Pendidikan GOTAG
Peraturan Pemerintah
Berita
Foto (1)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-akuntan-publik-1.jpg)
PP 43/2025 Berlaku, Profesi Akuntan Publik Masuk Era Pelaporan Satu Pintu
PP Nomor 43 Tahun 2025 dinilai menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola profesi akuntan publik di Indonesia.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Yusril-Ihza-Mahendra-menegaskan-abolisi-dan-amnesti.jpg)
Yusril Ungkap Alasan Pemerintah Terbitkan PP Mengatur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
Yusril menjelaskan alasan pemerintah memilih menerbitkan PP daripada langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pendiri-haidar-alwi-institute-hai-r-haidar-alwi-pilpres.jpg)
Pemerintah Susun PP Terkait Perpol 10/2025, Ini Kata Pengamat
Haidar Alwi mengatakan sikap Prabowo tersebut menjaga kewibawaan institusi kepolisian.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Dr-Edi-Hasibuan-di-Jakarta-Jumat-12122025.jpg)
Pakar Hukum Edi Hasibuan Dorong PP Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil Segera Terbit
Edi Hasibuan menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan PP tentang penempatan polisi aktif di luar institusi Polri agar anggota PolrI.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ketua-Komisi-Percepatan-Reformasi-Polri-Prof-Jimly-Asshidiqie-didampingi-anggota.jpg)
Perpol 10/2025 Jadi Polemik, Komisi Reformasi Polri Ingin Naikkan jadi PP Lewat Omnibus Law
Perpol 10/2025 bikin heboh! MK larang polisi aktif duduki jabatan sipil, Komisi Reformasi dorong naik jadi PP lintas instansi lewat omnibus law.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kebut-PP-Pelaksanaan-KUHAP.jpg)
Wamenkum: Pemerintah Kebut Penyelesaian PP Pelaksanaan KUHAP, Rampung Sebelum 31 Desember 2025
Indonesia memiliki payung hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku 2 Januari 2026
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Muh-Rasman-Manafi.jpg)
Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia Dorong Sempadan Pantai Diatur Lewat PP
Lemahnya payung hukum pengelolaan sempadan pantai dinilai menjadi akar persoalan pemanfaatan ruang pesisir di Indonesia.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Wamenkumham-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-dalam-Seminar-Nasional-Urgensi-Penerbitan-Peraturan.jpg)
Kemasan Rokok Polos Belum Final, Wamenkum Ingatkan Regulasi Harus Lewat Harmonisasi
Aturan kemasan rokok polos belum final, regulasinya wajib harmonisasi, industri tembakau dikasih waktu bernapas dulu.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/INDUSTRI-PERTAMBANGAN-Grup-MIND-ID-menargetkan-penurunan-emisi-gas.jpg)
Pengamat Apresiasi Penetapan PP 39 Tahun 2025, Prioritaskan Kebutuhan Minerba Dalam Negeri
Salah satu yang diatur PP ini adalah penegasan wajib pasok industri minerba dalam rangka pemenuhan kebutuhan BUMN .
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/reklame-di-kawasan-kota-tua-badung-ditata-ulang-bertema-artdeco_20180124_082317.jpg)
PP 28/2024 Dinilai Rugikan Daerah dan Industri Kreatif, AMLI Serukan Deregulasi
Hingga September 2024, realisasi pajak reklame baru mencapai 37,9% atau sekitar Rp568 juta dari target Rp1,5 miliar.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pelestarian-lingkungannnn.jpg)
PP 26/2025 Disebut Jadi Fondasi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional
PP P3LH disusun berdasarkan landasan filosofis bahwa kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/mangrove-serap-emisi-karbon.jpg)
Hutan Mangrove di Indonesia Rata-rata Mampu Menyerap 52,85 Ton Karbon Dioksida per Hektare
Indonesia sebagai pemilik hutan mangrove terluas di dunia, kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengoptimalkan potensi "karbon biru"
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-petani-tembakau-membawa-hasil-panen.jpg)
Serikat Pekerja Tembakau Akan Bersurat ke Presiden Minta Deregulasi PP 28/2024
Sejumlah pasal dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur sektor tembakau, dan adanya wacana kenaikan Cukai Hasil Tembakau menuai penolakan
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/seminar-ruang-digital-anak.jpg)
Peraturan Pemerintah Tunas Dibutuhkan untuk Ciptakan Ruang Digital yang Aman dan Sehat bagi Anak
Presiden Prabowo Subianto Maret 2025 lalu telah meluncurkan kebijakan Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (Tunas)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Presiden-Prabowo-Subianto-mengesahkan-Peraturan-Pemerintah-PP-Perlindungan-Anak-di-Medsos.jpg)
Teken PP Perlindungan Anak di Medsos, Presiden Prabowo Tergugah Kekhawatiran Menteri Meutya Hafid
Dalam proses pengesahannya, Prabowo langsung menyetujui saran dari Meutya dan mengarahkan agar aturan ini segera dikonsultasikan dengan berbagai pihak
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Dharma-Oratmangun1111111.jpg)
Bantu Musisi Memperoleh Haknya, LMKN Meluncurkan Platform Pemutar Musik untuk Area Komersial
Platform pemutar musik digital ini menggenapkan harapan para musisi dalam perwujudan proses perhimpunan royalti, distribusi yang transparan
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-pertumbuhan-ekonomi-ww.jpg)
Pemerintah Diingatkan Evaluasi Kebijakan yang Berpotensi Halangi Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan atau regulasi yang berpotensi menghalangi target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Prabowo.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/prabowo-deklarasi-GSN.jpg)
Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Undang-undang Hingga Peraturan Pemerintah, Ini Tujuannya
Supratman menjelaskan, seluruh regulasi harus dikaji ulang untuk dilakukan harmonisasi untuk menuju Indonesia Emas 2045.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Audiensi-Solidaritas-Hakim-Indonesia-dengan-Pimpinan-DPR_20241008_164342.jpg)
Jokowi Terbitkan PP 44/2024 Sebelum Lengser, Pakar Hukum: Momentum Reformulasi Sistem Peradilan
Tentunya, kata Agus, respons positif dari pemerintahan soal kenaikan kesejahteraan hakim harus diiringi dengan peningkatan kinerja para hakim sebagai
-
Perhimpunan Pesantren Nilai PP 28 Tahun 2024 Berdampak Negatif ke Sektor Padat Karya
Sarmidi menyoroti, PP ini memiliki dampak negatif yang berpotensi merugikan ekosistem pertembakauan di Indonesia secara sistematis.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/WASPADA-CACAR-API-32452sgfsfs.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pamer-buku-rismon-s.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/SERPIHAN-PESAWAT-ATR-400-324fdsdf.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/DONALD-TRUMP-SOAL-SERANGAN-ISRAEL-26082025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Target-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia_20260117_183629.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved