Kamis, 22 Januari 2026

Pedoman Media Siber

Download TribunX
untuk Android & iOS

Tribun Network

Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com

Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

TAG

Pakar Hukum Tata Negara

Berita

Soal Perwira TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Misalnya untuk pangkat kolonel dan pernah meduduki jabatan sipil, maka disesuaikan dengan golongan kepangkatan sipil ahli madya.

Selasa, 31 Mei 2022
Yusril Ihza Mahendra: Tidak Ada Celah Mengutak-Atik Konstitusi Untuk Menunda Pemilu Sekarang

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpandangan saat ini tidak ada celah untuk mengutak-atik konstitusi untuk menunda pemilu.

Jumat, 11 Maret 2022
Refly Harun: Bagi Oligarki, Presidential Threshold adalah Tiket Memenangkan Kontestasi yang Mudah

Refly Harun menyebut, bahwa pengajuan tentang yudisial review Presidential Threshold atau ambang batas presiden sudah lama dilakukan.

Senin, 13 Desember 2021
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Presiden Tak Terlalu Mafhum Soal Uji Formil di MK Atas UU Cipta Kerja

Feri Amsari menilai agak janggal saat Presiden Joko Widodo mengatakan tak ada materi yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja.

Kamis, 2 Desember 2021
Dinilai Cukup Janggal, Sejumlah Pakar Mengkritik Putusan MK soal UU Cipta Kerja Inkonstitusional

Sejumlah pakar mengkritik keputusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat, ini alasannya.

Kamis, 25 November 2021
Mengenal Apa Itu Hukum: Pengertian, Unsur, Tugas, serta Penggolongannya

Mengenal definisi dari hukum: dari pengertian, unsur, tugas, hingga penggolongan dari beberapa aspek tertentu

Kamis, 18 November 2021
Pernah Jadi Timses Jokowi, Penunjukan Juri Ardiantoro Jadi Ketua Pansel KPU-Bawaslu Disebut Tak Pas

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyoroti soal penunjukan Juri Ardiantoro sebagai Ketua timsel KPU-Bawaslu 2022

Minggu, 17 Oktober 2021
Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Tak Penting Ada Representasi Pemerintah di Pansel KPU-Bawaslu

akar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan dirinya tak setuju jika tim pansel KPU-Bawaslu disebut wakil pemerinta

Minggu, 17 Oktober 2021
Kritik Para Pakar Hukum Tata Negara Terkait Gugatan Yusril terhadap Demokrat

Pakar hukum tata negara memberikan masukan terkait langkah advokat Yusril Ihza Mahendra menggugat AD/ART melalui Judicial Review pada Mahkamah Agung.

Rabu, 6 Oktober 2021
Ini Sosok Pakar Hukum Tata Negara yang Ditunjuk Yusril Jadi Ahli untuk Gugat AD/ART Demokrat ke MA

Yusril juga menghadirkan ahli yang relevan dengan pokok perkara ini. Salah satunya adalah pakar hukum tata negara Fahri Bachmid.

Rabu, 29 September 2021
Pakar Nilai 700 Pegawai KPK yang Minta Pelantikan ASN Ditunda Perlu Dibiarkan: Mereka Abaikan Haknya

Pengamat menilai aksi ratusan pegawai yang lolos TWK kompak tidak menghadiri pelantikan sebagai bentuk solidaritas perlu dibiarkan.

Selasa, 1 Juni 2021
Kata Pakar Hukum Tata Negara Soal Ditolaknya Uji Materi Rizal Ramli Terkait PT 20 Persen

Kata Herlambang, ketentuan Presidential Threshold 20 persen hanya menguntungkan oligarki politik

Kamis, 21 Januari 2021
Refly Harun Siap Diperiksa Bareskrim untuk Klarifikasi Video Wawancaranya Bersama Gus Nur

Refly Harun mengaku siap seandainya penyidik Polri akan melakukan pemanggilan terkait klarifikasi video wawancaranya bersama Gus Nur.

Rabu, 28 Oktober 2020
Istana Sebut Pendapat MK Soal Wamen Rangkap Jabatan Tak Mengikat, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

MK putuskan bahwa Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan

Senin, 7 September 2020
Wacana Ubah Masa Jabatan Presiden, Denny Indrayana : Yang Jadi Masalah Jika . . .

Wacana seputar perubahan masa jabatan presiden sempat mengemuka dalam amandemen UUD 1945.

Jumat, 19 Juni 2020
Margarito Kamis: Pemilu Adalah Demokrasi Ciptaan Kapitalis

Praktik demokrasi semacam itu merupakan keniscayaan yang terjadi karena memang diciptakan untuk menguntungkan kaum kapitalis

Jumat, 12 Juni 2020
Refly Harun Sebut Minta Presiden Mundur adalah Sah Secara Konstitusional, Tapi Tak Boleh Ada Paksaan

Refly Harun mengatakan, meminta presiden mundur dari jabatannya itu sah secara konstitusi, namun, tidak boleh ada paksaan di dalamnya.

Selasa, 2 Juni 2020
Rafly Harun Sebut Jangan Sampai Omnibus Law Untuk Ciptakan 'Monster' Baru Kekuasan

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengingatkan pemerintah bahwa jangan sampai adanya omnibus law dapat menciptakan 'monster' baru kekuasaan

Selasa, 18 Februari 2020
Sebelum Dipulangkan, Pengamat Minta WNI Eks ISIS Diidentifikasi Tingkat Bahaya & Disumpah Setia NKRI

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid menyebut, wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS harus dikaji.

Senin, 10 Februari 2020
Ada Cara yang Salah dalam Rekruitmen Pejabat Publik, Refly Harun: yang Dicari yang Lemah!

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai ada cara yang salah dalam proses rekruitmen pejabat publik.

Rabu, 29 Januari 2020

⟨1 2 3 4 5 ⟩

Berita Terkini

Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Guyur Jakarta Seharian

13 menit lalu
Ungkap Harapan setelah 17 Tahun Berjuang Sembuh dari Bipolar, Marshanda Ingin Jadi Ibu yang Hebat

20 menit lalu
Ahmad Dhani dan Maia Bersanding Lagi, Dampingi Lamara El Rumi dan Syifa Hadju

25 menit lalu
Jakarta Dikepung Hujan Deras Sejak Pagi, Lalu Lintas di Sejumlah Jalan Arteri Padat

26 menit lalu
Update Banjir di Jakarta: 8 Ruas Jalan Tergenang hingga 50 Cm, Lalin Padat Sejak Pagi

32 menit lalu

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan