Pendidikan GOTAG
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Berita
-
RUU KUHAP Dikebut, Habiburokhman Tolak Temui Pendemo di Gerbang DPR
Alih-alih masuk, para pendemo menuntut agar para anggota dewan yang mereka nilai terburu-buru mengesahkan RUU KUHAP, justru keluar
-
Usulan Revisi KUHAP: Anggota TNI Pelaku Kekerasan Seksual Diadili di Peradilan Umum
Vonis ringan bagi pelaku kekerasan seksual dari unsur TNI jadi sorotan. LBH APIK desak revisi KUHAP agar pelaku diadili di peradilan umum
-
Revisi KUHAP: Hak Tersangka Dipulihkan Maksimal 3 Hari Usai Menang Praperadilan
RUU KUHAP disepakati: jika tersangka menang praperadilan, seluruh haknya wajib dipulihkan paling lambat tiga hari. Langkah ini jadi terobosan penting
-
Oegroseno: Bareskrim Langgar Aturan usai Hentikan Selidiki Kasus Ijazah Jokowi, Tak Ada di KUHAP
Oegroseno menganggap Bareskrim melanggar aturan terkait penghentian penyelidikan kasus ijazah Jokowi. Pasalnya, hal itu tidak tertuang di KUHAP.
-
Arif Maulana: Kita Butuh KUHAP Baru yang Jamin Proses Peradilan Jujur, Adil, dan Hormati HAM
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arif Maulana, menekankan pentingnya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan.
-
Quo Vadis RKUHAP: Peran Strategis Jaksa Terpinggirkan?
jaksa seyogyanya memiliki kewenangan yang cukup untuk menilai, menguji, dan bahkan memperdalam proses penyidikan sejak awal.
-
Revisi KUHAP Wajib Hindari Superioritas Penyidikan
Revisi KUHAP diharapkan tak memberikan peluang superioritas atas penyidikan sebuah perkara oleh lembaga tertentu.
-
Wewenang Tunggal Penyidikan Polri Disiapkan untuk Ciptakan Penegakan Hukum Lebih Terarah
Menurutnya, Polri memiliki sumber daya hingga teknologi yang mendukung penyidikan. Selain itu, dia meyakini seluruh proses akan dijalankan.
-
Anggota DPR Harap Revisi KUHAP Mulai Dibahas pada Pertengahan 2023
Arsul Sani mengatakan revisi KUHAP sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2019-2024.
-
Nyusul KUHP, DPR: KUHAP Perlu Direvisi, Sudah Lebih dari 40 Tahun!
Revisi KUHAP juga sekaligus agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bisa berjalan dengan baik
-
LPSK: KUHAP Tak Berorientasi pada Hak Asasi dan Korban
Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) merespons perihal rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
KUHAP Siap Direvisi, DPR Ungkit soal Orang Jadi Tersangka hingga di Alam Kubur
Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyepakati perlunya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
Soal Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Polri: Kami Mengacu KUHAP
Keputusan untuk mengeksekusi pelaku kekerasan seksual akan diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
-
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Draft Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme
pemerintah dan DPR harus menyampaikan draft rancangan Perpres yang sudah jadi tersebut ke publik.
-
Berharap Berumur Panjang, DPR Susun RKUHP Lebih Hati-hati
Rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana sedang digenjot pembahasannya oleh DPR.
-
Teknologi Semakin Maju, Yusril Nilai Pasal 162 KUHAP Layak Dihapus
"Pasal 162 KUHAP itu seharusnya sudah dihapus, KUHAP kita ketinggalan zaman," tegas Yusril kepada awak media.
-
Komnas Perempuan Sebut Permohonan Perubahan KUHP Tentang Zina Salah Alamat
Azriana menjelaskan zina tidak bisa dicegah dengan mengubah satu sampai tiga pasal dalam KUHP.
-
Kinerja DPR Dinilai Lambat Rumuskan Undang-undang Penting Seperti KUHP dan KUHAP
Mantan jaksa pada Kejaksaan Agung, Chairul Imam menilai kinerja DPR dalam merumuskan peraturan penting masih lambat.
-
Kapolri Minta Perubahan UU Polri Tunggu KUHAP Selesai Dibahas
"Setelah rumusan itu selesai kami mohon finalisasinya menunggu KUHAP," ujar Kapolri.
-
Mahfud MD: Sudah 12 Kali Uji Materi di MK Untuk Melemahkan KPK
Penyadapan, lanjut Mahfud, sangat penting karena hukum pidan Kebenaran materil bisa dicari dengan cara apa pun
