Feri Amsari

Berita Foto (11)

Putuskan Tolak Uji Materi Pengadilan HAM, MK Dinilai Abaikan Nilai-nilai Kemanusiaan

Feri Amsari merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Jumat, 14 April 2023
Respons Pengamat Soal Rencana Partai Buruh Ajukan Judicial Review Perppu Cipta Kerja ke MK

Feri Amsari merespons rencana Partai Buruh melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi menurutnya hal itu perlu dilakukan.

Selasa, 28 Maret 2023
Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Langgar Aturan, Pakar: Harus Dinyatakan Tak Berlaku dan Dicabut

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari buka suara terkait pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker).

Sabtu, 25 Maret 2023
Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, Pengamat: Rezim Tak Dengar Aspirasi Publik

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti fenomena pengesahan Perppu Citpa Kerja menjadi Undang-Undang.

Jumat, 24 Maret 2023
MKMK Sebut Substansi Berubah Usai Sidang Adalah Hal Lazim, Pakar: Ada yang Janggal

Dalam putusan Majelis Kehormatan MK, tindakan hakim konstitusi Guntur Hamzah yang mengubah substansi putusan sidang disebut merupakan hal lazim.

Selasa, 21 Maret 2023
Pengamat: Kalau Tak Lagi Punya Integritas Guntur Hamzah Harusnya Diberhentikan Jadi Hakim Konstitusi

Pengamat hukum tata negara menyebutkan hakim konstitusi Guntur Hamzah yang terbukti mengubah substansi putusan sidang Mahkamah Konstitusi.

Selasa, 21 Maret 2023
Terpilih Lagi Jadi Ketua MK, Status Anwar Usman Sebagai Ipar Presiden Rentan Konflik Kepentingan

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari nilai terpilihnya lagi Anwar Usman yang juga ipar Presiden Jokowi itu rentan menghadapi konflik kepentingan.

Kamis, 16 Maret 2023
Masa Jabatan Segera Berakhir, Anwar Usman Bisa Terpilih Lagi Jadi Ketua MK

Masa jabatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir pada 20 Maret 2023 mendatang.

Kamis, 9 Maret 2023
Feri Amsari Beri Analogi Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu: Perceraian Disidang di Pengadilan Militer

Soal putusan tunda pemilu menurut Feri Amsari PN Jakpus telah melampaui kewenangannya karena masing-masing peradilan memiliki kewenangan absolut.

Kamis, 9 Maret 2023
Pakar Hukum: Tak Boleh Pengadilan Negeri Putuskan Tunda Pemilu

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima.

Kamis, 2 Maret 2023
Pakar: Perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tunda Pemilu Ancaman Bagi Demokrasi

PN Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024

Kamis, 2 Maret 2023
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, Pakar: Menentang Konstitusi

Feri mengatakan PN tak diperkenankan untuk memutuskan menunda Pemilu lantaran bukan kewenangan dan yurisdiksinya.

Kamis, 2 Maret 2023
Lucky Hakim Mundur dari Wakil Bupati karena Tak Punya Banyak Ruang, Ini Kata Pakar Tata Negara

Adapun menurut Feri problematika yang dialami Lucky Hakim sangat luas berkaitan juga dengan model politik pencalonan.

Rabu, 1 Maret 2023
Berkaca dari Putusan Sebelumnya, Pakar: Tak Ada Alasan MK Kabulkan Sistem Proporsional Tertutup

Menurutnya, putusan MK ini mencerminkan kedaulatan rakyat karena dapat memilih langsung calon anggota legislatif pada Pileg.

Rabu, 22 Februari 2023
Pakar Curiga Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Akal-akalan untuk Tunda Pemilu

Saya agak khawatir perubahan sistem ini adalah akal-akalan untuk kemudian misalnya yang sedang marak bicara soal potensi penundaan Pemilu

Rabu, 22 Februari 2023
Pakar Sebut Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sudah Sesuai Konstitusi dan Azas Luber Jurdil

Feri Amsari mengatakan sistem proposional terbuka yang diterapkan Indonesia sudah sesuai dengan konstitusi dan juga azas Pemilu itu sendiri.

Rabu, 22 Februari 2023
Pakar: Perdebatan soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup Harus Segera Diakhiri

Feri Amsari meminta semua pihak untuk segera mengakhiri perbedatan soal sistem Pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

Rabu, 22 Februari 2023
Komentari Ucapan Presiden Jokowi Tak Toleransi Koruptor, Pusako: Pernyataan Jauh Panggang dari Api

Feri Amsari menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo terkait tidak akan bertoleransi terhadap koruptor hanya sekadar lip service.

Rabu, 8 Februari 2023
Pasal 5 UU Pengadilan HAM Digugat, Pemohon Ingin RI Punya Wewenang Adili Kejahatan Internasional

Perkara yang terdaftar dalam No. 89/PUU-XX/2022 ini meminta MK memperluas kewenangan pengadilan HAM di Indonesia.

Rabu, 8 Februari 2023
Pakar Hukum Nilai Anggota MKMK Perlu Dikaji Ulang karena Tak Mungkin MK Mengadili Diri Sendiri

Melibatkan Hakim Konstitusi yang notabene pihak internal MK itu sendiri berpotensi membuat kehadiran Majelis Kehormatan MK cenderung tidak netral

Rabu, 1 Februari 2023

⟪⟨6 7 8 9 10 11 12 ⟩⟫

Berita Terkini

Perpres Ojol Masih Digodok, Pemerintah Cari Titik Temu Antara Aplikator dengan Pengemudi

2 menit lalu
Diterpa Isu Karaoke Diduga Bareng LC, Ricky Harun Pilih Pamer Momen Mesra dengan Herfiza di Korea

2 menit lalu
Gelar Festival Nanas, Wamentras Viva Yoga Dorong Nanas Jadi Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi

3 menit lalu
Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Halaman 10: Memilih Tantangan

4 menit lalu
Tim SAR Temukan Korban Kedua Pesawat ATR 42-500, Jenis Kelamin Perempuan

5 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Feri Amsari

Feri Amsari merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Feri Amsari merespons rencana Partai Buruh melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi menurutnya hal itu perlu dilakukan.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari buka suara terkait pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker).

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti fenomena pengesahan Perppu Citpa Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam putusan Majelis Kehormatan MK, tindakan hakim konstitusi Guntur Hamzah yang mengubah substansi putusan sidang disebut merupakan hal lazim.

Pengamat hukum tata negara menyebutkan hakim konstitusi Guntur Hamzah yang terbukti mengubah substansi putusan sidang Mahkamah Konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari nilai terpilihnya lagi Anwar Usman yang juga ipar Presiden Jokowi itu rentan menghadapi konflik kepentingan.

Masa jabatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir pada 20 Maret 2023 mendatang.

Soal putusan tunda pemilu menurut Feri Amsari PN Jakpus telah melampaui kewenangannya karena masing-masing peradilan memiliki kewenangan absolut.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima.

PN Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024

Feri mengatakan PN tak diperkenankan untuk memutuskan menunda Pemilu lantaran bukan kewenangan dan yurisdiksinya.

Adapun menurut Feri problematika yang dialami Lucky Hakim sangat luas berkaitan juga dengan model politik pencalonan.

Menurutnya, putusan MK ini mencerminkan kedaulatan rakyat karena dapat memilih langsung calon anggota legislatif pada Pileg.

Saya agak khawatir perubahan sistem ini adalah akal-akalan untuk kemudian misalnya yang sedang marak bicara soal potensi penundaan Pemilu

Feri Amsari mengatakan sistem proposional terbuka yang diterapkan Indonesia sudah sesuai dengan konstitusi dan juga azas Pemilu itu sendiri.

Feri Amsari meminta semua pihak untuk segera mengakhiri perbedatan soal sistem Pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

Feri Amsari menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo terkait tidak akan bertoleransi terhadap koruptor hanya sekadar lip service.

Perkara yang terdaftar dalam No. 89/PUU-XX/2022 ini meminta MK memperluas kewenangan pengadilan HAM di Indonesia.

Melibatkan Hakim Konstitusi yang notabene pihak internal MK itu sendiri berpotensi membuat kehadiran Majelis Kehormatan MK cenderung tidak netral