Razman Sebut Anggota GRIB Jaya Intelektual, Dukung Pemerintah Berantas Premanisme Berkedok Ormas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Razman Arif Nasution mendukung komitmen pemerintah berantas premanisme berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas).

Diketahui pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. 

"Jadi bagi kami, respons Bapak Presiden itu baik untuk mengurangi angka kriminalitas dan bisa dikanalisasi mana kejahatan yang dilakukan oleh oknum anggota ormas. Mana sih oknum kejahatan yang dilakukan oleh preman jalanan tanpa ormas," kata Razman dihubungi Minggu (11/5/2025). 

Kemudian dikatakan Razman bahwa pihaknya menghimpun, membantu, mengakomodir, membina fisik dan mental dari orang-orang yang selama ini termarjinalkan.

"Contoh anak-anak muda yang tidak ada pekerjaan, tidak terdidik, orang-orang yang keluar dari penjara. Kita tampung dan kita lakukan pembinaan," kata Razman

Meski begitu dikatakan Razman pihaknya juga diisi oleh orang-orang intelektual.

"Dan orang juga lupa bahwa Bang Hercules ini juga adalah Panglima Pondok Pesantren di Jawa Barat dan Banten," kata Razman.

"Jadi ini tidak melulu orang menjudge bahwa GRIB itu adalah preman. Jadi yang kita keberatan, jangan ada kejahatan dialamatkan ke GRIB," imbuhnya.

Ia lalu mencontohkan tawuran, apakah tawuran itu dilakukan oleh ormas.

"Tidak juga (Ormas), tawuran pelajar ini lakukan pembinaan, buktinya Kang Deddy Mulyadi sekarang melakukan pembinaan (Pelajar nakal) mental, fisik, spiritual di Barak TNI," lanjutnya.

Atas hal itu ia menegaskan GRIB Jaya mendukung Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan.

"Kami mengapresiasi dan mendukung Satgas. Tapi tidak boleh ada orang yang menuduh, meminta, memaksa untuk diproses hukum," jelasnya.

Kemenko Polkam Bentuk Satgas

Sebelumya, Menko Polkam Budi Gunawan memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga membahas premanisme dan aktifitas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan di kantor Kemenko Polkam RI Jakarta pada Selasa (6/5/2025).

Dalam rapat tersebut, sebanyak 19 unsur kementerian/lembaga terlibat.

Mereka di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, dan Kementerian Luar Negeri. 

Kemudian Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan.

Selain itu juga Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

Selanjutnya, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

Budi Gunawan mengatakan pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi.

"Hal ini dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial," kata Budi Gunawan dalam keterangan tertulis yang terkonfirmasi pada Selasa (6/5/2025).

Budi Gunawan juga menegaskan pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha.

Kehadiran negara, kata dia, harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif. 

Pemerintah, menurut dia, juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Langkah ini sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, sebagai bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Budi Gunawan.