara silaturahmi Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia, Jakarta, pada Jumat (5/4/2019) lalu.

"Saya mengatakan kebocoran minimal Rp 1.000 triliun. Saya diejek, dihina. Memang ada sebagian elite yang kerjanya menghina dan mengejek.

Dua hari yang lalu kalau tidak salah, salah satu pimpinan KPK menyatakan bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung oleh KPK itu Rp 2.000 triliun," kata Prabowo.

Hal yang sama juga pernah disampaikan Prabowo pada kampanye terbuka perdana di Manado, 24 Maret lalu.

Baca: Prabowo Sebut Kebocoran Rp 2,000 Triliun Sumbernya dari KPK, Tapi KPK Ngaku Tidak Punya Data Itu

"Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dan juga saya mengatakan kebocoran kekayaan negara terlalu besar setiap tahun.

Saya hitung, kebocoran kita tiap tahun, kurang lebih 1.000 triliun tiap tahun. Saya hitung kebocoran anggaran minimal 25 persen," ujar Prabowo.

Terakhir, saat berorasi di hadapan para pendukungnya di kampanye akbar Minggu (7/4/2019) kemarin, Prabowo juga mengangkat pemasalahan yang sama.

Ia menyebut kebocoran anggaran yang diungkapkan KPK beberapa hari sebelumnya.

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)