Undang-undang Dasar 1945

Berita

Pakar Hukum: Pancasila Harus Diintegrasikan ke Pemerintahan

akar hukum Irmanjaya Thaher, mengatakan bahwa rekonstruksi negara diperlukan untuk menghadapi situasi yang terus berubah.

Senin, 29 Juli 2024
Alami Amandemen, Praktisi Hukum Nilai UUD 1945 Tak Lagi Berdasar Pancasila

Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila.

Rabu, 15 November 2023
Dialog Konstruktif dan Diplomatif Efektif Selesaikan Konflik, Bukan Dengan Kekerasan Dan Perang

Perdamaian merupakan keharusan bagi suatu negara untuk membina peradabannya. Destabilisasi sosial dan ekonomi menjadi konsekuensi logis

Rabu, 8 November 2023
Masih Relevankah Pancasila?

Pancasila hanya ramai dipidatokan di dalam acara-acara seremoni kenegaraan, kepartaian, dan kantor-kantor.

Selasa, 2 Juni 2020
Din Syamsuddin: Saya Terganggu Jika Ada Rezim yang Otoriter, Represif dan Anti Kebebasan Berpendapat

Din Syamsuddin mengatakan kebebasan berpendapat merupakan salah satu kebebasan yang dimiliki masing-masing individu manusia.

Senin, 1 Juni 2020
Mahfud MD : Indonesia Beruntung Konstitusi Tidak Bedakan Jenis Kelamin dalam Berpolitik

Indonesia memiliki kebijakan afirmatif yang memungkinkan perempuan diberikan kebebasan dan kemudahan meniti karier politik

Minggu, 22 Desember 2019
Jusuf Kalla: Konstitusi Memungkinkan Berubah, Asal Tidak Merubah Mukadimahnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya merubah konstitusi memungkinkan terjadi

Minggu, 18 Agustus 2019
Quo Vadis UUD 1945?

Pihak lainnya mengusulkan amandemen yang lebih luas, yakni mengembalikan pula kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wapres.

Selasa, 13 Agustus 2019
Berpegang pada Semangat Pancasila Semua Bisa Diselesaikan dengan Baik

Bangsa Indonesia diakui oleh mantan Wakil Ketua Umum PBNU KH. Asad Said Ali sudah maju bahwa agama disandingkan dengan nasionalisme.

Sabtu, 4 Agustus 2018
Pengamat: Pemohon Uji Materi Masa Jabatan Presiden-Wakil Presiden Tidak Punya Legal Standing

Dia menyoroti adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan para pemohon.

Kamis, 3 Mei 2018
Pancasila Cara Terbaik untuk Wujudkan Kerukunan dan Kesetiakawanan kata Yusny Saby

Masyarakat Indonesia harus dapat menjaga kerukunan dan kesetiakawanan antar sesama agar tidak mudah terprovokasi upaya belah belah.

Kamis, 21 Desember 2017
Pondasi Bangsa Indonesia Adalah Pancasila kata Prof. DR. H. Yusni Saby, MA, Ph.D

Di usia Republik Indonesia yang sudah berumur 72 tahun, para pemimpin bangsa, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bisa menjadi contoh

Kamis, 24 Agustus 2017

Berita Terkini

Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Mengaku Tak Pernah Dapat Laporan Masalah Penyewaan Terminal BBM

16 menit lalu
Delegasi Bisnis Indonesia–Tiongkok Sepakati Pengembangan Rantai Pasok Energi Baru

22 menit lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Besok di 6 Ibu Kota Pulau Jawa Rabu 21 Januari 2026: Surabaya Udara Kabur

37 menit lalu
Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra

39 menit lalu
Klarifikasi Bupati Pati Sudewo usai Jadi Tersangka KPK: Saya Dikorbankan, Saya Tidak Terima Imbalan

45 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Undang-undang Dasar 1945

akar hukum Irmanjaya Thaher, mengatakan bahwa rekonstruksi negara diperlukan untuk menghadapi situasi yang terus berubah.

Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila.

Perdamaian merupakan keharusan bagi suatu negara untuk membina peradabannya. Destabilisasi sosial dan ekonomi menjadi konsekuensi logis

Pancasila hanya ramai dipidatokan di dalam acara-acara seremoni kenegaraan, kepartaian, dan kantor-kantor.

Din Syamsuddin mengatakan kebebasan berpendapat merupakan salah satu kebebasan yang dimiliki masing-masing individu manusia.

Indonesia memiliki kebijakan afirmatif yang memungkinkan perempuan diberikan kebebasan dan kemudahan meniti karier politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya merubah konstitusi memungkinkan terjadi

Pihak lainnya mengusulkan amandemen yang lebih luas, yakni mengembalikan pula kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wapres.

Bangsa Indonesia diakui oleh mantan Wakil Ketua Umum PBNU KH. Asad Said Ali sudah maju bahwa agama disandingkan dengan nasionalisme.

Dia menyoroti adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan para pemohon.

Masyarakat Indonesia harus dapat menjaga kerukunan dan kesetiakawanan antar sesama agar tidak mudah terprovokasi upaya belah belah.

Di usia Republik Indonesia yang sudah berumur 72 tahun, para pemimpin bangsa, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bisa menjadi contoh