Pendidikan GOTAG
Mokhammad Najih
Berita
Foto (10)
-
Antisipasi Penyelewengan Dana Umat, Ombudsman Menilai Perlu Dibentuk UU Penggalangan Dana Publik
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menilai, perlu adanya undang-undang (UU) tentang Penggalangan Dana Publik.
-
Presiden Jokowi Terima Laporan Tahunan Ombudsman RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan jajaran Ombudsman RI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
-
Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2021, Penyempurnaan Mencegah Maladministrasi
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan sejak tahun 2015 sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Ketua Ombudsman RI Tegaskan Komitmennya untuk Berperan Aktif Kembangkan SP4N
Ombdusman RI, kata Najih, turut mendukung kebijakan tersebut sepenuhnya dan akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan demi tercapainya tujuan dimaksud.
-
Ombudsman Pelajari Surat Keberatan dari KPK Terkait Rekomendasi ORI Soal TWK KPK
Najih mengatakan keberatan LPK akan ditelaah lebih dulu oleh ORI. Dia memastikan bahwa minggu kemungkinan akan selesai.
-
Ombudsman RI Tunggu Surat Keberatan KPK terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan
Ombudsman menemukan adanya tiga potensi maladministrasi terkait proses pelaksanaan TWK pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
-
Ombudsman RI Dukung Sistem OSS Guna Sukseskan Implementasi UU Cipta Kerja
Ombudsman Republik Indonesia memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan investasi di Indonesia.
-
Presiden Jokowi Diminta Ambil Tindakan Sesuai Rekomendasi Ombudsman Soal Maladministrasi TWK KPK
Keputusan tidak lolosnya 75 Pegawai KPK dianggap tidak sah karena tidak mengikut bahkan bertentangan dengan administrasi negara.
-
Firli Bahuri Harus Aktifkan 75 Pegawai KPK Serta Batalkan Hasil TWK
Tim advokasi selamatkan KPK meminta Ketua KPK Firli Bahuri segera membatalkan semua keputusan terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
-
Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam TWK Pegawai KPK
Ombudsman RI menyatakan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
