dinasti politik

Berita Foto (4)

Golkar Dukung Aturan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada

Hajriyanto Thohari memastikan, partainya mendukung sepenuhnya terbentuknya aturan terkait politik dinasti

Jumat, 18 Oktober 2013
Dinasti Politik Mendesak Diatur dalam RUU Pilkada

PERINDO), menilai aturan soal dinasti politik di dalam RUU Pilkada mendesak diwujudkan.

Jumat, 18 Oktober 2013
Ketua Komisi II DPR Tidak Persoalkan Politik Dinasti

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar, politik dinasti atau politik kekerabatan bukan masalah sepanjang memenuhi

Kamis, 17 Oktober 2013
PKB: Dinasti Politik Tidak Baik Bagi Penyegaran Demokrasi

Isu Politik nasional yang tengah ramai diperdebatan tentang sah tidaknya atau patut tidaknya politik dinasti.

Kamis, 17 Oktober 2013
Pemberantasan Politik Dinasti Harus Secara sistemik

keberadaan praktek politik dinasti di Indonesia dewasa ini terjadi karena tidak adanya aturan formal

Kamis, 17 Oktober 2013
Politikus Golkar: Manfaatkan Isu Politik Dinasti Bumerang Buat Partai Demokrat

Partai Demokrat dinilai memanfaatkan isu politik dinasti di Banten, untuk merebut suara di "tanah jawara" tersebut.

Kamis, 17 Oktober 2013
Prabowo : Politik Dinasti Tidak Masalah Asal Tidak Curang

Ramai soal politik dinasti rupanya membuat Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto juga ikut angkat bicara.

Kamis, 17 Oktober 2013
Partai Gerindra Tidak Permasalahkan Politik Dinasti

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof Suhardi menegaskan, partainya tidak masalah dengan politik dinasti

Kamis, 17 Oktober 2013
Politik Dinasti Adalah Politik Munafik

Politik dinasti melalui Ratu Atut Choisiyah mendorong banyak kalangan melihat politik dinasti

Rabu, 16 Oktober 2013
Parpol Punya Andil Ciptakan Dinasti Politik: Cenderung Lirik Calon Bermodal

Partai Politik memiliki peran dalam membangun dinasti politik

Senin, 14 Oktober 2013
Hatta Rajasa Tidak Setuju Politik Dinasti

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa tidak setuju dengan adanya sistem politik dinasti.

Sabtu, 12 Oktober 2013
Pernyataan SBY soal Dinasti Dianggap Serang Golkar

Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Indra J Piliang menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait politik Dinasti

Sabtu, 12 Oktober 2013
Aturan Mengenai Dinasti Politik Jadi Akhir Tahun Ini

Politik kekerabatan, sering disebut dinasti politik, memang tidak ada pembatasannya dalam Undang-Undang Dasar

Sabtu, 12 Oktober 2013

⟪⟨6 7 8 9

Berita Terkini

Tim SAR Gabungan Temukan Lokasi Black Box Pesawat ATR 42-500, Lokasinya di Tebing Curam

1 menit lalu
Kuasa Hukum Sebut Kunci Restorative Justice Cukup Pemaafan dari Jokowi, Bukan dari Eggi dan Damai

3 menit lalu
Anang Hermansyah Ceritakan Perjalanannya Menempuh Pendidikan S2 hingga Lulus Ujian Tesis

5 menit lalu
Prabowo Sebut Inggris akan Bantu Indonesia Bangun 1.500 Kapal Ikan dan Renovasi Desa Nelayan

6 menit lalu
Saat Prabowo Ikut Disambut Kucing Larry Si Pemburu Tikus di Kantor PM Inggris

6 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

dinasti politik

Hajriyanto Thohari memastikan, partainya mendukung sepenuhnya terbentuknya aturan terkait politik dinasti

PERINDO), menilai aturan soal dinasti politik di dalam RUU Pilkada mendesak diwujudkan.

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar, politik dinasti atau politik kekerabatan bukan masalah sepanjang memenuhi

Isu Politik nasional yang tengah ramai diperdebatan tentang sah tidaknya atau patut tidaknya politik dinasti.

keberadaan praktek politik dinasti di Indonesia dewasa ini terjadi karena tidak adanya aturan formal

Partai Demokrat dinilai memanfaatkan isu politik dinasti di Banten, untuk merebut suara di "tanah jawara" tersebut.

Ramai soal politik dinasti rupanya membuat Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto juga ikut angkat bicara.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof Suhardi menegaskan, partainya tidak masalah dengan politik dinasti

Politik dinasti melalui Ratu Atut Choisiyah mendorong banyak kalangan melihat politik dinasti

Partai Politik memiliki peran dalam membangun dinasti politik

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa tidak setuju dengan adanya sistem politik dinasti.

Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Indra J Piliang menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait politik Dinasti

Politik kekerabatan, sering disebut dinasti politik, memang tidak ada pembatasannya dalam Undang-Undang Dasar