Kampanye Clean Up to the Countdown untuk melegalisasi Aset Software Perusahaan di Indonesia
Penyelesaian masalah membutuhkan dukungan pemimpin perusahaan secara serius menghentikan penggunaan software tidak berizin di perusahaan mereka
Editor:
Eko Sutriyanto
Menurut BSA, pemerintah Indonesia memiliki peluang mengurangi tingkat penggunaan software ilegal secara nasional.
Peta jalan yang ditawarkan BSA mencakup upaya bersama dalam menegakkan dan mengedukasi pemimpin perusahaan untuk menghapuskan penggunaan software tidak berizin oleh perusahaannya.
BSA mendorong pemerintah Indonesia menetapkan sasaran pengurangan penggunaan software ilegal jangka pendek dan jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, sasarannya adalah mengurangi tingkat penggunaan software ilegal di kalangan perusahaan di Indonesia di bawah angka saat ini, 80 persen, yang sangat berisiko terhadap keamanan data,” kata Sawney.
Baca: Indonesia Kian Rentan Terhadap Serangan Malware
“Dalam jangka panjang, Indonesia perlu menurunkan tingkat penggunaan software ilegal hingga mendekati rata-rata kawasan, yang saat ini berada di angka 57 persen. Kedua hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah bertekad bulat dalam menindaklanjutinya secara sungguh-sungguh.”
Sarno Wijaya, Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa kegagalan dalam menekan tingkat penggunaan software ilegal akan memicu penyebaran malware.
Seringkali, malware tersembunyi dan hadir bersamaan dengan software tidak berizin, memanfaatkan kelemahan pada software yang tidak menerima pembaruan secara rutin karena tidak berizin.
“Kami menghargai prakarsa BSA, yang secara gencar memberikan pendidikan dan mendorong kalangan pengusaha untuk mengesahkan aset software perusahaannya. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem siber aman dan bersih sebelum memasuki dasawarsa baru,” ucap Wijaya.
“Industri software sangat menghargai kerja sama pemerintah Indonesia dalam kampanye ini dan kami mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah menegakkan hukum di bidang ini,” kata Sawney.
“Kami pun berharap para pemimpin perusahaan di Indonesia segera mengambil tindakan dan memastikan bahwa software di perusahaannya telah berizin secara penuh. Meski begitu, kami tidak bermaksud mengatakan bahwa para pemimpin usaha di Indonesia melanggar hukum, tapi bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mengelola hak cipta software-nya dengan baik.”
Kampanye ‘Clean Up to the Countdown’ adalah bagian dari prakarsa ‘Legalize and Protect’, yang diluncurkan pada awal tahun ini.
Sejauh ini, prakarsa tersebut membantu ribuan perusahaan di Indonesia untuk mengesahkan software mereka dan melindungi data perusahaannya, baik dari malware maupun peretas.