Khoirunnisa Nur Agustyati

Berita

Perludem: DPR Perlu Susun UU Pemilu dan Pilkada Satu Paket Pakai Metode Kodifikasi

Peraturan untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2029 perlu disusun satu paket menggunakan metode kodifikasi agar Pemilu nasional dan lokal tak tumpang tindih

Kamis, 3 Juli 2025
Perludem Dorong RUU Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Agar Segera Dibahas

Dengan putusan MK kemarin, dia menyebut pembahasan UU Pemilu dan Pilkada harus digabung dalam metode kodifikasi.

Jumat, 27 Juni 2025
Perludem Nilai Putusan Terbaru MK soal Pemilu Bisa Buat Parpol Lebih Fokus Urus Kandidasi

Dia menilai dengan mengubah jadwal keserentakan pemilu, maka parpol bisa fokus pada kandidasi tanpa melihat tahun politik.

Jumat, 27 Juni 2025
Perludem Usul Pemilu Nasional dan Lokal Terpisah, Optimalkan Mekanisme Reward dan Punishment Pemilih

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan skema pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jarak 2,5 hingga 3 tahun.

Rabu, 14 Mei 2025
Perludem Usul Pemilu 2029 Dibagi Jadi 'Lokal' dan 'Nasional', Ini Tujuannya

Menurut Ninis, sapaan akrabnya, desain pemisahan ini diyakini dapat meningkatkan kualitas baik dari sisi proses maupun hasil pemilu.

Selasa, 13 Mei 2025
Perludem Khawatir Pilkada Solo Terulang Kembali dengan Hadirnya Calon Independen di Pilkada Jakarta

Khoirunnisa mengkhawatirkan Pilkada Solo terulang kembali atas kemungkinan hadirnya calon independen di Jakarta.

Rabu, 14 Agustus 2024
Perludem Desak KY Periksa Hakim MA yang Mengadili Perkara Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Putusan ini diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi

Jumat, 31 Mei 2024
MA Dinilai Gagal Menafsirkan UU Pilkada Usai Putuskan Syarat Usia Minimal Pencalonan Kepala Daerah

MA dinilai gagal dalam menafsirkan Undang-Undang Pilkada usai memutus perihal syarat usia minimal pencalonan kepala daerah.

Jumat, 31 Mei 2024
Perludem Sebut KPU Tak Bisa Tindaklanjuti Putusan MA Soal Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Mahkamah Agung dinilai telah mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dan syarat pelantikan calon kepala daerah.

Jumat, 31 Mei 2024
MA Putuskan Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah dalam Waktu 3 Hari, KY Diminta Turun Tangan

Perludem mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk turun tangan, imbas Putusan MA yang mengubah batas usia calon kepala daerah.

Kamis, 30 Mei 2024
Perludem Jelaskan Catatan Pemilu yang Rusak Proses Demokrasi

Tak hanya soal Gibran, Khoirunnisa menyebut sejak awal tahapan Pemilu 2024 pada pertengahan Juni 2023 sudah memunculkan polemik

Minggu, 21 Januari 2024
Perludem Pertanyakan Urgensi Dikabulkannya Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres oleh MK

Khoirunnisa menilai putusan terkait usia capres dan cawapres tersebut sesungguhnya tidak ada kerugian konstitusional dari pemohon.

Jumat, 27 Oktober 2023
Perludem Harap Media Alternatif Turut Kawal Pemilu 2024 Supaya Masyarakat Banyak Pilihan Informasi

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati berharap adanya peran media alternatif dalam mengawal tahapan Pemilu 2024.

Jumat, 11 Agustus 2023
Perludem Sebut MK Jadi 'Keranjang Sampah' Untuk Revisi UU Pemilu Karena DPR Tidak Jalankan Tugasnya

(Perludem) menyebutkan Mahkamah Konstitusi menjadi seperti 'keranjang sampah' bagi banyak pihak yang mencari jalan keluar dalam merevisi Undang-Undang

Jumat, 11 Agustus 2023
Soroti Gugatan Masa Jabatan Anggota Dewan, Perludem Ingatkan Peran Parpol

Saat ini Mahkamah Konsitusi (MK) sedang menggelar sidang gugatan soal masa jabatan anggota dewan.

Jumat, 11 Agustus 2023
UU Pemilu Paling Banyak Digugat ke MK, Perludem: Parpol Mau Diuntungkan

Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan kenapa Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu paling banyak diuji materi ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 11 Agustus 2023
Usulan Tunda Pilkada Tidak Tepat, Berdampak Pada Makin Panjang Masa Kepemimpinan Penjabat

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrat (Perludem) menyebutkan usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI soal penundaan Pilkada 2024 tidak tepat.

Jumat, 14 Juli 2023
Perludem: Medsos Ruang Abu-abu yang Bisa Timbulkan Disinformasi di Pemilu 2024

Direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan berbagai platform media sosial sudah digunakan oleh para partai politik maupun kandidat calon

Senin, 17 April 2023
Perludem: Tren Disinformasi Mulai Terjadi Sejak 2014, Tak Tutup Kemungkinan Terulang di 2024

Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan tak menutup kemungkinan kembali terjadi pergeseran ancaman disinformasi pada tahun 2024.

Senin, 17 April 2023
Perludem Sebut Ubah UU adalah Tren di Setiap Jelang Pemilu: Itu Hidup dan Matinya Parpol

(Perludem) menyebut, mengubah Undang Undang (UU) adalah tren di setiap menjelang pemilihan umum (Pemilu).

Jumat, 24 Februari 2023

1 2 ⟩

Berita Terkini

Sore Ini Rupiah Melemah Tipis ke Rp 16.956 Per Dolar AS

2 menit lalu
Trump Ancam Beri Tarif 200 Persen jika Prancis Tolak Gabung Dewan Perdamaian Gaza

3 menit lalu
Dokter Tifa Sebut Jokowi Salah Langkah Beri Restorative Justice Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis

5 menit lalu
Kunci Jawaban IPS Kelas 10 Kurikulum Merdeka Halaman 262: Lembaga Jasa Keuangan Khusus

6 menit lalu
Film Sengkolo Petaka Satu Suro Tayang Perdana 22 Januari 2026, Berikut Sinopsisnya

9 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Khoirunnisa Nur Agustyati

Peraturan untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2029 perlu disusun satu paket menggunakan metode kodifikasi agar Pemilu nasional dan lokal tak tumpang tindih

Dengan putusan MK kemarin, dia menyebut pembahasan UU Pemilu dan Pilkada harus digabung dalam metode kodifikasi.

Dia menilai dengan mengubah jadwal keserentakan pemilu, maka parpol bisa fokus pada kandidasi tanpa melihat tahun politik.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan skema pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jarak 2,5 hingga 3 tahun.

Menurut Ninis, sapaan akrabnya, desain pemisahan ini diyakini dapat meningkatkan kualitas baik dari sisi proses maupun hasil pemilu.

Khoirunnisa mengkhawatirkan Pilkada Solo terulang kembali atas kemungkinan hadirnya calon independen di Jakarta.

Putusan ini diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi

MA dinilai gagal dalam menafsirkan Undang-Undang Pilkada usai memutus perihal syarat usia minimal pencalonan kepala daerah.

Mahkamah Agung dinilai telah mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dan syarat pelantikan calon kepala daerah.

Perludem mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk turun tangan, imbas Putusan MA yang mengubah batas usia calon kepala daerah.

Tak hanya soal Gibran, Khoirunnisa menyebut sejak awal tahapan Pemilu 2024 pada pertengahan Juni 2023 sudah memunculkan polemik

Khoirunnisa menilai putusan terkait usia capres dan cawapres tersebut sesungguhnya tidak ada kerugian konstitusional dari pemohon.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati berharap adanya peran media alternatif dalam mengawal tahapan Pemilu 2024.

(Perludem) menyebutkan Mahkamah Konstitusi menjadi seperti 'keranjang sampah' bagi banyak pihak yang mencari jalan keluar dalam merevisi Undang-Undang

Saat ini Mahkamah Konsitusi (MK) sedang menggelar sidang gugatan soal masa jabatan anggota dewan.

Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan kenapa Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu paling banyak diuji materi ke Mahkamah Konstitusi

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrat (Perludem) menyebutkan usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI soal penundaan Pilkada 2024 tidak tepat.

Direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan berbagai platform media sosial sudah digunakan oleh para partai politik maupun kandidat calon

Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan tak menutup kemungkinan kembali terjadi pergeseran ancaman disinformasi pada tahun 2024.

(Perludem) menyebut, mengubah Undang Undang (UU) adalah tren di setiap menjelang pemilihan umum (Pemilu).