TAG
Pelindo II
Berita
Foto (13)
-
KPK Telisik Dirut Antam Dana Amin Terkait Proses Awal Pengadaan QCC di Pelindo II
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Dana Amin.
-
19 Pemilik Rumah di Dekat Pelabuhan Teluk Bayur Tolak Digusur, PT Pelindo Beri Tanggapan
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melakukan dengan pendapat (hearing) bersama p
-
Merasa Terhormat Dipanggil KPK, Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino Klaim Telah Bikin Kaya Perusahaan
RJ Lino terakhir kali penuhi panggilan KPK 5 Februari 2016. Statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Quay Container Crane (QCC).
-
Diperiksa KPK 12 Jam, Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino Masih Hirup Udara Bebas
Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.
-
KPK Pastikan Bakal Tahan Mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memastikan tim penyidik akan menahan mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino
-
BPK Segera Serahkan LHP Audit Kerugian Negara Kasus RJ Lino ke KPK
Diketahui, kasus RJ Lino merupakan salah satu kasus yang menjadi pekerjaan rumah KPK. Kasus ini telah ditangani KPK sejak akhir 2015 lalu
-
BPK: Penghitungan Kerugian Negara Kasus RJ Lino Sudah Selesai Tahun Lalu
Ia juga menyebut, laporan hasil audit kerugian keuangan negara kasus ini telah diserahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Karyawan Pelindo II Blak-blakan Soal Kebijakan Aneh Ari Askhara hingga Remunerisasi Tak Transparan
Pengakuan karyawan Pelindo II tentang sepak terjang Ari Askhara, sebut ada sejumlah kebijakan kontroversial hingga sistem remunerisasi yang tertutup
-
Hasil Audit Investigatif BPK Tentang Pelindo II Diterima Erick Tohir
Audit investigatif BPK ini juga telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah
-
Rieke Diah Pitaloka Dukung Erick Tohir Selamatkan Pelindo II
Rieke mendukung langkah Erick merestrukturisasi BUMN agar fokus pada bisnis inti Badan Usaha Milik Negara tersebut
-
BREAKING NEWS - Kontainer Jatuh dari Ketinggian 8 Meter di Pelabuhan Pontianak Renggut Nyawa Seniman
Satu unit kontainer yang hendak dipindahkan ke kapal tiba-tiba jatuh dan menimpa seorang sopir trailer yang sedang beraktivitas hingga meninggal dunia
-
IPC Targetkan Holding Pelabuhan Terbentuk di 2020
Dalam prosesnya, IPC yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok itu ditugasi menjadi pemimpin untuk mengeksekusi kebijakan holding.
-
Dihentikan dari Posisi Eselon I, Erick Thohir Geser Deputi BUMN Hambra ke Pelindo II
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Hambra Samal sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelindo II (Persero).
-
Kasus RJ Lino, Tim Penyidik KPK Periksa Mantan Direktur Teknik PT Pelindo II
Penyidik KPK juga memanggil Deputy General Manager Operasi Terminal 3 PT Pelabuhan Tanjung Priok
-
Menteri Budi Karya Ingin Pelabuhan Tanjung Priok Buka Sepekan Penuh
Budi Karya Sumadi mengharapkan waktu operasional pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dimaksimalkan
-
Rekomendasi Pansus Pelindo II DPR-RI, Presiden Wajib Ambil Tindakan
Presiden wajib melaksanakan rekomendasi tersebut dengan mengambil tindakan-tindakan tertentu, semisal memecat pejabat yang terlibat dan lain-lain
-
Sesuai Etika Politik, Presiden Wajib Jalankan Rekomendasi Pansus Pelindo II DPR-RI
Panjangnya waktu yang dibutuhkan Tim Pansus Pelindo II tersebut menunjukan keseriusan DPR dalam mengungkap satu persatu persoalan yang terjadi
-
Ruislag Dinilai Tidak Adil, Koperasi TKBM Priok Siapkan Gugatan ke Pelindo II
"Kami sudah mempertanyakan ruislag aset berupa lahan dan bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi awal," sebut H Suparman
-
Ketua Pansus Angket Pelindo II Minta Presiden Jokowi Pecat Menteri BUMN
Satu di antara beberapa agenda rapat hari ini yaitu laporan ketua pansus angket DPR RI tentang Pelindo II.
-
Ini Alasan Kenapa KPK Butuh Waktu Lama Usut Kasus Korupsi Pengadaan QCC di Pelindo II
Sebelumnya, Richard Joost Lino telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 15 Desember 2015.
