TAG
peraturan menteri keuangan (PMK)
Berita
-
Misbakhun Apresiasi Langkah Menteri Keuangan Terkait PPh Pembelian Emas Batangan
Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan ini merupakan upaya tepat dalam menjaga daya saing sektor emas di dalam negeri di tengah tantangan pasar global.
-
Mengenal Aturan Transfer Pricing di PMK Nomor 172, Wajib Pajak Harus Tahu
PMK Nomor 172 memunculkan risiko kelebihan bayar atau over taxation dalam proses pemeriksaan pajak, khususnya atas transfer pricing dalam perusahaan.
-
Bea Cukai Melalui Kemenkeu Buat Aturan Ini Bantu Perkuat Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Korsel
Kemenkeu terbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna bantu perkuat kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Korsel
-
Apersi: Harga Baru Rumah Subsidi Terbit, Diperlukan Juga Regulasi yang Kondusif
Kebijakan pemerintah yang berubah dengan cepat juga menjadi kendala bagi anggota Apersi dalam berkontribusi membangun rumah untuk MBR
-
PMK Kenaikan Tarif Cukai Tembakau 2023 Belum Terbit, Dilema Bagi Industri Rokok
Sejak diumumkan pada 3 November 2022, Peraturan Menteri Keuangan yang memuat kebijakan CHT secara komprehensif belum diterbitkan.
-
Misbakhun Bela Industri Rumahan Kelembak Menyan Imbas dari PMK Baru Cukai Rokok
Misbakhun menganggap perlakuan istimewa soal cukai untuk KLM Marlboro tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam industri rumahan
-
Pemerintah Terbitkan Pengaturan Perdagangan Internasional dengan Negara Mitra
Lima PMK tersebut diterbitkan sebagai landasan hukum dan pedoman terkait tata laksana pemberian tarif preferensi atas lima skema FTA.
-
Berikut Aturan Resmi Diskon PPnBM Mobil 1.500 cc - 2.500 cc, Simak Rinciannya
Berikut Aturan Resmi Diskon PPnBM mobil 1.500 cc - 2.500 cc, Simak Rinciannya menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2021.
-
Ketua DPD Minta Pemerintah Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam kondisi kontraksi ekonomi yang dalam, ketua DPD menilai pemerintah daerah memerlukan dana PEN sehingga berutang menjadi solusi mengatasinya.
-
Rizal Ramli Kritik Sri Mulyani: Pajak Pulsa Bagian dari Dampak Utang dengan Bunga Sangat Tinggi
Rizal Ramli menilai pemungutan PPh untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik bagian dari dampak utang dengan bunga yang tinggi.
-
294.160 Pekerja Belum Terima Bantuan Subsidi Gaji Termin II, Ini Alasannya
Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah yang belum tersalurkan sebanyak 294.160 orang. Mengapa?
-
Daftar Harga Langganan Baru Netflix Sejak Tarif PPN Layanan Streaming Diberlakukan
Berikut harga langganan Netflix terbaru mulai 1 Agustus 2020 yang sudah termasuk PPN.
-
Bea Cukai Batam Berikan Sosialisasi Aturan Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Ekspor Impor
Meskipun saat ini masa pandemi Covid-19 belum berakhir, Bea Cukai Batam tetap aktif memberikan sosialisasi kepada pengguna jasa.
-
Menurut Komisi XI DPR, Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan banyak dikritik kalangan legis
-
PMK Baru Tentang Cukai Rokok Masih Miliki Celah yang Bisa Disiasati Pabrikan Besar
Aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Oktober 2019 ini merupakan perubahan kedua atas PMK 146 Tahun 2017.
-
Berikut Gaji dan Fasilitas yang Diterima Wakil Menteri Menurut Peraturan Menkeu
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
-
Bea Cukai Banten Beri Izin PT Victory Chingluh Indonesia untuk Tambah Kawasan Berikat
Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten kembali terbitkan izin kawasan berikat untuk PT Victory Chingluh Indonesia
-
Keberatan, Asosiasi E-Commerce Minta Tunda Pemberlakuan Aturan Pajak
Regulasi yang qakan berlaku efektif berlaku mulai 1 April 2019 ini merupakan wacana lama, namun justru menuai kontroversi saat resmi diterbitkan.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved