Jumat, 24 April 2026

Program Makan Bergizi Gratis

Kasus Keracunan Massal MBG, Banggar DPR: Kalau Memang Harus Dievaluasi, Silakan

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mempersilakan bila akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penulis: Fersianus Waku
Istimewa
EVALUASI PROGRAM MBG - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Menyusul kejadian keracunan massal di berbagai daerah, Said Abdullah mempersilakan bila ingin diadakan evaluasi terhadap program MBG secara menyeluruh. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mempersilakan apabila dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul sejumlah kasus keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa.

"Program Makan Gizi Gratis itu adalah program prioritas dari Bapak Presiden. Itu janji Bapak Presiden ketika kampanye. Maka janji itu harus dipenuhi," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Namun, Said menyatakan bahwa dalam perjalanannya selama 10 bulan terakhir, telah terjadi beberapa insiden keracunan massal.

"Padahal, nawaitu MBG kita ini bagian dari untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak-anak kita menjadi pintar, agar anak-anak kita higienis terjamin," ujarnya.

Said menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima MBG harus menjadi prioritas utama.

Ia menegaskan, program ini tidak boleh semata-mata dilihat dari sisi anggaran, melainkan dari sisi pelaksanaan teknis di lapangan.

Baca juga: Talkshow Kacamata Hukum 29 September 2025: Potensi Korban Keracunan MBG Ajukan Gugatan

"Bukan semata-mata soal anggaran. Bagaimana menyelamatkan anak-anak didik kita ketika mendapat makanan bergizi gratis betul-betul higienis dan sanitasinya baik," tegas Said.

Said menyatakan tidak keberatan apabila pemerintah hendak melakukan evaluasi, asalkan bersifat menyeluruh.

"Muncul isu bagaimana tentang anggarannya, saya berpendapat, kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silakan evaluasi, tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada ekspert yang menangani soal gizi," ungkapnya.

"Kalau itu secara menyeluruh dan dilakukan oleh pemerintah saya yakin isunya tidak lagi anggaran. Karena sasarannya akan tercapai," imbuh Said.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program MBG.

Qodari menuturkan, berdasarkan data dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved