Pendidikan GOTAG
Komite I DPD RI
Berita
Foto (1)
-
Senator PBD Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi Komite I DPD RI
Pernyataan tersebut berdasar pada surat keputusan Sidang Paripurna Ke-7 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2024
-
Densus 88 Diduga Intai Jampidsus, Senator Filep Ungkap 4 Upaya Penguatan Lembaga Penegak Hukum
Sejumlah kasus besar yang ditangani Febrie Adriansyah pun turut mengemuka menjadi perbincangan publik termasuk kasus Timah.
-
Komite I DPD RI Dukung Penguatan Kewenangan BSSN soal Revisi UU ITE
Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa penting karena beberapa tahun terakhir terdapat proses legislasi yang bersinggungan dengan UU ITE.
-
Pandemi Alasan Pemilu 2024 Ditunda, DPD: Pilkada 2020 Itu Kasus Sedang Tinggi Tapi Bisa Berhasil
alasan pandemi Covid-19 yang dijadikan salah satu alasan soal usul Pemilu 2024 ditunda tidaklah tepat.
-
Implementasi Temui Permasalahan, Komite I DPD RI Siapkan Revisi UU Pemerintah Aceh
Komite I DPD RI akan mengkaji secara mendalam agar revisi UU PA sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki.
-
Komite I DPD RI Segera Tindak Lanjuti Konflik Masyarkat dengan PT Sentul City Tbk
Komite I akan melakukan upaya-upaya advokasi terhadap permasalahan warga Bojongkoneng dan Cijayanti melalui kewenangan konstitusional yang dimiliki.
-
Fachrul Razi: Lewat Revisi UU Desa, DPD RI Berjuang Demi Kesejahteraan Perangkat Desa Dalam
Ketua Komite I DPD RI, H.Fachrul Razi, M.I.P mengatakan bahwa DPD RI akan berjuang untuk kesejahteraan dan tunjangan perangkat desa dalam RUU Desa.
-
Komite I DPD RI Kembali Usulkan Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Dirinya memastikan usulan ini akan disampaikan pada Panmus dan Paripurna DPD RI pada Desember mendatang.
-
Komite I DPD Dorong Pembangunan Ibu Kota Negara Jadi Solusi Peningkatan Kehidupan Masyarakat Sekitar
Pertimbangan aspek teknis kesiapan lahan dan kesiapan konstruksi pun tidak kalah penting.
-
Lemahnya Kontrol Emosi dan Menanti Sanksi Polisi Smackdown Mahasiswa di Tangerang
polisi tidak hanya menegakkan hukum di masyarakat, tapi juga menegakkan hukum di jajarannya sendiri.
-
Raker DPD RI dan Menteri ATR/BPN RI Bahas Evaluasi Konflik Pertanahan di Daerah dan Reforma Agraria
Komite I DPD RI meminta untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan di dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.
-
Raker DPD RI dengan Menkominfo Bahas Transformasi Digital Di Daerah
Komite I DPD RI sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Kemenkominfo dalam program Digital Talent Scholarship di daerah.
-
Komite I DPD RI Tindak Lanjuti Masukan Materi Muatan RPP Otsus Papua
Komite I DPD RI juga telah menerima usulan terkait materi muatan RPP Otsus Papua dari DPRPB.
-
Pimpin Rapat Komite I DPD RI, Fernando Sinaga: Pilkades Serentak Tidak Efektif
Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Finalisasi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014
-
Fernando Sinaga Ungkap Langkah Komite I DPD RI Atasi Masalah Desa di Kawasan Hutan
Pengawasan Komite I DPD RI terhadap pelaksanaan UUPA dan UU Cipta Kerja akan lebih ditingkatkan.
-
Jabat Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep: Kita Perlu Inisiasi dan Kawal Peraturan Pemerintah
UU Otsus yang baru menyisakan pekerjaan rumah baru, yaitu pembuatan berbagai regulasi turunannya, terutama Peraturan Pemerintah.
-
Komite I DPD RI Sayangkan Seleksi Polri Polda Sulteng Sebabkan Kerumunan di Tengah Lonjakan Covid-19
Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha ikut menyoroti timbulnya kerumunan yang disebabkan oleh seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Sulteng
-
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi: Kementerian Desa Harus Diperkuat
Sebagai kementerian yang masih terbilang 'baru', menurutnya, Kemendes PDTT harus diperkuat dalam mewujudkan kemandirian dan pembangunan di desa.
-
Waka Komite I DPD RI Fernando Sinaga Ajak Semua Pihak Maksimalkan Forum Tata Ruang
Gelar RDPU secara virtual dengan RJR, Komite I DPD RI bahas soal tata ruang kesepakatan yang menjadi kajian kebijakan RJR di lima provinsi.
-
Revisi RUU Desa, DPD Perkuat Badan Permusyawaratan Desa
Kehadiran BPD sangat diperlukan dalam hal pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa.
