Charles Honoris

Berita Foto (56)

Selain Tiongkok, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Larang Masuk Traveler dari Iran, Korea, dan Italia

Pembatasan ini bisa dimulai dari tiga negara lain dengan penyebaran virus corona tercepat di luar Tiongkok yakni Iran, Korea, dan Italia.

Rabu, 4 Maret 2020
Pemerintah Diimbau Jamin Kerahasiaan Identitas Pasien Virus Corona Seperti Singapura dan Jepang

Charles Honoris mengatakan pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hak atas privasi seperti kerahasiaan identitas terkait penanganan corona.

Selasa, 3 Maret 2020
Politikus Golkar: Pemerintah sudah Paralel dengan Prosedur Pencegahan yang Diterapkan WHO

Dia berharap, pemerintah bersikap profesional dan taat prosedur dalam melakukan masa observasi selama 14 hari bagi para WNI dari Wuhan di Natuna.

Senin, 3 Februari 2020
Helmy Yahya Dicopot, Anggota Komisi I DPR: Bebas Tugaskan Dewan Pengawas TVRI!

"Kalau menurut saya, dewan pengawas sudah tidak melakukan tugasnya dengan baik. Karena itu, saya mengusulkan agar dibebastugaskan."

Rabu, 29 Januari 2020
Anggota Komisi I DPR RI Usul Dewan Pengawas TVRI Dibebastugaskan

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI tidak menjalankan tugasnya secara baik

Selasa, 28 Januari 2020
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Hentikan Sementara Bebas Visa Warga China

Dalam keadaan darurat seperti ini, menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya.

Selasa, 28 Januari 2020
Anggota DPR: Belum Ada Urgensi Pembentukan DKN

Charles Honoris membeberkan, wacana adanya DKN sebenarnya sudah pernah digulirkan melalui Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas

Senin, 27 Januari 2020
‎Kecam Aksi Abu Sayyaf, Politikus PDIP Minta Pemerintah Desak Filipina-Malaysia Jalankan Kesepakatan

Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris mengecam aksi kelompok Abu Sayyaf yang kembali melakukan penculikan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

Rabu, 22 Januari 2020
''Perbanyak Patroli dan Pertebal Kehadiran Negara di Perairan Natuna''

Charles meminta TNI menggelar patroli guna memastikan tak ada satupun kapal Cina masuk ke wilayah perairan Natuna.

Sabtu, 4 Januari 2020
Politikus PDIP Minta Negara Jangan Ragu Tegakkan Kedaulatan di Natuna

Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menilai pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral Indonesia dengan RRT.

Sabtu, 4 Januari 2020
Charles PDIP: RI Bisa Lebih Keras Agar Tiongkok Hormati Kedaulatan

Intrusi kapal Coast Guard Tiongkok memasuki wilayah ZEE RI adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara RI.

Selasa, 31 Desember 2019
Charles Honoris: Kontribusi Warga Glodok Tak Kalah Sama Rizal Ramli

"Dan mungkin kontribusi mereka buat negara nggak kalah sama RR yang mungkin hanya lebih kencang saja teriaknya," ujar Charles.

Selasa, 19 November 2019
Jabatan Wakil Panglima Diyakini Solusi Penumpukan Perwira Non-Job di TNI

Posisi Wakil Panglima TNI kembali diadakan melalui Penerbitan Perpres 66 Nomor 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI oleh Presiden Jokowi.

Jumat, 8 November 2019
Kepuasan Masyarakat 58 Persen, Charles Honoris Sebut Itu Apresiasi Positif Kerja Pemerintah

Charles menyadari, tantangan pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin ke depan tidaklah mudah, baik internal maupun eksternal

Jumat, 18 Oktober 2019
58,8 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, Wujud Optimisme Sambut Periode Kedua

Citra baik Jokowi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan oleh pemerintah di sejumlah bidang dalam 5 tahun terakhir

Kamis, 17 Oktober 2019
RKUHP Sudah Ditolak, Politisi PDIP Imbau Demo Anarkis Dihentikan

Menurutnya hal itu justru memberi peluang kepada pengacau dan perusuh yang berniat menungganginya.

