TAG
Feri Amsari
Berita
Foto (11)
-
Bawaslu Selidiki Anggotanya di Kabupaten Majene yang Diduga Maju Sebagai Caleg PDIP
Beredar sebuah informasi yang menyatakan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene yang diduga maju sebagai bakal calon legislatif PDIP di Mamuju Tengah
-
Anggota Bawaslu Diduga Terafiliasi Parpol, Pakar: Pelanggaran Konstitusi Serius
Adanya anggota lembaga penyelenggara pemilu terafiliasi parpol dikhwatirkan akan lahirkan lembaga yang kuat mengusung kepentingan dari partai terkait
-
Pusako Unand: Kesalahan OTT Pejabat Basarnas Ada pada Pimpinan KPK
Pimpinan KPK telah melanggar UU KPK terkait proses hukum dugaan korupsi yang melibatkan dua anggota TNI aktif tersebut.
-
Kuasa Hukum Partai Buruh Klaim Aturan Presidential Threshold 20 Persen Berseberangan dengan UUD 1945
Diketahui, aturan presidential threshold 20 persen diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
-
Akademisi Sebut Kewenangan Jaksa Usut Kasus Korupsi Tidak Mungkin Dihapus
Konsep kejaksaan merupakan konsep umum yang harus ada dalam penanganan-penanganan perkara pidana.
-
Soal Alasan UU Cipta Kerja Diterbitkan karena Ada Kekosongan Hukum, Pakar: Pemerintah Tidak Paham
Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) karena kekosongan hukum dinilai tidak tepat.
-
Pakar Respons Alasan UU Cipta Kerja Diterbitkan karena Ada Kekosongan Hukum: Pemerintah Tidak Paham
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons alasan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
-
VIDEO EKSKLUSIF Dekan Fisipol UGM: Dugaan Saya, Sebenarnya Semua Parpol Dukung Sistem Tertutup
Feri Amsari berpendapat apa yang sedang dilakukan oleh pemohon adalah berbahaya bagi proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
2 Faktor Penentu Putusan Sistem Pemilu 2024, Pakar: MK Taat UUD atau Sudah Terkontaminasi Politik
Feri Amsari melihat ada dua faktor penting yang menjadi dasar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem proporsional pemilu.
-
Pengamat: Cawe-cawe Presiden Jokowi Mempengaruhi Tata Negara
Namun sebagai Presiden RI, Jokowi tak semestinya menunjukkan ketidak netralan itu di hadapan publik.
-
Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Puluhan Tokoh Nasional Ajukan Amicus Curiae ke MK
dalam amicus curiae, para tokoh nasional menyampaikan bahwa lebih dari 80% masyarakat Indonesia menyatakan setuju dengan sistem proporsional terbuka.
-
Tim Pokja Sektor Perundang-Undangan Bentukan Mahfud MD Sepakat Pakai Paradigma Partisipasi Publik
Bivitri Susanti, mengatakan anggota pokja sepakat untuk menggunakan paradigma partisipasi publik dalam kerja mereka.
-
Bivitri Susanti Jawab Isu Tim Percepatan Reformasi Hukum Dikooptasi Mahfud MD: Kami Tetap Independen
Bivitri Susanti, mengaku mendapati tudingan yang menyebut dirinya dan masyarakat sipil dikooptasi Mahfud.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut DPR Tak Tepat Berikan Ancaman ke MK Terkait Putusan Sistem Pemilu
Pakar hukum mengatakan harusnya DPR tidak memberikan ancaman kepada MK terkait putusan sistem Pemilu, hal itu tidak tepat.
-
Pakar Hukum: Tak Boleh Ada Lembaga Menolak Dipanggil Ombudsman
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun lembaga yang menolak dipanggil Ombudsman RI termasuk KPK sekalipun.
-
Firli Bahuri dan Sekjen KPK Tolak Panggilan Ombudsman, Pakar: Bisa Dilakukan Pemanggilan Paksa
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Ombudsman bisa melakukan pemanggilan paksa terkait pejabat KPK yang tolak diperiksa.
-
MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pakar Hukum Tata Negara Bilang Tidak Boleh Berlaku Surut
Feri mengatakan hal tersebut karena asas hukum yang berlaku universal menyatakan hukum tidak boleh berlaku surut.
-
Pakar Nilai Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun Bernuansa Politis
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun bernuansa politis.
-
Pakar Hukum Soroti Fenomena Menteri Maju Jadi Caleg, Rawan Menyalahgunakan Wewenang Saat Kampanye
Feri Amsari menyoroti fenomena sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi bakal calon anggota legislatif.
-
Putuskan Tolak Uji Materi Pengadilan HAM, MK Dinilai Abaikan Nilai-nilai Kemanusiaan
Feri Amsari merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved