Berita YLBHI Terbaru Hari Ini - Halaman 9

YLBHI: Masih Ada Capim KPK yang Berpotensi Menghambat Upaya Pemberantasan Korupsi

Asfinawati, menilai masih ada capim KPK yang bermasalah pada daftar 10 nama Capim KPK yang sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo

Selasa, 3 September 2019

ICJR dan YLBHI Nilai Alasan DPR Untuk Segera Sahkan RKUHP Tidak Masuk Akal

alasan DPR untuk segera mengesahkan RKHUP karena khawatir harus dibahas ulang oleh Anggota DPR RI periode berikutnya, tidak masuk akal.

Selasa, 27 Agustus 2019

Koalisi Kawal Capim KPK Menduga Tim Pansel Punya Konflik Kepentingan

Perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK Asfinawati menyatakan, ada tiga nama Tim Pansel yang terafiliasi dengan institusi penegak hukum.

Minggu, 25 Agustus 2019

YLBHI Catat 33 Pelanggaran HAM Terhadap Mahasiswa Asal Papua

YLBHI dan LBH mencatat 33 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami mahasiswa asal Papua selama 2018-2019.

Kamis, 22 Agustus 2019

LBH-YLBHI: Pemerintah Harus Lakukan Penegakan Hukum, Upaya Minta Maaf Saja Tidak Cukup

YLBHI dan 16 kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kantor se-Indonesia meminta pemerintah melakukan penegakan hukum

Kamis, 22 Agustus 2019

LBH Papua: Kehadiran Aparat Keamanan di Papua Belum Tentu Selesaikan Masalah

LBH Papua mengatakan keberadaan aparatur negara terutama aparat keamanan di Papua belum dapat menyelesaikan permasalahan.

Kamis, 22 Agustus 2019

aksi-teatrikal-di-kpk-terkait-korupsi-sektor-sda_20190705_201558.jpg

Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia Tolak Capim KPK Dari Unsur Polri, Ini Alasannya

Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia menolak seluruh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari unsur Kepolisian.

Jumat, 5 Juli 2019

YLBHI Minta Tim Asistensi Hukum Dibubarkan, Wiranto: Sudah Lewat, Kenapa Diperdebatkan?

Wiranto resmi membentuk Tim Asistensi Hukum. Tim itu dibentuk untuk menilai dan menyelesaikan permasalahan hukum pada pemilu serentak lalu.

Selasa, 18 Juni 2019

Fakta Temuan Awal oleh LSM Seputar Rusuh 22 Mei

"Mulai dari tindak kekerasan, banyaknya korban, kemudian adanya juga kekerasan terhadap jurnalis, bahkan tim medis"

Senin, 27 Mei 2019

tujuh-lembaga-hukum-menyampaikan-temuan-terkait-kerusuhan.jpg

YLBHI Catat Ada 20 Kasus Kekerasan Kepada Jurnalis dalam Kerusuhan 21-22 Mei 2019

Abdul Manan menjelaskan kedua pihak yaitu polisi maupun perusuh sama-sama berkontribusi pada kekerasan terhadap jurnalis.

Minggu, 26 Mei 2019

Koalisi Masyarakat Sipil: Pansel Capim KPK Cermin Kompromi Kepentingan Elite

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menolak komposisi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK.

Minggu, 19 Mei 2019

Sejumlah Tokoh Terjerat Kasus Makar, YLBHI Duga Pemerintah Ingin Terapkan Pasal Subversif

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai penerapan pasal makar terhadap sejumlah tokoh tidak tepat

Rabu, 15 Mei 2019

asfinawati-anggota-tim-advokasi-anti-kriminalisasi-kpk_20150228_175628.jpg

YLBHI Catat 11 Kebijakan Pemerintah yang Ganggu Supremasi Hukum

Menurut dia, terdapat 11 tanda negara hukum Indonesia sedang terancam oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selasa, 14 Mei 2019

YLBHI: Pembentukan Tim Asistensi Hukum Berpotensi Menghambat Kebebasan Berpendapat

Ketua Umum YLBHI Asfinawati, menilai tim itu memiliki karakter untuk menghambat kebebasan berpendapat.

Selasa, 14 Mei 2019

Instrumen KUHAP Mana yang Bolehkan Polisi Gunduli dan Jemur Massa Berbaju Hitam di Bandung?

Ia pun menilai, penggundulan dan penjemuran massa berbaju hitam oleh aparat kepolisian tersebut sebagai tindakan kekerasan.

Kamis, 2 Mei 2019

Dihalangi Lakukan Pendampingan, LBH Bandung Tidak Tahu Massa Berbaju Hitam Bawa Miras

Nelson mengatakan, mereka tidak tahu fakta sebenarnya terkait kabar yang mengatakan massa berbaju hitam tersebut membawa minuman keras dan senjata taj

Kamis, 2 Mei 2019

Koalisi Masyarakat Sipil : Hentikan Proses Penyidikan terhadap Robertus Robet

Selain itu, Kolaisi Masyarakat Sipil juga menilai pernyataan Robertus Robet tidak bermaksud mendiskreditkan dan menghina institusi TNI

Kamis, 7 Maret 2019

direktur-eksekutif-amnesty-internasional-indonesia-usman-hamid_20180412_162806.jpg

Amnesty International Indonesia Tolak Revisi UU TNI Sebelum Agenda Reformasi TNI Dituntaskan

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid sebagai satu di antara sejumlah perwakilan lembaga dan tokoh penandatangan petisi

Sabtu, 16 Februari 2019

Wacana Dwi Fungsi ABRI, Mochtar Pabotinggi: Militer Dididik untuk Menumpas Bukan Diskusi

Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Nasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabotinggi menolak TNI masuk lembaga sipil

Jumat, 15 Februari 2019

Soal Restrukturisasi TNI, YLBHI Ingatkan 3 Dokumen Negara yang Menolak Dwi Fungsi ABRI

Tiga dokumen itu antara lain, TAP MPR RI No 10 tahun 1998, TAP MPR No 6 tahun 2000, dan TAP MPR No 7 tahun 2000.

Jumat, 15 Februari 2019

TAG

YLBHI

Asfinawati, menilai masih ada capim KPK yang bermasalah pada daftar 10 nama Capim KPK yang sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo

alasan DPR untuk segera mengesahkan RKHUP karena khawatir harus dibahas ulang oleh Anggota DPR RI periode berikutnya, tidak masuk akal.

Perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK Asfinawati menyatakan, ada tiga nama Tim Pansel yang terafiliasi dengan institusi penegak hukum.

YLBHI dan LBH mencatat 33 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami mahasiswa asal Papua selama 2018-2019.

YLBHI dan 16 kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kantor se-Indonesia meminta pemerintah melakukan penegakan hukum

LBH Papua mengatakan keberadaan aparatur negara terutama aparat keamanan di Papua belum dapat menyelesaikan permasalahan.

Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia menolak seluruh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari unsur Kepolisian.

Wiranto resmi membentuk Tim Asistensi Hukum. Tim itu dibentuk untuk menilai dan menyelesaikan permasalahan hukum pada pemilu serentak lalu.

"Mulai dari tindak kekerasan, banyaknya korban, kemudian adanya juga kekerasan terhadap jurnalis, bahkan tim medis"

Abdul Manan menjelaskan kedua pihak yaitu polisi maupun perusuh sama-sama berkontribusi pada kekerasan terhadap jurnalis.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menolak komposisi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai penerapan pasal makar terhadap sejumlah tokoh tidak tepat

Menurut dia, terdapat 11 tanda negara hukum Indonesia sedang terancam oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketua Umum YLBHI Asfinawati, menilai tim itu memiliki karakter untuk menghambat kebebasan berpendapat.

Ia pun menilai, penggundulan dan penjemuran massa berbaju hitam oleh aparat kepolisian tersebut sebagai tindakan kekerasan.

Nelson mengatakan, mereka tidak tahu fakta sebenarnya terkait kabar yang mengatakan massa berbaju hitam tersebut membawa minuman keras dan senjata taj

Selain itu, Kolaisi Masyarakat Sipil juga menilai pernyataan Robertus Robet tidak bermaksud mendiskreditkan dan menghina institusi TNI

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid sebagai satu di antara sejumlah perwakilan lembaga dan tokoh penandatangan petisi

Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Nasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabotinggi menolak TNI masuk lembaga sipil

Tiga dokumen itu antara lain, TAP MPR RI No 10 tahun 1998, TAP MPR No 6 tahun 2000, dan TAP MPR No 7 tahun 2000.