Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
Pemerintah dan DPR Diminta Implementasikan Permendagri 76/2014
Komisi II DPR RI dan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diminta untuk tegak lurus mengimplementasikan Permendagri Nomor 76.
-
Komisi II DPR RI Akan Koordinasi ke Kemendagri Terkait Tapal Batas Muba dan Muratara
oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ibnu Mahmud Bilalludin, saat turun langsung kelapangan melihat Patok Batas Utama (PBU) 05
-
Komisi II DPR Bakal Revisi UU Pemerintahan Daerah
Saat ini, kata Guspardi, Komisi II DPR RI memang tengah mengupayakan perevisian terhadap UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
-
Komisi II DPR Tunggu Pemerintah Terbitkan Perppu Pilkada
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, penyelenggaraan pilkada digelar pada November 2024.
-
Legislator PDIP Desak Pemerintah Perhatikan Nasib Tenaga Honorer K2
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Riyanta, mendesak pemerintah memperhatikan nasib tenaga honorer Kategori 2 (K2).
-
Anggota Komisi II DPR Ingatkan Caleg Petahana Patuhi Aturan Berkampanye
Setiap PKPU dan peraturan Bawaslu yang dibuat sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan dulu ke DPR.
-
Wacana Pilkada Dimajukan, Anggota Komisi II DPR: Jika Dimajukan Cukup Efisien untuk Anggaran
Hugua menekankan KPU juga tidak ada masalah jika jadwal Pilkada akan dimajukan menjadi September 2024.
-
Catatan Fraksi PAN Terhadap Revisi UU ASN
Komisi II DPR bersama pemerintah telah menyepakati Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
-
Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakati RUU ASN Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disahkan jadi Undang-Undang.
-
Dukung Aturan ASN Dilarang Like-Share Medsos Peserta Pemilu, Anggota DPR Ingatkan Tak Tebang Pilih
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus, mengapresiasi dan menyatakan dukungannya terhadap larangan ASN bermedsos di Pemilu 2024.
-
Komisi II DPR Tegaskan Penyesuaian Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Tak Bermuatan Politis
Komisi II DPR RI menyepakati jadwal pendaftaran capres dan cawapres pada 19 Oktober sampai 25 Oktober 2023.
-
Mendagri Usulkan Perppu Percepatan Pilkada 2024 Kepada Komisi II DPR
Menurut Tito memajukan pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada September 2024 dilakukan demi menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah
-
BREAKING NEWS Komisi II DPR Setujui Pendaftaran Capres-Cawapres Jadi 19 Sampai 25 Oktober 2023
Komisi II DPR RI menyepakati jadwal pendaftaran capres dan cawapres pada 19 Oktober sampai 25 Oktober 2023.
-
Wakil Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Integritas Bawaslu RI, Sentil Komisioner Bawaslu di Daerah
Junimart Girsang mempertanyakan integritas Bawaslu RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam Pemilu 2024 mendatang.
-
KPU RI Ajukan Dua Opsi Jadwal Pendaftaran Capres-cawapres
Hal itu diungkapkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah, Rabu (20/9/2023).
-
Komisi II DPR Gelar Rapat Bahas Usulan Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat
Doli menyebut bahwa rapat pada hari ini membahas Rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran capres dan cawapres.
-
Komisi II DPR Pertimbangkan 4 AspekTerkait Usulan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat
KPU akan memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres di Pilpres 2024 dari tanggal 14 Oktober-25 November 2023 menjadi 10 Oktober-16 Oktober 2023.
-
Komisi II DPR Pertimbangkan 4 Aspek Terkait Usulan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat
Yanuar Prihatin mengatakan ada empat aspek yang menjadi pertimbangan terkait usulan dimajukannya pendaftaran capres dan cawapres.
-
Komisi II DPR Sepakat Revisi UU IKN Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan
Junimart menyebut revisi UU ini dalam rangka mempercepat persiapan pembangunan dan perpindahan IKN ke Kalimantan Timur.
-
Besok KPU, DPR, dan Pemerintah Akan Gelar Rapat Bahas RPKPU Pendaftaran Pilpres
Rapat konsultasi ini akan membahas Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang pendaftaran peserta pemilihan presiden (pilpres).
