TAG
dinasti politik
Berita
Foto (4)
-
Selamatkan Banten dari Bahaya Laten Korupsi, Dinasti dan Tirani
Pilkada 2017 hendaknya digunakan masyarakat Banten guna mencegah bahaya laten yang sudah lama: korupsi, dinasti, dan tirani.
-
Dinasti Politik Justru Berkembang Setelah Indonesia Menerapkan Pilkada Langsung
"Ternyata demokrasi yang kita terapkan, justru membuat politik dinasti semakin tumbuh kembang," ujar Siti
-
Rekruitmen Parpol Tak Berjalan Akibat Politik Dinasti
Politik dinasti menjadi problematika jelang Pilkada serentak 2017.
-
Politik Dinasti Dinilai Merusak Kaderisasi Parpol
"Kaderisasi terhambat karena kuatnya politik dinasti," kata Jerry.
-
Politik Dinasti Berpotensi Rusak Penyelenggaraan Pilkada yang Bersih dan Jujur
Hafidz mengatakan, politik dinasti dapat mengganggu jalannya Pilkada Serentak secara jujur, adil, dan bersih.
-
Kepala Daerah Dikhawatirkan Gunakan Kebijakannya Langgengkan Politik Dinasti
Kepala daerah tersebut akan tetap jadi penguasa meski jabatannya sudah habis kalau yang dijagokannya menang.
-
Syarief Hasan: Demokrat Punya Aturan Soal Calon Petahana di Pilkada
Partai Demokrat memiliki standar soal calon petahana dalam pilkada serentak. Dan siapa saja yang bisa ikut pilkada.
-
Politikus NasDem: Putusan MK Soal Keluarga Petahana Bisa Calonkan Diri Mengacaukan
Politikus Partai NasDem, Syarief Abdullah, menilai putusan Mahkamah Konstitusi soal legalisasi kerabat petahana maju pilkada serentak mengacaukan.
-
JK Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK Soal Politik Dinasti
Belakangan, MK mengabulkan uji materi yang diajukan anggota DPRD Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan.
-
"Selamat Berkembangbiak Politik Dinasti di Daerah"
Menurutnya, masyarakat Indonesia masih sangat paternalistik sehingga alasan HAM dalam keputusan tersebut tidak tepat.
-
Wakil Ketua Komisi II DPR: Putusan MK Malaikat Mengejutkan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menganulir larangan politik dinasti di Pilkada mengundang reaksi banyak pihak.
-
Wakil Ketua DPR Hormati Putusan MK soal Politik Dinasti
Putusan MK menyatakan adanya larangan politik dinasti justru melanggar hukum dan inkonstitusional
-
Pembatasan Politik Dinasti Dinilai Tidak Bertentangan Konstitusi
Veri menuturkan, pembatasan politik dinasti pun tidak menghilangkan hak warga negara.
-
Pasal Ini Akan Membatasi Anak, Istri, Suami, Mertua, Menantu Jadi Pejabat di Satu Daerah Sama
Di masa depan, politik dinasti akan dibatasi lewat regulasi undang-undang.
-
DPR Setujui Dinasti Politik di Pilkada
Pemerintah dan DPR akhirnya tidak menolak adanya dinasti politik di Pilkada
-
Sulit Membendung Dinasti Politik di Era Demokrasi
Lembaga Charta Politika mengungkapkan dalam era demokrasi yang bebas, sulit menghambat munculnya dinasti politik
-
PKS Wilayah Sulsel Haramkan Dinasti Politik
Ketua Majelis Pertimbangan PKS Sulsel Ariyadi melarang keras kadernya menjaring keluarganya untuk menjadi calon legislatif PKS bersama.
-
Politik Dinasti Sulit Jika Hanya Berpijak Aturan yang Ada
masalah politik dinasti sulit jika hanya berpijak pada aturan-aturan yang ada
-
Megawati: Jangan Negatif Thinking Soal Dinasti Politik
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menilai praktek politik dinasti tidak bisa dipandang setengah-setengah
-
Anas Mengaku Bahagia Dengar Presiden SBY Kritik Politik Dinasti
Anas Urbaningrum angkat bicara terkait kritikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai adanya praktik politik dinasti
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved