TAG
Suhartoyo
Berita
Foto (45)
-
Pengacara Calon Bupati Ini Kena Tegur Hakim MK Gara-gara Kesulitan Ucap 'Kasuistis'
Mulanya, kuasa hukum Yuhendar-Yotam, Jaka Iswet tengah menyampaikan argumennya terkait penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang No
-
Ketua MK Tegur Vicky Prasetyo Akibat Telat Hadiri Sengketa Pilikada, Sidang Sempat Diskors
Saat awal sidang, Suhartoyo memanggil Vicky Prasetyo beserta kuasa hukumnya untuk menyampaikan permohonan mereka.
-
Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres
Komisi II DPR RI siap melakukan rekayasa konstitusi, dalam revisi UU Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2029.
-
DPR Bakal Batasi Capres Cawapres di Pemilu 2029 Usai MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
Komisi II DPR akan membahas putusan MK itu usai masa reses berakhir. Pembatasan capres cawapres akan mempertimbangkan unsur keadilan.
-
Tok! Gugatan Peraturan Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang Ditolak MK, Begini Alasannya
Dalam perkara ini pemohon mendalilkan, penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas yang belum punya pengalaman
-
Meski Ambang Batas Presiden Nol Persen, Hendri Satrio Yakini Kandidat di Pilpres 2029 Tak Banyak
Hendri Satrio menilai putusan tersebut tak serta merta membuat masyarakat melihat banyak calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029.
-
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, PAN Sebut MK Buat Keputusan Populis
Saleh Daulay dukung keputusan MK sebab PAN telah lama ikut berjuang untuk menghapus presidential threshold 20 persen.
-
Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
Berikut Tribunews rangkum terkait profil Suhartoyo, Ketua MK, lengkap dengan harta kekayaannya
-
Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Bacakan Putusan Hapus Ambang Batas 20 Persen Untuk Calon Presiden
Berikut Tribunews rangkum terkait profil Suhartoyo, Ketua MK, yang bacakan putusan hapus ambang batas 20 persen untuk calon Pilpres:
-
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
Sekjen Golkar Sarmuji mengaku pihaknya terkejut MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.
-
Gugatan 4 Mahasiswa UIN Jogja Dikabulkan MK, Presidential Threshold 20 Persen Tak Lagi Ada!
Gugatan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dikabulkan MK.
-
PDIP Tunduk dan Patuh pada Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
PDIP turut merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.
-
MK Wajibkan Petahana Cuti Mulai Dari Masa Kampanye Sampai Pemungutan Suara Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur masa cuti calon kepala daerah petahana.
-
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan presidential threshold (PT) untuk Pilpres.
-
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
MK memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden.
-
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
Sekjen NasDem Hermawi Taslim menanggapi putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen.
-
MK Hapus Presidential Threshold, Ingatkan Potensi Lonjakan Jumlah Pasangan Calon Presiden
Mahkamah menegaskan penghapusan ambang batas adalah bagian dari perlindungan hak konstitusional partai politik.
-
Breaking News: MK Hapus Presidential Threshold, Semua Parpol Bisa Usung Paslon di Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan capres
-
Mulai Digelar 8 Januari, Mahkamah Konstitusi Tangani 314 Permohonan Sengketa Pilkada Serentak 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Sidang perdana akan digelar pada 8 Januari 2024.
-
Ketua MK Suhartoyo: UU Pemilu dan Pilkada Paling Banyak Diuji di Tahun 2024
Sebanyak 88 undang-undang diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang tahun 2024.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved