Feri Amsari

Berita Foto (11)

Pakar Hukum Ingatkan Publik Wajib Aktif Awasi Kerja Penyelenggara Pemilu

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti tahapan-tahapan Pemilu 2024 telah dilangsungkan kurang lebih selama satu tahun.

Kamis, 4 Januari 2024
Pakar Minta KPU Akui dan Perbaiki Kelalaian Soal Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon

Feri Amsari meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki kelalaian pada simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon.

Kamis, 4 Januari 2024
Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon, Pakar: Melanggar Prinsip & Asas Penyelenggaraan Pemilu

Feri Amsari merespons terkait simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon, yakni, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2.

Kamis, 4 Januari 2024
Pakar Jelaskan Pentingnya Penundaan Proses Hukum Capres, Caleg hingga Timses hingga Pemilu Selesai

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons soal usulan penundaan proses hukum terhadap caleg, capres, cawapres dan timses.

Senin, 1 Januari 2024
Hanya Setahun, Pakar Nilai Status MKMK Belum Permanen, Khawatirkan Terjadi Transisi Luar Biasa

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini meyakini nantinya akan ada transisi yang luar biasa saat bergantinya masa jabatan anggota MKMK.

Kamis, 28 Desember 2023
Peneliti Hingga Pakar Kritisi Gagasan Prabowo Menaikkan Gaji Hakim MK Untuk Atasi Intervensi Hukum

Nicky Fahrizal menyoroti gagasan capres Prabowo Subianto yang ingin menaikan gaji hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk atasi intervensi hukum.

Jumat, 15 Desember 2023
Pakar: Gugatan Anwar Usman Terhadap SK Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo Tak Bisa Ditindaklanjuti PTUN

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari angkat bicara soal gugatan Pengangkatan Hakim Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028 ke PTUN

Jumat, 8 Desember 2023
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 3 Keanehan RUU DKJ, Duga Ada Unsur Politis

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bermasalah.

Jumat, 8 Desember 2023
Feri Amsari Minta KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Respons Pernyataan Hashim Djojohadikusumo

KPK, Kejaksaan, dan kepolisian diminta untuk merespons dugaan tindak pidana korupsi di kementerian pertahanan.

Sabtu, 18 November 2023
Pemasangan CCTV Polri di Gudang Logistik KPU Dikhawatirkan Buat Penyelenggara Pemilu Tak Netral

Pemasangan CCTV Polri di gudang logistik penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dipertanyakan.

Sabtu, 18 November 2023
Suhartoyo Jadi Ketua MK, Feri Amsari: Kembalikan Marwah Mahkamah Konsitusi Sebagai Peradilan Rakyat

Pakar Hukum sebut terpilihnya Suhartoyo menunjukkan hakim konstitusi masih memiliki jalur waras untuk membenahi lembaga sekaliber Mahkamah Konsitusi.

Jumat, 10 November 2023
Pakar Duga Ada Relasi Kepentingan Keluarga di Balik Putusan MK Kabulkan Gugatan Usia Capres-Cawapres

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada relasi keluarga di balik putusan MK terkait gugatan usia Capres-Cawapres.

Jumat, 20 Oktober 2023
Ketua Mahkamah Konstitusi Didesak Segera Sahkan Majelis Kehormatan MK

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak segera disahkannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Rabu, 18 Oktober 2023
Soal Putusan MK Tentang Syarat Capres-Cawapres, Feri Amsari: Pertanyaan Besarnya Ada Pada Sikap PDIP

Feri mengatakan terdapat sebanyak lima hakim yang menyetujui perubahan syarat capres dan cawapres dalam permohonan tersebut

Selasa, 17 Oktober 2023
Feri Amsari: 5 Hakim MK Bolehkan Orang yang Berpengalaman Gubernur Jadi Capres atau Cawapres

Dua hakim lainnya mengatakan tidak semua elected official berusia di bawah 40 tahun dapat dijadikan calon presiden dan calon wakil presiden

Selasa, 17 Oktober 2023
Ahli Hukum Tata Negara: Semestinya Ketua MK Mundur, Relasi Kepentingan Terang Benderang ke Gibran

Ahli hukum tata negara menyebut Ketua MK Anwar Usman seharusnya mundur dari persidangan gugatan usia minimal capres-cawapres.

