Feri Amsari

Berita Foto (11)

Revisi UU Pemilu Harus Cepat Rampung agar Aturan Tidak Dipengaruhi Kepentingan Politik

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan.

Jumat, 7 Maret 2025
Tutup Kamera HP Wartawan, Wamendagri Ribka Bungkam saat Ditanya Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah

Wamendagri Ribka Haluk memilih diam saat ditanya mengenai dugaan korupsi dalam retret kepala daerah yang dilaporkan ke KPK, Selasa (4/3/2025).

Selasa, 4 Maret 2025
Di Tengah Isu Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah, Retret Gelombang II Disebut Digelar usai Lebaran

Wamendagri Bima Arya mengumumkan jadwal pelaksanaan retret gelombang II di tengah ramainya isu dugaan korupsi di gelaran retret kepala daerah.

Senin, 3 Maret 2025
VIDEO Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Istana: Semua Bisa Kita Buka

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan retret tersebut.

Senin, 3 Maret 2025
Habiskan Anggaran Rp 13 Miliar, Ini Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah yang Dilaporkan ke KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan retret kepala daerah ke KPK.

Senin, 3 Maret 2025
Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah di Magelang Dilaporkan ke KPK, Diduga Ada Konflik Kepentingan

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke KPK.

Jumat, 28 Februari 2025
Pengamat Curiga DPR Berupaya Kendalikan Mahkamah Konstitusi Melalui Revisi Tata Tertib

Pasalnya, mengoreksi lembaga negara lain terutama memberhentikan pejabatnya bukan tugas dan wewenang DPR.

Rabu, 5 Februari 2025
Soal Usulan Pemilu 2029 Gunakan E-Voting, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Akan Penuh Manipulasi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari, merespons mengenai usulan Pemilu 2029 menerapkan sistem pemungutan suara secara digital atau elektronik voting.

Selasa, 4 Februari 2025
Apa Dampak Positif & Negatif Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold? Ini Penjelasan Pakar

Dari sisi positif, Feri menilai kebijakan penghapusan presidential threshold akan membuka ruang persaingan sehat dalam pemilihan presiden.

Jumat, 3 Januari 2025
Calon Kepala Daerah Masih Berkegiatan pada Masa Tenang, Pakar Hukum Singgung Soal Aturan

Padahal pada aturannya, dalam masa tenang kampanye, para kontestan atau pasangan calon tidak boleh melakukan kegiatan apapun

Selasa, 26 November 2024
Pakar Hukum Minta Publik Bantu Presiden Prabowo Lepas dari Cengkeraman Jokowi, Begini Caranya

Pilkada serentak 27 November 2024, menjadi tolak ukur sejauh mana dominasi dan cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi

Selasa, 26 November 2024
Pakar Hukum Sorot Surat Dukungan Prabowo Untuk RIDO di Pilgub Jakarta: Presiden Tak Bisa Turun Kasta

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari merespons soal surat yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto jelang Pilkada 2024.

Selasa, 26 November 2024
Pakar Hukum Sebut Gibran Turut Cawe-cawe pada Pilkada 2024: Ada di Jakarta, Jawa Tengah hingga NTT

Bahkan, daerah-daerah yang didatangi oleh Gibran diyakini Feri menjadi tempat pasangan calon kepala daerah yang terafiliasi dengan koalisi pemerintah

Selasa, 26 November 2024
Feri Amsari Nilai Aneh Putusan Bawaslu Nyatakan Prabowo Tak Langgar Aturan Dukung Luthfi-Taj Yasin

Feri Amsari merespons soal putusan Bawaslu erhadap kegiatan Presiden Prabowo Subianto mengendorse pasangan cagub-cawagub di Pilkada 2024.

Selasa, 26 November 2024
Pakar Hukum: Putusan MK Pertegas UU Cipta Kerja Sebelumnya Bermasalah

Feri Amsari apresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.

Jumat, 1 November 2024
Pakar Nilai Tak Ada Dampak Ketatanegaraan jika PTUN Kabulkan Gugatan PDIP soal Pencawapresan Gibran

Pakar menganggap tidak akan ada dampak ketatanegaraan yang berarti jika PTUN mengabulkan gugatan PDIP soal pencawapresan Gibran Rakabuming Raka.

Rabu, 9 Oktober 2024
Dugaan Manipulasi Kewenangan KPK, Feri Amsari Minta Nama Deputi Pencegahan Dicoret dari Daftar Capim

Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyoroti proses seleksi capim KPK yang telah meloloskan nama-nama dengan cacat integritas

Kamis, 19 September 2024
Pegiat Antikorupsi: Pansel KPK Jangan Sampai Hadirkan Boneka Baru Untuk Alat Politik Rezim Ke Depan

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendorong Pansel KPK sepatutnya tegas memangkas nama-nama yang sudah jelas memiliki rekam jejak buruk

Kamis, 12 September 2024
Feri Amsari Ragu Dugaan Gratifikasi Kaesang Bisa Diusut Tuntas: KPK Jadi Boneka Presiden

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, KPK serius menangani kasus gratifikasi Kaesang Pangarep.

Jumat, 6 September 2024
Kala KPK Diragukan Bisa Usut Tuntas Kasus Jet Pribadi Kaesang: Gimik hingga Dekat dengan Eksekutif

Kinerja KPK dalam mengusut kasus dugaan gratifikasi Kaesang diragukan. Beberapa pihak menilai hal ini akibat KPK sudah di bawah kendali eksekutif.

Kamis, 5 September 2024

⟨1 2 3 4 5 6 ⟩⟫

Berita Terkini

Industri Manufaktur Ditarget Tumbuh 5,51 Persen, Menperin Agus Gumiwang: Ini Motor Penggerak Ekonomi

1 menit lalu
Kalender Jawa 19 Januari 2026 dan Makna Weton Senin Legi

5 menit lalu
AC Milan Catat Unbeaten Terpanjang Sejak Era Capello, Gol Perdana Fullkrug Bikin Allegri Bahagia

11 menit lalu
5 Populer Internasional: Demonstran Iran Merasa Dikhianati Trump - Rencana Pembentukan PBB Tandingan

21 menit lalu
Jose Mourinho Sindir Keras Rumor Kembali ke Real Madrid, Sebut Los Blancos Bak Panggung Sinetron

21 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Feri Amsari

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan.

Wamendagri Ribka Haluk memilih diam saat ditanya mengenai dugaan korupsi dalam retret kepala daerah yang dilaporkan ke KPK, Selasa (4/3/2025).

Wamendagri Bima Arya mengumumkan jadwal pelaksanaan retret gelombang II di tengah ramainya isu dugaan korupsi di gelaran retret kepala daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan retret tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan retret kepala daerah ke KPK.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke KPK.

Pasalnya, mengoreksi lembaga negara lain terutama memberhentikan pejabatnya bukan tugas dan wewenang DPR.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari, merespons mengenai usulan Pemilu 2029 menerapkan sistem pemungutan suara secara digital atau elektronik voting.

Dari sisi positif, Feri menilai kebijakan penghapusan presidential threshold akan membuka ruang persaingan sehat dalam pemilihan presiden.

Padahal pada aturannya, dalam masa tenang kampanye, para kontestan atau pasangan calon tidak boleh melakukan kegiatan apapun

Pilkada serentak 27 November 2024, menjadi tolak ukur sejauh mana dominasi dan cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari merespons soal surat yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto jelang Pilkada 2024.

Bahkan, daerah-daerah yang didatangi oleh Gibran diyakini Feri menjadi tempat pasangan calon kepala daerah yang terafiliasi dengan koalisi pemerintah

Feri Amsari merespons soal putusan Bawaslu erhadap kegiatan Presiden Prabowo Subianto mengendorse pasangan cagub-cawagub di Pilkada 2024.

Feri Amsari apresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.

Pakar menganggap tidak akan ada dampak ketatanegaraan yang berarti jika PTUN mengabulkan gugatan PDIP soal pencawapresan Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyoroti proses seleksi capim KPK yang telah meloloskan nama-nama dengan cacat integritas

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendorong Pansel KPK sepatutnya tegas memangkas nama-nama yang sudah jelas memiliki rekam jejak buruk

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, KPK serius menangani kasus gratifikasi Kaesang Pangarep.

Kinerja KPK dalam mengusut kasus dugaan gratifikasi Kaesang diragukan. Beberapa pihak menilai hal ini akibat KPK sudah di bawah kendali eksekutif.