Pendidikan GOTAG
Feri Amsari
Berita
Foto (11)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/wawancara-khusus-dengan-pakar-hukum-tata-negara-feri-amsari_20240419_155723.jpg)
Dugaan Gratifikasi Kaesang Dinilai Jalan Buka Topeng Keluarga Jokowi, Feri Amsari: Banyak Permainan
Feri Amsari, memandang, kasus dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep jalan untuk membuka topeng keluarga Presiden Joko Widodo
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kaesang-pangarep-disorot-publik-di-media-sosial-karena-diduga-menerima-gratifikasi-ber.jpg)
KPK Dinilai Tak Punya Taji Usut Dugaan Gratifikasi Kaesang, Pukat UGM: Dampak Revisi UU KPK
Pukat UGM menilai KPK tidak memiliki taji untuk mengusut kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Hal itu akibat adanya revisi UU KPK.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/feri-amsari-baru-kf.jpg)
Feri Amsari: KPK Gimik Tangani Dugaan Gratifikasi Kaesang, Cuma Ingin Redam Marah Masyarakat
Feri Amsari menyebut bahwa KPK cuma gimik dalam menangani kasus dugaan gratifikasi Kaesang. Dia menilai KPK hanya ingin meredam kemarahan masyarakat.
-
Feri Amsari Sebut DPR Melawan Putusan MK: Terganggu Kepentingannya, Keluarlah Jurus Asal Trobos
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyebut kepentingan anggota DPR terganggu dengan putusan MK.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/wawancara-khusus-dengan-pakar-hukum-tata-negara-feri-amsari_20240419_160741.jpg)
Isu DPR Mau Revisi UU Pilkada Anulir Putusan MK, Feri Amsari: Tak Boleh Diakal-akali
Feri Amsari tegaskan DPR tak boleh mengubah putusan MK 60/PUU-XXII/2024 karena sudah final dan berlaku sejak dibacakan.
-
Feri Amsari: Putusan MK 60 Selamatkan Demokrasi dari Upaya Parpol Bersekongkol Ciptakan Kotak Kosong
Dengan adanya Putusan MK 60 ini Feri yakin jumlah kotak kosong hasil skenario partai-partai yang berkoalisi akan menjadi lebih sedikit.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-universitas-andalas-feri-amsari-di-jaksel.jpg)
Gugatan Anwar Usman Dikabulkan PTUN, Feri Amsari: Putusannya Banyak Kejanggalan, Erat Motif Politik
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari nilai dikabulkannya gugatan Anwar Usman di PTUN sangat erat motifnya politik.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/feri-amsari-di-jakarta-selatan-soal-golkar.jpg)
Singgung Jokowi, Pakar Duga Ada Tekanan Mundurnya Airlangga dari Jabatan Ketua Umum Golkar
Feri Amsari duga ada tekanan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/wawancara-khusus-dengan-pakar-hukum-tata-negara-fery-amsari_20240419_155200.jpg)
Pakar Nilai Aneh Putusan PTUN Terkait Gugatan Anwar Usman yang Batalkan Suhartoyo Jadi Ketua MK
Feri Amsari menilai aneh putusan PTUN Jakarta yang mangabulkan gugatan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/sidang-paripurna-dpd-ricuh_20240712_205731.jpg)
Pakar Soroti Kericuhan Sidang Paripurna DPD: Tatib Seharusnya Turut Melibatkan Anggota Senator Baru
Feri menyoroti langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti yang ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib) tanpa melibatkan kesepakatan bersama para senator.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/praswad-dukung-sudirman-said.jpg)
Sudirman Said Didorong Masyarakat Sipil Daftar Capim KPK
Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Sudirman Said untuk mendaftar maju sebagai Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pemecatan-ketua-kpu-hasyim-asyari.jpg)
Pengamat: Pemecatan Hasyim Asyari dari Jabatan Ketua KPU RI Tak akan Berdampak ke Pilkada 2024
Feri mengatakan, tidak ada problematika yang akan muncul terkait pemberhentian ini terhadap kinerja KPU ke depan.
-
Tolak Presiden Dipilih MPR, Pakar Hukum Tata Negara: Korupsi Jauh Lebih Berbahaya
Feri mengatakan, pemilihan melalui MPR tidak berarti meminimalisir praktik korupsi. Bahkan, suap-menyuap disebut akan lebih parah.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/mahkamah-agung-ri-3.jpg)
Sebut Putusan Batas Usia Minimal Ikut Pilkada Janggal, Pakar: Apa Mahkamah Agung Baca Undang-Undang?
Feri Amsari, memandang proses pengujian undang-undang (judicial review/JR) yang menghasilkan putusan tersebut janggal.
-
Jadi Saksi Ahli Sengketa Pileg 2024, Feri Amsari: Setiap Pemilu Berpotensi Terjadi Kecurangan
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari tegaskan bahwa setiap pemilu berpotensi terjadinya kecurangan.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/sidang-phpu-legislatif-panel-2_-29-mei.jpg)
Saksi Ahli Sidang MK: Membongkar Praktik Kecurangan Fokus Utama Praktik Penegakan Hukum Kepemiluan
KPU harus mengeluarkan keputusan dan tindakan yang memastikan konversi suara menjadi kursi dilakukan secara benar sesuai azas penyelenggaraan pemilu.
-
Pakar Soroti Kabinet Prabowo-Gibran Akan Diisi 40 Menteri: Paling Penting Itu Penyederhanaan
Isu adanya penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran menuai sorotan banyak pihak.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/presidential-club-dd.jpg)
Tanggapi Wacana Presidential Club, Feri Amsari: Jangan Diformilkan, Jangan Bebani Uang Negara
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari ikut merespons soal wacana pembentukan Presidential Club atau Klub Presiden oleh Prabowo Subianto.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/bakal-calon-presiden-dari-koalisi-indonesia-maju-kim-prabowo-subianto-daftar.jpg)
Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Gibran Tak Punya Hak Atur Susun Kabinet: Wapres Hanya Ban Serep
Dia menyebut, jabatan wakil presiden digambarkan sebagai ban serep pada suatu kendaraan, dan akan dibutuhkan kalau ban utamanya bermasalah.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ketua-umum-partai-nasdem-surya-paloh6767.jpg)
Surya Paloh: Hak Angket Sudah Tidak Up to Date Lagi
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 sudah tidak up to date lagi.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Asus-Jaminan-2026.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Kontroversi-Doktif-vs-Richard-Lee-OK.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Film-Bioskop-Ilustrasi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Direktur-Jenderal-Pajak-Bimo-Wijayanto-menanggapi-fatwa-MUI.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Noel-usai-sidang-321.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved