Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
Anggota Komisi II Minta KPU RI Segera Berikan Santunan Petugas Ad hoc Pemilu yang Meninggal & Cacat
Komisi II DPR mengingatkan agar KPU RI segera memberikan santunan Rp 46 juta kepada badan ad hoc atau petugas lapangan yang meninggal di Pemilu 2024.
-
Anggota Komisi II DPR Desak KPU Lanjutkan Rekapitulasi Manual Meski Sirekap Bermasalah
Sirekap hanyalah instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui.
-
KPU Hentikan Sementara Rekapitulasi Suara, Komisi II DPR Desak Hitung Manual Dilanjutkan
Mardani mendesak KPU untuk segera melanjutkan proses rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan.
-
Komisi II DPR Dorong KPU Minta Fatwa MA Terkait Putusan PTUN
PTUN sudah mengeluarkan perintah eksekusi putusan tapi KPU konon tidak mau menjalankan.
-
RPP Manajemen ASN Dibahas, Legislator PDIP Dukung Pemerintah Selesaikan Masalah Tenaga Honorer
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Riyanta, mendukung pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer atau non-ASN.
-
Rapat dengan Komisi II DPR, KPU Jelaskan Alasan Tolak Pencalonan Irman Gusman sebagai Caleg DPD
Awalnya, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus, mempertanyakan alasan KPU yang tak mematuhi putusan PTUN
-
Bahas RPP Manajemen ASN, DPR dan Pemerintah Komitmen Selesaikan Penataan Tenaga Honorer
Menteri Anas mengungkapkan sejumlah langkah pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN, satu di antaranya melalui seleksi calon ASN tahun 2024.
-
Irman Gusman Gagal Nyaleg, Komisi II DPR Bakal Cecar KPU soal PKPU Pencalonan DPD
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang membahas sejumlah hal, mulai terkait aturan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
-
Videotron Anies Disetop Mendadak, Legislator PDIP Soroti Kinerja Bawaslu Daerah
Dia menegaskan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) secara sewenang-wenang melanggar aturan.
-
E-KTP Bakal Diganti IKD, Komisi II DPR Wanti-wanti Keamanan Data Penduduk
DPR merespons rencana pemerintah yang akan mengganti e-KTP dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
-
Komisi II DPR Respons Putusan MK yang Mengabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah
MK memutuskan para kepala daerah yang dilantik 2019 dapat menjabat hingga 2024 asalkan tidak melewati satu bulan sebelum Pilkada.
-
Anggota Komisi II DPR Ingatkan Semua Peserta Pemilu Patuhi Aturan Kampanye
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta seluruh peserta pemilu mematuhi aturan berkampanye.
-
Anggota Komisi II DPR Jelaskan Tiga Poin Penting Revisi UU Pilkada
Diungkapkan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, pihaknya masih menunggu surat dari pimpinan DPR terkait pembahasan RUU Pilkada.
-
Batal RDP Gegara Seluruh Komisioner ke Luar Negeri, KPU Ajukan Jadwal Ulang ke DPR
Saat rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik ketidakhadiran KPU, karena tidak ada satu pun komisioner yang hadir
-
Ray Rangkuti Beri Kartu Kuning untuk KPU Karena Komisionernya Pergi ke Luar Negeri Bersamaan
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengkritik kepergian seluruh komisioner KPU berangkat ke luar negeri dalam waktu bersamaan.
-
Bawaslu Diminta Berani Menindak Pelanggaran Pemilu 2024
Sebab peran Bawaslu kini menjadi perhatian masyarakat jelang pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024 mendatang.
-
Otorita IKN Ditetapkan Jadi Mitra Kerja Komisi II DPR
Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (21/11/2023).
-
KPU Alasan Tugas Luar Negeri hingga Absen Rapat dengan DPR, Pengamat: Tak Dapat Dibenarkan
Menurut Ray, tidak ada perjalanan ke luar negeri yang jauh lebih penting dari memastikan aturan mantan napi koruptor diketuk palu untuk diberlakukan.
-
Absen Rapat dengan DPR, Ternyata Komisioner KPU Sedang di Hong Kong
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan dirinya kini sedang melakukan bimbingan teknis (bimtek) di Hong Kong.
-
Komisi II DPR Kritik KPU Tidak Satupun Anggotanya Menghadiri Rapat
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (20/11/2023).
