Pendidikan GOTAG
Junimart Girsang
Berita
Foto (2)
-
Bikin Menteri ATR/BPN Tidak Bisa Cabut Sertifikat Palsu, DPR Sebut Permen 21/2020 Harus Direvisi
DPR menyoroti Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
-
DPR Beberkan Sederet Pekerjaan Rumah Menteri Hadi Tjahjanto di 100 Hari Kerja
Sederet persoalan pertanahan itu di antaranya ialah masih adanya tunpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM).
-
100 Hari Kinerja Menteri Hadi Tjahjanto Disorot DPR, Junimart Girsang: Saya Belum Lihat Apa-apa
Wakil Ketua Komisi II DPR mengatakan, belum banyak perubahan di masa jabatan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
-
Reaksi Loyalis Puan Maharani ketika Relawan Ganjar Pranowo Bentuk Dewan Kopral: Silakan Saja
Junimart Girsang mengaku tak tahu adanya Dewan Kopral yang diinisiasi relawan dari Gubernur Jawa Tengah tersebut.
-
Politikus PDIP Jelaskan Mekanisme Usulan Nomor Peserta Pemilu Tak Diubah
Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang menjelaskan mekanisme ihwal nomor partai politik peserta Pemilu 2024 yang diusulkan untuk tidak diubah.
-
Jika Nomor Urut Parpol Tak Diubah Jutaan Alat Kampanye Bisa Kembali Digunakan di Pemilu 2024
Menurutnya nomor urut parpol yang tak diubah dapat menghemat anggaran partai di masa kampanye.
-
Daftar Nama yang Masuk dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Siapa Saja?
Guna mendongkrak citra Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, dibentuklah Dewan Kolonel. Berikut nama-nama mereka.
-
Meski Ditolak Fraksi Demokrat, Pagu Anggaran Bawaslu RI Sebesar Rp 7,1 Triliun tetap Disetujui DPR
Kebutuhan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk tahun anggaran (TA) 2023 disetujui DPR RI.
-
Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran KPU RI Tahun 2023 Rp 15,98 Triliun
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melalui Komisi II menyetujui Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
-
Ganjar Tak Diundang Saat Acara Partai di Jawa Tengah, PDIP Tegaskan Puan Maharani Tak Ada Masalah
Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang meminta publik tidak berasumsi bahwa PDIP tidak mengundang Gubernur Jawa Tengah di acara Puan Maharani.
-
Ganjar Pranowo Tak Diundang Saat Acara Partai di Jateng, PDIP Tegaskan Puan Tak Ada Masalah
dia menegaskan tidak ada permasalahan terkait Puan di balik tidak adanya Ganjar dalam rangkaian acara di Semarang.
-
Junimart Girsang Sebut Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani saat Paripurna Bersifat Spontanitas
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Junimart Girsang menyebut perayaaan ulang tahun Puan Maharani terjadi secara spontanitas.
-
Pimpinan Komisi II Yakini Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Sudah Ada
nama calon penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan sudah ada dan tinggal menunggu waktu pengumuman.
-
Komisi II DPR Terima Pengaduan Elemen Masyarakat Terkait Kasus Pertanahan
Panja Mafia Tanah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam memberantas mafia tanah.
-
Komisi II DPR Bentuk Panja Bahas RUU Provinsi Papua Barat Daya
Komisi II DPR memutuskan membentuk panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
-
Wakil Ketua Komisi II DPR Sebut Kompolnas Perlu Punya UU Khusus
Junimart juga menyebut pentingnya mengevaluasi Perpres Nomor 52 Tahun 2010 yang kini sudah diperbarui menjadi Perpres Nomor 5 Tahun 2017.
-
Junimart Girsang Duga Ada Dendam Kekuasaan di Tubuh Polri
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang menduga ada dendam kekuasaan yang terjadi dalam tubuh Polri.
-
Soroti Kasus Brigadir J, Junimart Girsang: yang Awasi Polri Itu Medsos, Bukan Kompolnas
Junimart mengatakan pada kasus Brigadir J menunjukkan yang mengawasi Polri bukanlah Kepolisian Nasional (Kompolnas), melainkan medsos.
-
Tersangka Korupsi Lahan Sawit Rp 78 Triliun Surya Darmadi Dijadwalkan Diperiksa Kejagung Hari Ini
Sempat tertunda, Surya Darmadi akan diperiksa kembali penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Kamis (18/8/2022).
-
275 Nama Pengawas Pemilu Tercatut di Sipol, Komisi II DPR: Harus Didiskualifikasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan harus ada sanksi tegas berupa diskualifikasi terkait pengawas Pemilu tercatut di Sipol