Rabu, 25 September 2019

Pemerintah Diminta Tak Terlantarkan Pencari Suaka di Kalideres

"Bahwa 'setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain," katanya

Sabtu, 24 Agustus 2019

Politisi PDI Perjuangan Minta Pemerintah Tak Terlantarkan Pencari Suaka di Kalideres

Menurutnya, pemerintah baik di daerah maupun pusat seharusnya mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk menangani persoalan kemanusiaan ini.

Jumat, 23 Agustus 2019
Jadi Perhatian Jokowi, PDIP Siap Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi

"Tidak ada kepentingan lain selain menjaga kedaulatan data warga negara di tengah ekses negatif pemanfaatan teknologi ini," kata Charles Honoris

Jumat, 16 Agustus 2019
Pemerintah Didesak Segera Ajukan Draf RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mendesak pemerintah melalui Setneg untuk segera menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR.

Minggu, 21 Juli 2019

⟪⟨2 3 4 5 6 7 8 ⟩⟫

Berita Terkini

Keunggulan Liverpool Dibuyarkan oleh Tim Penghuni Zona Degradasi

2 menit lalu
Berlaku hingga 20 Januari 2026, Ini Daftar Biaya Tambah Daya Listrik PLN Diskon 50 Persen

8 menit lalu
166 Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo, Jadi Upaya Entas Kemiskinan hingga Investasi Masa Depan

9 menit lalu
Ansor dan Gereja St Paulus Kraksaan Probolinggo Bagikan Sembako Hasil Dekorasi Natal ke Warga

19 menit lalu
Hasil Lengkap Semifinal India Open 2026: Jojo vs Lin Chun-Yi di Final, Juara Bertahan Gigit Jari

27 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Charles Honoris

Pembatasan ini bisa dimulai dari tiga negara lain dengan penyebaran virus corona tercepat di luar Tiongkok yakni Iran, Korea, dan Italia.

Charles Honoris mengatakan pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hak atas privasi seperti kerahasiaan identitas terkait penanganan corona.

Dia berharap, pemerintah bersikap profesional dan taat prosedur dalam melakukan masa observasi selama 14 hari bagi para WNI dari Wuhan di Natuna.

"Kalau menurut saya, dewan pengawas sudah tidak melakukan tugasnya dengan baik. Karena itu, saya mengusulkan agar dibebastugaskan."

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI tidak menjalankan tugasnya secara baik

Dalam keadaan darurat seperti ini, menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya.

Charles Honoris membeberkan, wacana adanya DKN sebenarnya sudah pernah digulirkan melalui Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas

Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris mengecam aksi kelompok Abu Sayyaf yang kembali melakukan penculikan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

Charles meminta TNI menggelar patroli guna memastikan tak ada satupun kapal Cina masuk ke wilayah perairan Natuna.

Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menilai pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral Indonesia dengan RRT.

Intrusi kapal Coast Guard Tiongkok memasuki wilayah ZEE RI adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara RI.

"Dan mungkin kontribusi mereka buat negara nggak kalah sama RR yang mungkin hanya lebih kencang saja teriaknya," ujar Charles.

Posisi Wakil Panglima TNI kembali diadakan melalui Penerbitan Perpres 66 Nomor 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI oleh Presiden Jokowi.

Charles menyadari, tantangan pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin ke depan tidaklah mudah, baik internal maupun eksternal

Citra baik Jokowi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan oleh pemerintah di sejumlah bidang dalam 5 tahun terakhir

Menurutnya hal itu justru memberi peluang kepada pengacau dan perusuh yang berniat menungganginya.

"Bahwa 'setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain," katanya

Menurutnya, pemerintah baik di daerah maupun pusat seharusnya mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk menangani persoalan kemanusiaan ini.

"Tidak ada kepentingan lain selain menjaga kedaulatan data warga negara di tengah ekses negatif pemanfaatan teknologi ini," kata Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mendesak pemerintah melalui Setneg untuk segera menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR.