Akuntabilitas Kebijakan Ruang Digital Tetap Jadi PR Pemerintah

Ringkasan Berita:

• DPR mengapresiasi pemblokiran jutaan konten judi online, tetapi efektivitas dan transparansinya masih dipertanyakan.
• Peningkatan teknologi pemantauan dan kerja sama dengan PPATK mendapat sorotan positif.
• Data pemerintah menunjukkan skala penindakan besar, namun dampak riilnya belum terbukti

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja pemerintah dalam menjaga ruang digital kembali mendapatkan pujian dari sejumlah anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.

Namun, di balik apresiasi tersebut, sejumlah catatan krusial muncul terkait efektivitas jangka panjang, transparansi data, serta konsistensi kebijakan penegakan ruang digital yang masih menyisakan pertanyaan publik.

Pemerintah mengklaim telah menindak lebih dari 3,3 juta konten negatif—sebagian besar judi online—dan meredam ribuan hoaks.

Baca juga: 2,4 Juta Konten Judi Online Diblokir, Nurul Arifin Soroti Efektivitas Kerja Komdigi

Angka-angka besar ini kembali disampaikan sebagai bukti keseriusan menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat. 

Namun demikian, belum ada evaluasi terbuka mengenai tingkat keberulangan konten tersebut, akurasi sistem pemblokiran, serta dampaknya terhadap hak digital masyarakat.

Farah Puteri (Fraksi PAN) menilai Kemkomdigi menunjukkan peningkatan signifikan dalam teknologi pemantauan, termasuk sistem crawling dan takedown otomatis.

Ia merujuk pemblokiran 2,4 juta konten judi online per bulan sebagai capaian besar.

Meski demikian, tidak ada pembahasan mengenai bagaimana pemerintah memastikan pemblokiran tidak keliru sasaran, serta bagaimana angka-angka tersebut diverifikasi oleh pihak independen.

Farah juga menyoroti upaya pemutusan aliran dana judi online melalui kerja sama dengan PPATK.

Namun, hingga kini pemerintah belum mengungkapkan sejauh mana ekosistem pembayaran ilegal tersebut benar-benar terputus, dan apakah aktor kriminal yang berada di baliknya turut ditindak secara hukum.

Dukungan juga disampaikan Endipat Wijaya (Fraksi Gerindra), yang memuji Kemkomdigi karena dianggap bekerja melampaui tugas pokok dan fungsi, termasuk membantu posko dan penanganan pascabencana.

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan mengenai batas mandat kementerian dan risiko tumpang tindih peran antarinstansi, terutama ketika penanganan bencana semestinya berada pada otoritas BNPB dan kementerian terkait.

Baca juga: Masuk Daftar DPO, Mahasiswa Asal Banten Ega Widy Diburu karena Konten Judi Online

Pujian dari berbagai fraksi memang memberi legitimasi politik kepada Kemkomdigi. Namun tanpa evaluasi independen, pengukuran dampak, serta transparansi metodologi, capaian-capaian tersebut berpotensi menjadi sekadar deretan angka tanpa konteks yang tidak menjelaskan efektivitas sesungguhnya dalam melindungi ruang digital nasional.

Laporan Pemerintah