TAG
Komisi IX DPR
Berita
Foto (9)
-
Pimpinan Komisi IX DPR RI Kutuk Keras Pelecehan Seksual Oknum Dokter di Bandung dan Garut
Legislator Partai Gerindra itu sepakat hukuman yang diberikan kepada dokter yang melakukan tindakan pelecehan dicabut surat tanda registrasinya (STR).
-
Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi, Nihayatul Wafiroh: Ingat, Devisa Tak Sebanding Nyawa!
Moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, yang diberlakukan sejak 2015, dilatarbelakangi banyaknya kasus pelanggaran hak dan perlakuan buruk terhadap
-
Wakil Ketua Komisi IX DPR Dorong Penyelesaian Hak Pekerja PT Sritex dan Mitigasi PHK Nasional
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mendorong penyelesaian hak pekerja PT Sritex.
-
Anggota Komisi IX DPR Usul Pembentukan Pansus Sikapi Sritex PHK Ribuan Karyawan
Anggota DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) menyikapi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai PT Sritex.
-
Perwakilan Ribuan Karyawan Sritex yang Di-PHK Temui DPR di Jakarta
Satu harapan mereka, yakni agar pemerintah dan DPR dapat memastikan pihak PT Sritex yang telah tutup sejak 1 Maret 2025 itu memenuhi kewajibannya
-
Sritex Tutup, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Menjamin Hak-hak Pekerja yang Kena PHK
PT Sritex melakukan PHK lebih dari 10 ribu pekerja, Komisi IX minta pemerintah jamin hak-hak mereka.
-
Pimpinan Komisi IX DPR Usul BGN Bentuk Satgas Awasi Kualitas Makan Bergizi Gratis
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk satuan tugas (satgas) yang khusus mengawasi kualitas.
-
DPR: Tagar KaburAjaDulu Harus Jadi Momen Otokritik Buat Pemerintah
Hastag atau tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ramai disuarakan anak-anak muda di media sosial harus direspons pemerintah dengan bijaksana.
-
Pimpinan Komisi IX DPR Nilai Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Beri Manfaat Bagi Masyarakat
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat di 10.200 puskesmas yang ada di seluruh Indonesia, yang diluncurkan Senin (10/2/2025), didukung.
-
Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis Digelar, Pimpinan Komisi IX Dorong Program Eliminasi Tuberkulosis
Adapun PKG ini bisa mendorong suksesnya program kesehatan lainnya seperti Program Eliminasi TB (Tuberculosis) tahun 2030.
-
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Senin, Lonjakan Pengobatan Lanjutan Harus Diantisipasi
Politisi PDIP ini mengatakan keterbatasan anggaran juga tidak bisa dijadikan alasan tidak dilakukannya layanan kesehatan secara menyeluruh
-
Rapat Komisi IX DPR dan Badan Gizi Nasional Digelar Tertutup, Apa yang Dibahas?
Rapat sengaja digelar tertutup lantaran Komisi IX DPR membahas anggaran demi pendalaman.
-
WNI Ditembak Polisi Malaysia, Yahya Zaini Minta Pemerintah Kirim Nota Protes Diplomatik
Yahya Zaini meminta pemerintah melayangkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Malaysia atas kasus penembakan lima WNI
-
Penerima Makan Bergizi Gratis Hari Pertama 400-600 Ribu Anak, Kepala BGN: Kami Mengejar Kualitas
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan setidaknya ada 400.000 sampai 600.000 anak penerima manfaat.
-
Program Makan Bergizi Gratis Dijadikan Modus Penipuan, Legislator PKB Desak Polisi Usut Tuntas
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin prihatin, atas maraknya kasus penipuan atas nama Program Makan Bergizi Gratis (PMBG).
-
Komisi IX DPR Dukung Upaya Pemerintah Selamatkan Sritex Hindari PHK Massal
Komisi IX DPR RI mendukung pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan Sritex yang pengajuan kasasinya terkait putusan pailit ditolak Mahkamah Agung.
-
Komisi IX DPR Soroti Penyusunan 15 RPMK Kementerian Kesehatan yang Minim Pelibatan
DPR menyoroti proses penyusunan 15 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
-
Ravindra Tegaskan Indonesia Dukung Amendemen IHR untuk Antisipasi Pandemi di Masa Mendatang
Ravindra Airlangga menegaskan Indonesia mendukung amendemen Regulasi Kesehatan Internasional (IHR) waspada pandemi yang mungkin kembali terjadi
-
PKB Respons Presiden Prabowo Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5 Persen: Idealnya 10 Persen
Politikus PKB Zainul Munasichin menanggapi Presiden RI Prabowo Subianto yang menaikkan UMP menjadi 6,5 persen pada 2025 mendatang.
-
Pimpinan Komisi IX DPR Dukung Langkah Pemerintah soal Putusan MK atas UU Cipta Kerja
amanah MK yang memerintahkan agar ada UU baru Ketenagakerjaan, akan segera dikonsultasikan dengan pimpinan DPR