Berita Juri Ardiantoro Terbaru Hari Ini - Halaman 7

KSP: Izin Penerapan PSBB Berada di Tangan Menteri Kesehatan

Pemerintah daerah harus meminta persetujuan dari Terawan untuk menyelenggarakan PSBB di daerahnya.

Rabu, 1 April 2020

Izin Penerapan Pembatasan Sosial Bersala Besar Berada di Tangan Menteri Kesehatan

Juri Ardiantoro mengatakan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Bersala Besar (PSBB) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Rabu, 1 April 2020

deputi-iv-kantor-staf-presiden-ksp-juri-ardiantoro-di-bnpb.jpg

3 Pertimbangan Jokowi Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tangani Pandemi Corona di Indonesia

Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menjelaskan, opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diambil dengan tiga pertimbangan.

Rabu, 1 April 2020

Istana Pastikan Keputusan Jokowi Terkait PSBB Paling Rasional Hadapi Pandemi Corona

Menurut Juri, kebijakan itu dinilai paling rasional diterapkan ketimbang memberlakukan isolasi wilayah atau lockdown.

Rabu, 1 April 2020

suasana-penerapan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-di-jak_20200401_145348.jpg

KSP: Tidak Semua Daerah Dapat Berlakukan PSBB

Kebijakan PSBB diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia.

Rabu, 1 April 2020

KSP: PSBB Pilihan Paling Rasional

Jokowi memilih kebijakan PSBB untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia.

Rabu, 1 April 2020

Deputi IV KSP: PSBB Kebijakan Paling Rasional dalam Atasi Covid-19

Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro sebut opsi pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan paling rasional dalam tangani Covid-19

Rabu, 1 April 2020

Dikritik Lamban Penanganan Corona, Pemerintah Nyatakan Serius

Kritik terkait lambannya penanganan wabah yang ditujukan kepada pemerintah terus berdatangan dari segala penjuru.

Sabtu, 14 Maret 2020

TKN Siap Mentahkan Dalil Permohonan Tim Hukum Prabowo di MK

TKN diwakili oleh Ade Irfan Pulungan, Christina Aryani, Juri Ardiantoro, dan sebagian Tim Hukum yang terdiri dari Advokat professional.

Rabu, 12 Juni 2019

Saran Fundamental untuk Jamin Hak Pilih dan Jaga Integritas Hasil Pemilu

Masalah-masalah ini harus menjadi pelajaran serius untuk diantisiapasi karena menyangkut dua persoalan yang fundamental dalam pemilu yang demokratis.

Senin, 15 April 2019

KPU Imbau Pemerintah dan DPR Segera Selesaikan RUU Pemilu

Kami mengimbau DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan UU Pemilu

Senin, 10 April 2017

bilik-suara-e-voting-di-pilkades-babakan_20170403_120828.jpg

Tak Serumit yang Dibayangkan, Begini Serunya Menjajal e-Voting di Pilkades Babakan

Percobaan pemilihan kepala desa (Pilkades) berbasis e-Voting di Desa Babakan Bogor tak serumit yang dibayangkan.

Senin, 3 April 2017

penghitungan-suara-pilkada-dki-jakarta_20170215_154802.jpg

KPU DKI Jakarta Diminta Tingkatkan Pelayanan Pemilih

Juri Ardiantoro meminta kepada komisioner KPU DKI Jakarta untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan terhadap pemilih.

Jumat, 24 Februari 2017

KPU Imbau Tunggu Hasil Hitung Manual

Imbauan ini disampaikan KPU guna memberikan kepastian hasil perolehan suara pasangan calon yang bersaing dan menghindari kebingungan.

Kamis, 16 Februari 2017

Mungkinkah Menindak Buzzer yang Beraksi Saat Masa Tenang?

"Kampanye di media sosial memang sangat berpengaruh. Apalagi dalam menyebar fitnah dan hoax."

Rabu, 8 Februari 2017

KPU Tegaskan Tidak Boleh Ada Aksi Penyisiran Ormas di TPS

Mereka yang melakukan hal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana pemilu dan aparat harus menindak tegas hal tersebut apabila benar terjadi.

Rabu, 8 Februari 2017

Ketua KPU: Ada yang Sengaja Buat Data e-KTP Palsu untuk Perkeruh Suasana

Menurut Juri, ada pihak yang sengaja membuat data palsu dengan menggandakan identitas orang lain dengan memasang foto yang sama.

Selasa, 7 Februari 2017

Yang Melanggar Minggu Tenang Bisa Diancam Pidana

Terhadap peserta pilkada 2017, ketua KPU juga mengingatkan agar mereka tidak memanfaatkan hari-hari terakhir sebelum pencoblosan

Senin, 6 Februari 2017

Ketua KPU: Langgar Minggu Tenang Pilkada Bisa Diancam Pidana

Jika peserta terbukti melanggar aturan tersebut, maka akan ada sanksi yang tegas yang diberikan.

Senin, 6 Februari 2017

KPU Pastikan Informasi KTP Ganda Tidak Benar

Untuk memastikan KTP tersebut asli atau palsu menurut Juri Ardiantoro tidaklah sulit.

Senin, 6 Februari 2017

TAG

Juri Ardiantoro

Pemerintah daerah harus meminta persetujuan dari Terawan untuk menyelenggarakan PSBB di daerahnya.

Juri Ardiantoro mengatakan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Bersala Besar (PSBB) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menjelaskan, opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diambil dengan tiga pertimbangan.

Menurut Juri, kebijakan itu dinilai paling rasional diterapkan ketimbang memberlakukan isolasi wilayah atau lockdown.

Kebijakan PSBB diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia.

Jokowi memilih kebijakan PSBB untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia.

Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro sebut opsi pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan paling rasional dalam tangani Covid-19

Kritik terkait lambannya penanganan wabah yang ditujukan kepada pemerintah terus berdatangan dari segala penjuru.

TKN diwakili oleh Ade Irfan Pulungan, Christina Aryani, Juri Ardiantoro, dan sebagian Tim Hukum yang terdiri dari Advokat professional.

Masalah-masalah ini harus menjadi pelajaran serius untuk diantisiapasi karena menyangkut dua persoalan yang fundamental dalam pemilu yang demokratis.

Kami mengimbau DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan UU Pemilu

Percobaan pemilihan kepala desa (Pilkades) berbasis e-Voting di Desa Babakan Bogor tak serumit yang dibayangkan.

Juri Ardiantoro meminta kepada komisioner KPU DKI Jakarta untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan terhadap pemilih.

Imbauan ini disampaikan KPU guna memberikan kepastian hasil perolehan suara pasangan calon yang bersaing dan menghindari kebingungan.

"Kampanye di media sosial memang sangat berpengaruh. Apalagi dalam menyebar fitnah dan hoax."

Mereka yang melakukan hal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana pemilu dan aparat harus menindak tegas hal tersebut apabila benar terjadi.

Menurut Juri, ada pihak yang sengaja membuat data palsu dengan menggandakan identitas orang lain dengan memasang foto yang sama.

Terhadap peserta pilkada 2017, ketua KPU juga mengingatkan agar mereka tidak memanfaatkan hari-hari terakhir sebelum pencoblosan

Jika peserta terbukti melanggar aturan tersebut, maka akan ada sanksi yang tegas yang diberikan.

Untuk memastikan KTP tersebut asli atau palsu menurut Juri Ardiantoro tidaklah sulit.