Pendidikan GOTAG
Komite I DPD RI
Berita
Foto (1)
-
Pantau PIPPIB, Wamen ATR/BPN dan Waka Komite I DPD RI Fernando Sinaga Kunjungi Riau
Fernando Sinaga menilai bahwa permasalahan PIPPIB di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa menyeret konflik masyarakat dengan pemerintah
-
Komite I DPD RI Rumuskan RUU Perubahan Kedua Atas UU Desa
Komite I DPD RI usulkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melihat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan UU Desa
-
Rifkinizamy Protes DKPP RI di DPR, Habib Banua: Jangan Gunakan Kewenangan Untuk Kepentingan Kampanye
Anggota Komite I DPD RI Habib Banua tanggapi manuver yang dilakukan oleh Rifkinizamy Karsayudha di DPR mengenai Pilgub Kalsel
-
Komite I DPD RI: Pendekatan Kesejahteraan merupakan Solusi Permasalahan di Papua
Komite I DPD RI dan Menkopulhukam RI sepakat untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.
-
Komite I DPD RI Sebut Perlawanan Pejuang Antikorupsi Justru Dikerahkan Oleh Sebagian Alat Negara
Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) ikut angkat bicara soal pegawai KPK yang dinonaktifkan hingga Tes Wawasan Kebangsaan.
-
Komite I DPD RI dan KPK Jalin Kemitraan Strategis Untuk Pemberantasan Korupsi di Daerah
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan bahwa dalam Raker DPD RI dan KPK RI disepakati beberapa rekomendasi.
-
Kunker di Gianyar Bali, Komite I DPD: Perlu Adanya Peningkatan Dana Desa dan Anggaran Aparatur Desa
Meskipun masih dalam kondisi seperti ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Komite I DPD RI tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya.
-
Revisi Undang-Undang Otsus Harus Memastikan Kewenangan Khusus Diakui
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memimpin Kunjungan Timja Otsus Papua dalam rangka Revisi Undang-Undang Otsus Papua.
-
Ini Pandangan Komite I DPD RI Terkait RUU Omnibus Law
Rabu (29/04/2020), Komite I DPD RI menyampaikan beberapa pandangan terhadap draft RUU Omnibus Law.
-
Komite I DPD RI Gelar RDPU Bahas Dampak Pandemi Covid–19
RDPU ini mengagendakan pembahasan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap pemerintahan daerah, pilkada serentak, dan pemerintahan desa.
-
5 Kesimpulan Setelah 4 Jam Raker Via Vidcon Komite I DPD RI dengan Menteri Desa PDTT Soal Covid–19
Raker antara Komite I DPD RI dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada hari ini (22/04) berakhir setelah 4 jam lebih digelar melalui telekonferensi
-
Sultan: DPD RI Akan Berjuang Keras Demi Terbentuknya Kabupaten Lembak
Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan DPD RI siap membantu memperjuangkan aspirasi daerah termasuk pemekaran wilayah kabupaten, ko
-
Komite I DPD RI Terima Aspirasi Revisi UU Pilkada dari ADEKSI
Komite I DPD RI menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tentang keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pemili
-
Komite I DPD RI: Pembangunan Ibukota Negara Harus Melibatkan Masyarakat Lokal
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 harus melibatkan masyarakat lokal
-
Komite I DPD RI dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jambi
Maksud dan tujuan dilakukannya kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh masukan, identifikasi permasalahan, dan pemikiran yang terkait dengan pelak
-
Komite I DPD RI: Negara Perlu Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masih banyak masyarakat hukum adat yang kehilangan wilayahnya karena masuk dalam wilayah konsesi seperti perkebunan dan pertambangan.
-
Komite I DPD RI Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Komite I DPD RI evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka perbaikan hal-hal yang terkait masalah desa.
-
RDPU Sarankan Pemerintah Siapkan Desain Besar Pembangunan Sosial di Ibu Kota Negara Baru
Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
-
Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Tahun 2024 Dinilai Terlalu Cepat
Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI bersama Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Dr. Yayat Supriatna, d
-
Komite I DPD RI: Penyederhanaan Birokrasi Harus Mampu Menunjang Kinerja Pemerintah
Komite I DPD RI melihat bahwa penyederhaan birokrasi belum cukup efektif mengatasi persoalan ASN Indonesia
