Pendidikan GOTAG
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Berita
Foto (46)
-
IPDN Buka 1.200 Formasi Calon Praja, Catat Tanggal dan Cara Pendaftarannya
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi sekolah terfavorit dengan jumlah pelamar terbanyak.
-
Daftar Lengkap Sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran Tahun 2020, Termasuk IPDN dan STIN
Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis daftar lengkap instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2020.
-
Mendagri Tak Melarang Ojek Online atau Konvensional Beroperasi
Bahtiar menegaskan bahwa Kemendagri tak mengatur operasional ojek online/ojek konvrnsional yang merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.
-
BREAKING NEWS: Pilkada Serentak Resmi Ditunda Hingga Desember 2020
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak ditunda hingga Desember 2020.
-
BREAKING NEWS: Pemungutan Suara Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020
Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu, sepakat Pilkada Serentak dilaksanakan 9 Desember 2020.
-
Kemendagri Beberkan Persyaratan Bagi Daerah yang Hendak Mengajukan PSBB
Kemendagri membeberkan persyaratan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
-
Perkuat Nilai-Nilai Nasionalisme Anak Muda Indonesia Lewat Program Nasional Is Me Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima audiensi komunitas Bentang Merah Putih dan Nasionalisme Radial (NaKal).
-
Dirjen Otda Minta Jajaran Kemendagri Sinergi dengan Masyarakat Antisipasi Bencana
Akmal Malik meminta seluruh jajaran Kemendagri untuk dapat bersinergi bersama masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
-
Kementerian Dalam Negeri Rilis Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2019, Cek Namamu di Sini!
Kementerian Dalam Negeri telah merilis sejumlah nama yang lolos seleksi administrasi cpns 2019. Cek juga melalui sscsn.bkn.go.id
-
Kemendagri Sebut Kehadiran Anies Baswedan di Reuni 212 Bukan Pelanggaran dan Sesuai Aturan
"Dia kan gubernur, gubernur seluruh masyarakat. Kita enggak pernah mengikat kegiatan a atau b. Lagian dia kan hadir di daerahnya sendiri," tutup Akmal
-
Kemendagri Apresiasi Sikap Positif Anies Baswedan Saat Tanggapi Pernyataan Tito Karnavian
Kemendagri mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyambut positif pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian.
-
Tjahjo Kumolo: Di DKI, Begitu Lulus IPDN Dapat Gaji Rp 28 Juta
Lulusan IPDN menjadi masalah bagi Kemenpan RB. Para lulusan ingin bekerja di DKI Jakarta karena mendapat gaji yang besar mencapai Rp 28 juta.
-
Kemenkeu Gandeng Kemendagri dan Kemendes Pastikan Dana Desa Tidak Mengalir ke Desa Fiktif
Kemenkeu akan bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemendes untuk mengidentifikasi desa-desa yang diduga fiktif
-
DPRD Jabar Umumkan Enam Nama Calon Pimpinan DPRD Jabar 2019-2024
Agenda Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat (Jabar) yang berlangsung Selasa (17/9/19) di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
-
Ikut Tarik Tambang dan Balap Kelereng, ASN Kemendagri Senang Bisa Ikut Pecahkan Rekor MURI
Sebanyak 1.200 orang mengikuti kegiatan lomba yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019) itu.
-
Coba Didamaikan, Walikota Tangerang Datang, Kemenkumham Diwakili Sekjen
Walikota Tangerang Arief Wismansyah tiba terakhir sekitar pukul 13.50 WIB mengenakan kemeja bernuansa hijau dan coklat.
-
Kemendagri Belum Tentu Perpanjang Izin FPI Meski Semua Syarat Terpenuhi
Soedarmo mengatakan Kemendagri belum tentu memperpanjang SKT FPI meski pun semua syarat sudah terpenuhi.
-
FPI Belum Juga Penuhi 10 Syarat Administrasi, Ini Rinciannya Menurut Kemendagri
Soedarmo mengatakan salah satu dokumen yang belum dilampirkan FPI adalah surat rekomendasi dari Kementerian Agama.
-
Suhendra Mendesak Pembentukan Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
“Sudah saatnya Badan Koordinasi Kebijakan Pusat dan Daerah direalisasikan pembentukannya,” ucapnya di Jakarta, Senin (3/5/2019).
-
Izin Ormas FPI Akan Berakhir Bulan Depan, Akankah Kemendagri Perpanjang Izinnya?
FPI belum mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan (ormas) ke Kementerian Dalam Negeri.