Senin, 16 Oktober 2023
Tolak Gugatan UU Cipta Kerja, MK Dinilai Tak Indahkan Putusan Terdahulu

Feri Amsari menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan buruh dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku.

Kamis, 5 Oktober 2023
Arsul Sani Jadi Hakim MK, Pakar Menilai Sulit Dilepaskan dari Tudingan Kepentingan Politik

Feri juga menilai sulit bagi anggota Komisi II DPR RI itu lepas dari tudingan bersih terhadap kepentingan politik.

Kamis, 28 September 2023
DPR Minta Hakim MK Terpilih Konsultasi Dulu Sebelum Ambil Keputusan, Pengamat: Menentang UUD

permintaan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul soal hakim MK terpilih berkonsultasi dulu itu menentang konstitusi.

Selasa, 26 September 2023
Partai Buruh Minta Permohonan Uji Presidential Threshold Diputus MK Sebelum 19 Oktober

Kuasa Hukum Partai Buruh, Feri Amsari meminta MK untuk memutus permohonan pengujian aturan presidential threshold sebelum 19 Oktober.

Kamis, 24 Agustus 2023

⟪⟨4 5 6 7 8 9 10 ⟩⟫

Berita Terkini

Pihak Istana Klaim Tak Ada Wacana Ubah Sistem Pilpres, Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

3 menit lalu
Polda Sulsel: 8 Keluarga Serahkan Data Antemortem Penumpang Pesawat ATR yang Jatuh di Sulsel

4 menit lalu
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Halaman 147 Activity 3 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi

4 menit lalu
Kemenhub Tegaskan Tidak Ada Masalah Kesehatan pada Seluruh Awak Pesawat ATR 42-500

7 menit lalu
Ditjen AHU Proses Status Kewarganegaraan 2 WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia

9 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Feri Amsari

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti tahapan-tahapan Pemilu 2024 telah dilangsungkan kurang lebih selama satu tahun.

Feri Amsari meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki kelalaian pada simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon.

Feri Amsari merespons terkait simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon, yakni, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons soal usulan penundaan proses hukum terhadap caleg, capres, cawapres dan timses.

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini meyakini nantinya akan ada transisi yang luar biasa saat bergantinya masa jabatan anggota MKMK.

Nicky Fahrizal menyoroti gagasan capres Prabowo Subianto yang ingin menaikan gaji hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk atasi intervensi hukum.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari angkat bicara soal gugatan Pengangkatan Hakim Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028 ke PTUN

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bermasalah.

KPK, Kejaksaan, dan kepolisian diminta untuk merespons dugaan tindak pidana korupsi di kementerian pertahanan.

Pemasangan CCTV Polri di gudang logistik penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dipertanyakan.

Pakar Hukum sebut terpilihnya Suhartoyo menunjukkan hakim konstitusi masih memiliki jalur waras untuk membenahi lembaga sekaliber Mahkamah Konsitusi.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada relasi keluarga di balik putusan MK terkait gugatan usia Capres-Cawapres.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak segera disahkannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Feri mengatakan terdapat sebanyak lima hakim yang menyetujui perubahan syarat capres dan cawapres dalam permohonan tersebut

Dua hakim lainnya mengatakan tidak semua elected official berusia di bawah 40 tahun dapat dijadikan calon presiden dan calon wakil presiden

Ahli hukum tata negara menyebut Ketua MK Anwar Usman seharusnya mundur dari persidangan gugatan usia minimal capres-cawapres.

Feri Amsari menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan buruh dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku.

Feri juga menilai sulit bagi anggota Komisi II DPR RI itu lepas dari tudingan bersih terhadap kepentingan politik.

permintaan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul soal hakim MK terpilih berkonsultasi dulu itu menentang konstitusi.

Kuasa Hukum Partai Buruh, Feri Amsari meminta MK untuk memutus permohonan pengujian aturan presidential threshold sebelum 19 Oktober.