Pendidikan GOTAG
YLBHI
Berita
Foto (7)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ketua-Yayasan-Lembaga-Bantuan-Hukum-Indonesia-YLBHI-Muhammad-Isnur.jpg)
Soal Rapat RUU TNI, YLBHI: Ini Bukan Tentang KontraS Datang Ke Hotel, Ini Tentang Ruang Partisipasi
Ketua YLBHI Muhammad Isnur, menjawab pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyayangkan penggerudukan Rapat Revisi UU TNI di hotel.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sejumlah-tokoh-masyarakat-dan-organisasi-masyarakat-sipil-membacakan-petisi-penolakan.jpg)
Guru Besar UI, Putri Bung Hatta, Hingga Aktivis HAM Bacakan Petisi Tolak Revisi UU TNI
Guru Besar UI, keluarga korban pelanggaran HAM berat, hinnga putri Bung Hatta, Halida Nuriah Hatta membacakan petisi tolak Revisi UU TNI.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Muhammad-Isnur-YLBHI.jpg)
Pasal-pasal Revisi UU TNI yang Berpotensi Kembalikan Dominasi Militer Menurut YLBHI
YLBHI menolak revisi UU TNI yang dinilai akan menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI seperti terjadi di masa Orde Baru.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/hut-tni12.jpg)
YLBHI Ungkap 4 Poin Kritis di RUU TNI yang jadi Ancaman Demokrasi, Ini yang Dikhawatirkan Terjadi
Menurut Isnur, jika revisi ini diterima, TNI akan mendapatkan kekebalan hukum yang mengancam independensi peradilan dan membuka peluang untuk eskalasi
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ketua-yayasan-lembaga-bantuan-hukum-indonesia-ylbhi-muhammad-isnur-di-sela-sela.jpg)
Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah Bintang 5, YLBHI: Pemerintah dan DPR Menyakiti Hati Rakyat
Rapat revisi UU TNI di hotel mewah dinilai bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong oleh pemerintah.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Kepala-Divisi-Hukum-KontraS-Andrie-Yunus-di-kantor-YLBHI-Jakarta.jpg)
KontraS Nilai Perubahan Tata Tertib DPR Bakal Munculkan Efek Domino
Kontras menilai perubahan Tata Tertib (Tatib) DPR yang kini punya kewenangan untuk mengevaluasi berkala pejabat negara bakal munculkan efek domino.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-densus-88-antiteror-polri-melakukan-penggerebekan-terduga-teroris.jpg)
YLBHI Sebut Polisi Militeristik, Anggota Komisi III DPR: Ukurannya Apa?
Menurut Tandra, istilah tersebut perlu dijelaskan dengan ukuran yang jelas agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/m-isnur-ylbhi.jpg)
Singgung Kasus Ferdy Sambo, YLBHI Desak Polri Segera Tetapkan Aipda Robig Tersangka Tewasnya Pelajar
YLBHI mendesak Polri menetapkan oknum anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin sebagai tersangka kasus tewasnya pelajar SMK di Semarang.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/unjuk-rasa-korban-pelanggaran-ham_20141210_173511.jpg)
KontraS Catat 410 Orang Tewas Akibat Kekerasan Polisi Sepanjang 2020-2024
KontraS mencatat ada 410 orang tewas akibat mendapat kekerasan dari aparat kepolisian sejak 2020 sampai 2024. 47 korban extra judicial killing
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Tiga-kasus-penembakan-dengan-senjata-api-oleh-polisi-menewaskan-korban-November-2024.jpg)
Sederet Kasus Penyalahgunaan Senpi Polisi, YLBHI: Saat Ini Sudah Darurat Kesewenang-wenangan
Dia bahkan setuju soal usulan melucuti polisi dari senjata api dalam bentuk evaluasi penggunaan senjata. Hal ini karena diakuinya tak semua anggota
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/RDP-Komisi-III-DPR-dengan-Kapolrestabes-Semarang_20241203_150628.jpg)
Kasus Polisi Tembak Siswa di Semarang, YLBHI Sarankan Komisi III Evaluasi Polri Secara Sistemik
YLBHI sebut harusnya Komisi III evaluasi Polsi tak hanya soal senjata api tapi juga gas air mata dan water cannon untuk bubarkan massa demonstran.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/komite-aksi-solidaritas-untuk-munir-kasum-213.jpg)
YLBHI Tagih Tanggungjawab Pemerintah Ungkap Kasus Tewasnya Munir: Jangan Hanya jadi Dagangan Politik
Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana meminta kejelasan dari pemerintah agar tidak diam saja selama 20 tahun pembela HAM itu meninggal dunia karena dibunuh.
-
20 Tahun Pembunuhan Munir, KASUM Singgung Komnas HAM Lambat Lakukan Penyelidikan: Terlalu Birokratis
KASUM menilai kerja Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyelidikan kasus pembunuh aktivis HAM Munir Said Thalib lambat.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-bivitri-susanti-kedua-dari-kiri-43.jpg)
Pakar Sebut Revisi UU Kepolisian Harus Diawali Revisi KUHAP Hingga Penguatan Pengawasan Masyarakat
RUU Kepolisian yang beberapa waktu lalu menimbulkan polemik karena dinilai memperluas kewenangan di tengah berbagai persoalan
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/yblhi-isnur-1111.jpg)
YLBHI Nilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Merupakan Praktik Kooptasi
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan langkah pemerintah berikan izin tambang bagi ormas keagamaan merupakan praktik kooptasi.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/jokowi-hut-bhayangkara-1-juli-2024.jpg)
Pusat Data Nasional Diretas, YLBHI Berharap Presiden Jokowi Minta Maaf dan Pecat Menkominfo
YLBHI juga berharap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diberhentikan dari jabatannya.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/perayaan-hut-ke-78-bhayangkara-di-monas_20240701_194945.jpg)
YLBHI Kritik Pernyataan Presiden Jokowi yang Menilai Citra Polri Hanya Berdasarkan Lembaga Survei
Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan fakta-fakta peristiwa, mencatat pelanggaran-pelanggaran yang sangat banyak.
-
YLBHI Soroti Ada Skenario Jika Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah Diberlakukan di Pilkada 2024
YLBHI buka suara mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang aturan syarat batas minimal calon kepala daerah.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/koalisi-aliansi-organisasi-masyarakat-sipil-menilai-revisi-undang.jpg)
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Nilai Revisi UU Polri, Bikin Polisi Jadi Majelis Tinggi Penyidik
Koalisi Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil menilai revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ketua-ylbhi-muhamad-isnur-di-gedung-lbh-ylbhi.jpg)
YLBHI Sebut Banyak Pasal Bermasalah Dalam Revisi UU Polri, Pemerintah Harus Lakukan Kajian Mendalam
Ketua YLBHI Muhamad Isnur meminta pemerintah mengkaji secara mendalam revisi Undang-Undang Polri.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Prosesi-pemakaman-militer-Kuba-Nicolas-Maduro.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/tim-dvi-polri-di-rumah-deden.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Jakarta-Lavani-Livin-Transmedia-vs-Surabaya-Samator_20250502_064513.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/KUNJUNGAN-CHAMGON-KENTING-TAI-SITUPA.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Mardatina-Mawa-diperiksa-polisi.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved