Pendidikan GOTAG
Pakar Hukum Tata Negara
Berita
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/gibran-neb1.jpg)
Kata Pakar Hukum Tata Negara soal DPR Belum Proses Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Bivitri Susanti mengomentari sikap DPR yang hingga saat ini belum memproses surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/partai-gerindra-habiburokhman-soal-pilkada-jateng.jpg)
Pakar Hukum Nilai Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Tak Paham Konsep Ketatanegaraan
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tak paham konsep ketatanegaraan Indonesia.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/radian-syam-111.jpg)
Pakar HTN Dukung Penguatan UU Pangan, Usulkan Bulog di Bawah Kendali Langsung Presiden
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Radian Syam menyampaikan dukungannya terhadap penguatan regulasi pangan nasional serta penempatan Perum Bulog.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/wawancara-khusus-dengan-pakar-hukum-tata-negara-feri-amsari_20240419_160741.jpg)
Revisi UU Pemilu Harus Cepat Rampung agar Aturan Tidak Dipengaruhi Kepentingan Politik
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/publik-digelar-di-kawasan-Menten.jpg)
Gelar Diskusi Publik, Pakar Hukum Soroti Pelaksanaan Pilkada Banggai 2024
Pakar hukum menilai Bupati Petahana Terpilih bisa didiskualifikasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi (MK)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/GPM-Nus-1.jpg)
100 Hari Kerja Pemerintah, Seluruh Pihak Diajak Sukseskan Asta Cita Prabowo-Gibran
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pemuda Mahasiswa Nusantara (GPM Nus), mengajak seluruh pihak untuk ikut mendukung Asta Cita Prabowo
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Seminar-Pelanggaran-Konstitusi.jpg)
Pakar Hukum Minta Publik Bantu Presiden Prabowo Lepas dari Cengkeraman Jokowi, Begini Caranya
Pilkada serentak 27 November 2024, menjadi tolak ukur sejauh mana dominasi dan cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/r-Hukum-Tata-Negara-STIH-IBLAM.jpg)
Pakar Hukum Tata Negara Dorong Omnibus Law Bidang Pangan untuk Wujudkan Swasembada Pangan
Para pakar hukum tata negara mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan Omnibus Law di bidang pangan.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Puan-Maharani-Megawati-Soekarnoputri-dan-Prabowo-Subianto.jpg)
Pertemuan Megawati-Prabowo Dinilai Bakal Merugikan Keduanya, Mengapa?
Pertemuan Megawati dan Prabowo dinilai akan merugikan keduanya. Selain itu, dinilai juga bakal merugikan ketatanegaraan Indonesia.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/denny-indrayana-_____.jpg)
Denny Indrayana Bicara soal RUU Lembaga Kepresidenan
Denny Indrayana menilai RUU Lembaga Kepresidenan bisa saja dibuat tapi dengan sistem kepemimpinan yang tidak korup.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-zainal-arifin-mochtar1232.jpg)
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Jokowi Perlu Turunkan Syahwat Kekuasaan
Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada memandang keriuhan ini terjadi tidak lepas peran serta Jokowi
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-polri2.jpg)
RUU Polri Atur Akses Internet Publik Bisa Dibatasi, Pakar Hukum Jelaskan Alasan Kenapa Harus Ditolak
Bivitri Susanti menyoroti revisi Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang dapat membatasi akses internet publik.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-bivitri-susanti.jpg)
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Nilai Revisi UU MK Akan Intervensi Kebebasan Hakim
Pakar hukum tata negata (HTN), Bivitri Susanti, menilai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) berpotensi mengintervensi kebebasan hakim MK.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/presidential-club-dd.jpg)
Tanggapi Wacana Presidential Club, Feri Amsari: Jangan Diformilkan, Jangan Bebani Uang Negara
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari ikut merespons soal wacana pembentukan Presidential Club atau Klub Presiden oleh Prabowo Subianto.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/bakal-calon-presiden-dari-koalisi-indonesia-maju-kim-prabowo-subianto-daftar.jpg)
Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Gibran Tak Punya Hak Atur Susun Kabinet: Wapres Hanya Ban Serep
Dia menyebut, jabatan wakil presiden digambarkan sebagai ban serep pada suatu kendaraan, dan akan dibutuhkan kalau ban utamanya bermasalah.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/feri-amsari-saat-wawancara-di-studio-tribun-network.jpg)
VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Saran Pakar buat Prabowo: Segera Sadar Hanya Jadi Alat Politik Jokowi
Dia menilai Megawati adalah sosok yang paling tepat menjadi sahabat MK. Apalagi jika menilik sejarah berdirinya MK di masa pemerintahan Presiden ke-5
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/gedung-mahkamah-konstitusi-gedung-mk-12345.jpg)
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari Ungkap Ihwal Kecurangan dari Meja Mahkamah Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari berharap para hakim MK tidak diintervensi oleh kekuasaan dan uang seperti yang terjadi pada kasus sebelumnya.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/anies-cak-imin-dan-ganjar-mahfud.jpg)
Peluang Anies dan Ganjar Menang di MK Menurut 4 Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli Politik
Peluang Anies dan Ganjar menangkan gugatan Pilpres 2024 menurut analisis pakar hukum tata negara dan pakah hukum.
-
Pakar Hukum Tata Negara Kritik Gugatan 01 dan 03 Soal Bansos: Kewenangan MK Menghitung Selisih Suara
Pakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah sudah sesuai mekanisme.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/tampak-menteri-menteri-presiden-jokowi-tak-hadiri-acara-bukber-kabinet-m.jpg)
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti: Menteri Tak Boleh Mangkir Jika Dipanggil MK untuk Bersaksi
Ia memberi contoh, MK memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hadir di persidangan dengan cara bersurat menggunakan kop surat Mahkamah Konstitusi
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Kolase-Kasus-Pembunuhan-Kakek-di-Batola.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Barcelona-191.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Senegal-Sadio-Mane.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Penyerang-AC-Milan-Nicklas-Fulkrug.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/donald-trump-dan-Ali-Khamenei-iran.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved