Kampanye Clean Up to the Countdown untuk melegalisasi Aset Software Perusahaan di Indonesia

Penyelesaian masalah membutuhkan dukungan pemimpin perusahaan secara serius menghentikan penggunaan software tidak berizin di perusahaan mereka

Kampanye Clean Up to the Countdown untuk melegalisasi Aset Software Perusahaan di Indonesia
istimewa
Tarun Sawney, Senior Director BSA for APAC, Sarno Wijaya SH., MH, Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Andy Suryanto, Head of IT Department at PT Amerta Indah Otsuka sedang membahas bagaimana kampanye “Clean Up to the Countdown” yang diluncurkan hari ini dapat menjangkau 10.000 perusahaan di seluruh Indonesia yang dianggap rentan terhadap risiko penggunaan software ilegal sampai akhir tahun 2019. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Secara keseluruhan, kawasan ASEAN mengalami kemajuan dalam pengurangan penggunaan software tidak berizin oleh perusahaan.

Saat ini, Singapura telah berhasil menurunkan jumlah perusahaan yang menggunakan software ilegal di angka 27 persen dan Malaysia di angka 51 persen.

Sementara itu, Thailand, Vietnam, dan Filipina, masih di atas rata-rata penggunaan software tidak berlisensi di kawasan Asia Pasifik, namun ketiga negara tersebut secara aktif menekan tingkat penggunaan software ilegal menuju angka 57 persen.

Namun, di Indonesia, tingkat penggunaan software ilegal di kalangan perusahaan masih berada di atas 83 persen.

BSA | The Software Alliance menyadari bahwa penyelesaian masalah itu membutuhkan dukungan pemimpin perusahaan (CEO) di Indonesia untuk secara serius menghentikan penggunaan software tidak berizin di perusahaan mereka.

‘Clean Up to the Countdown’ oleh BSA bertujuan mendorong pemimpin perusahaan melegalisasikan aset software perusahaannya untuk mematuhi Undang-Undang (UU) Hak Cipta Republik Indonesia sebelum akhir tahun ini.

Baca: Lindungi Industri Dalam Negeri, Bea Cukai Musnahkan Belasan Ribu Produk Ilegal

Kampanye ‘Clean Up to the Countdown’ diharapkan menjangkau 10.000 perusahaan di seluruh Indonesia, yang dianggap rentan terhadap penggunaan software ilegal.

Sasaran kampanye itu adalah perusahaan yang bergerak dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, konstruksi, perbankan dan keuangan, teknik, arsitektur, media, desain, teknologi informasi (IT), dan perawatan kesehatan. Banyak perusahaan di industri tersebut menggunakan berbagai software tanpa izin resmi.

“Tingkat penggunaan software di kalangan perusahaan saat ini sangat tinggi, di luar kewajaran, dan itu dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi masyarakat, komunitas bisnis, dan keamanan nasional,” kata Tarun Sawney, Senior Director BSA untuk wilayah Asia Pasifik di Jakarta, Kamis (24/9/2019).

Dikatakannya, penegakan hukum serius oleh pemerintah Indonesia tentu akan sangat membantu.

Halaman
123
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved