TAG
YLBHI
Berita
Foto (7)
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Menolak Kelanjutan Pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan
Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disusun secara ceroboh.
-
YLBHI: Naskah Akademik RUU Omnibus Law Kesehatan Disusun Secara Ceroboh
Misalnya kata Isnur, dalam metodelogi penelitiannya mengutip beberapa ahli atau pakar yang sudah usang bukunya. Bahkan bukunya sudah direvisi
-
Sidang Perdana Haris Azhar dan Fatia: Komisi Yudisial Diminta Awasi Kinerja Hakim
KY diminta mengawasi kinerja hakim dalam sidang perdana aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidyanti.
-
Ketua YLBHI Minta KY Awasi Kinerja Hakim Dalam Sidang Perdana Haris Azhar dan Fatia
Isnur pun berharap hakim yang bertugas jalannya sidang perdana Haris dan Fatia besok dapat bersikap berani.
-
YLBHI Konferensi Pers, KontraS Paparkan 4 Temuan Keterlibatan Anggota Polri dalam Kasus Narkotika
Dalam konferensi yang digelar YLBHI, KontraS memaparkan empat temuan terkait keterlibatan Polri dalam kasus narkotika dalam kurun waktu 2019-2022
-
Tolak Perppu Cipta Kerja, YLBHI: Jokowi dan DPR Tidak Taat Hukum, Bahaya Kalau Dicontoh Masyarakat
Perppu Cipta Kerja merupakan serangan yang brutal kepada Indonesia yang berprinsip negara hukum.
-
YLBHI Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Berdampak pada Kehidupan Demokrasi hingga Hak Asasi Manusia
Ketua YLBHI Muhamad Isnur menyebut, UU Cipta Kerja menyerang demokrasi di Indonesia.
-
Omnibus Law Cipta Kerja Disebut Menciptakan Ketakutan di Masyarakat, Khususnya Petani
Ketakutan para petani, dijelaskan Isnur, juga dikarenakan UU Cipta Kerja memungkinkan para investor untuk mengusir para petani kapan saja.
-
YLBHI Prediksi Pengakuan Jokowi soal 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Berujung Ilusi dan Retorika
YLBHI memprediksi dan khawatir bahwa pengakuan Jokowi soal 12 kasus pelanggaran HAM berat akan berujung ilusi dan retorika semata jelang Pemilu 2024.
-
Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, YLBHI: Kudeta Konstitusi dan Gejala Otoritarianisme
YLBHI menganggap penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Jokowi adalah bentuk kudeta konstitusi dan gejala otoritarianisme.
-
Ketua YLBHI Sebut RKUHP Jelas Mengganggu Kebebasan Berekspresi
Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa mengganggu kebebasan berekspresi.
-
RKUHP Dikhawatirkan Perluas Kerja Polisi Masuki Ranah Private Masyarakat
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan penyusunan RKUHP ini secara terang-terangan.
-
Koalisi Penolakan RKUHP Gelar Aksi Penyampaian Pendapat di Jalur CFD
Massa aksi berkumpul di jalan pedestrian di depan Mandarin Oriental Jakarta, MH Thamrin, Jakarta Pusat, sekira pukul 07.00 WIB Pagi.
-
Nilai Ada Pasal Anti Demokrasi, YLBHI Desak Presiden dan DPR Tunda Sahkan Rancangan KUHP
Apabila penyusunan terus dipaksakan dipaksakan, pihak YLBHI melihat hal ini akan memunculkan masalah besar, yakni ancaman kriminalisasi rakyat.
-
YLBHI Soroti Data Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan yang Berbeda-beda
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) masih melihat adanya disparitas terhadap data-data korban tragedi Panjuruhan.
-
YLBHI: Tragedi Kanjuruhan Jadi Evaluasi Krusial Bagi Polri
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBI) melihat Tragedi Kanjuruhan sebagai evaluasi yang sangat krusial dan bagi angota Polri.
-
YLBHI: Korban Pasca Tragedi Kanjuruhan Masih Rentan Teror dan Intimidasi
Pasca tragedi Kanjuruhan, korban-korban yang selamat masih rentan terhadap teror dan intimidasi.
-
Korban Tragedi Kanjuruhan Berikan Kesaksian, Lihat Aparat Tolak Beri Pertolongan Saat Rusuh Terjadi
Udin memberikan kesaksian soal Tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa 131 orang. Ia melihat bagaimana aparat menolak meberikan pertolongan.
-
Kerusuhan Usai Laga Arema vs Persebaya, YLBHI Sebut Tindakan Aparat Bertentangan dengan Aturan
YLBHI menilai bahwa tindakan aparat dalam menangani kerusuhan usai laga Arema vs Persebaya bertentangan dengan beberapa peraturan.
-
YLBHI Khawatirkan Pembentukan DKN Akan Mengancam Kehidupan Berdemokrasi
Ia berpandangan, Raperpres DKN adalah jalan pintas yang tidak baik paska RUU Kamnas gagal disahkan karena ditolak oleh masyarakat dan DPR dulu.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved