Rabu, 21 Januari 2026

Pedoman Media Siber

Download TribunX
untuk Android & iOS

Tribun Network

Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com

Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

TAG

Pakar Hukum Tata Negara

Berita

Revisi UU TNI Dinilai Berpotensi Disahkan Dalam Waktu Singkat Seperti UU Lainnya

Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI berpotensi disahkan dalam waktu singkat seperti Undang-Undang lainnya.

Sabtu, 17 Juni 2023
Dilaporkan ke Organisasi Advokat, Denny Indrayana Dinilai Rugikan MK: Kredibilitas Jadi Turun

Klaim Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana soal informasi putusan sistem pemilu dinilai rugikan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumat, 16 Juni 2023
Pakar Sebut Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun Tak Berlaku untuk Firli Bahuri Dkk

MK memutuskan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun bernuansa politis.

Jumat, 26 Mei 2023
Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Langgar Aturan, Pakar: Harus Dinyatakan Tak Berlaku dan Dicabut

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari buka suara terkait pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker).

Sabtu, 25 Maret 2023
Denny Indrayana: Indeks Persepsi Korupsi yang Turun Konsekuensi Langsung dari Dilumpuhkannya KPK

Diberitakan sebelumnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun empat poin dari tahun lalu.

Kamis, 2 Februari 2023
Feri Amsari: Dampak Kekuatan Politik Soal Penambahan Periodesasi & Masa Jabatan Presiden Luar Biasa

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari berbicara mengenai godaan bagi presiden untuk memperpanjang masa jabatannya.

Rabu, 25 Januari 2023
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Refly Harun: Kalau Berlaku Saat Ini, Akan Ada Konflik

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi polemik perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Rabu, 25 Januari 2023
Pakar Hukum Tata Negara Menduga UU Cipta Kerja Dibuat Untuk Persiapan Pemilu 2024

Zainal menduga UU Ciptaker dan belakangan telah Perppu Cipta Kerja tidak ada kaitannya dengan sektor ekonomi Indonesia.

Selasa, 24 Januari 2023
Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Perintahkan Perbaiki UU Cipta Kerja, Bukan Terbitkan Perppu

Perppu hanya boleh diterbitkan Presiden dalam kondisi kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) UUD.

Jumat, 6 Januari 2023
Pakar Hukum: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku Secara Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tak sesuai aturan hukum.

Minggu, 1 Januari 2023
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 2 Dampak Diberlakukannya Perppu Cipta Kerja

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan dampak dari diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.

Minggu, 1 Januari 2023
RKUHP Resmi Disahkan, Pakar Ungkap Deretan Pasal Bermasalah, Ada Living Law hingga Penodaan Agama

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti membeberkan deretan pasal bermasalah di RKUHP yang baru disahkan oleh DPR RI pada hari ini Selasa (6/12/2022)

Selasa, 6 Desember 2022
RKUHP Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentuk UU Posisikan MK Seakan Keranjang Sampah

Bivitri Susanti menanggapi pernyataan para pembentuk undang-undang baik dari pemerintah maupun DPR yang menyarankan penolak KUHP menggugat ke MK

Selasa, 6 Desember 2022
Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Pasal RKHUP Bertentangan dengan UUD 1945

Feri Amsari menilai banyak pasal pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selasa, 6 Desember 2022
Pakar Hukum Sebut Pengesahan RKUHP Sebelum DPR Reses, Demi Mencegah Gelombang Penolakan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya diketok pada Selasa (6/1

Minggu, 4 Desember 2022
Deni Indrayana Sebut Ada Oknum Anggota Polri yang Jadi Centeng Oligarki Tambang Ilegal

Pakar Hukum Tata Negara, Deni Indrayana menyebut adanya praktik kelompok oligarki tambang batu bara yang punya bekingan oknum polisi

Kamis, 3 November 2022
Pakar Hukum Tata Negara Soroti Pencopotan Wakil Ketua MK Aswanto, Sebut DPR Mengada-ada

Feri Amsari menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengada-ada ketika mencopot Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto secara mendadak.

Minggu, 2 Oktober 2022
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tidak Punya Payung Hukum

Pada Desember 2021, Lemhannas RI sempat mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional.

Senin, 19 September 2022
Pegiat HAM dan Akademisi Soroti Potensi Kembalinya 'Dwifungsi ABRI' dalam Usulan Revisi UU TNI

Usulan penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan di kementerian dan lembaga kembali muncul di Indonesia.

Rabu, 31 Agustus 2022
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Partisipasi Publik pada RKUHP Justru Untungkan Pembuat UU

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan sangat menguntungkan para pembentuk undang-undang.

Sabtu, 25 Juni 2022

⟨1 2 3 4 5 ⟩

Berita Terkini

Syifa Hadju Stop Main Sinetron Demi El Rumi, Takut Waktu 'Ibadah Suami Istri' Terganggu?

10 menit lalu
Prakiraan Cuaca DKI Jakarta, Kamis 22 Januari 2026: Turun Hujan Sedang dan Ringan

14 menit lalu
Keputusan Netanyahu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Dapat Picu Konflik Sekutu Sayap Kanan

18 menit lalu
Kunci Jawaban IPS Kelas 10 Kurikulum Merdeka Halaman 265: Teknologi Finansial

18 menit lalu
WNI Berbondong-bondong Datangi KBRI Phnom Penh Untuk Minta Dibantu Pulang ke Indonesia

19 menit lalu

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan