TOPIK

Opini

Daerah Maju, Negara Maju
Jumat, 21 Agustus 2015 16:13 WIB
Wacana otonomi daerah kembali menghangat karena persiapan pilkada serentak yang betul-betul menentukan kemajuan bangsa Indonesia.
Kemerdekaan dan Persatuan
Selasa, 18 Agustus 2015 15:40 WIB
Indonesia telah 70 tahun menempuh kemerdekaan, melawan banyak kesulitan dan ketidakmungkinan, halangan dan rintangan.
Hukum Menghina Presiden
Jumat, 14 Agustus 2015 15:19 WIB
Sebenarnya penuangan kembali pasal-pasal itu semula bukan diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo.
Pilkada Calon Tunggal
Jumat, 7 Agustus 2015 15:48 WIB
Opsi menunda pilkada hingga tahun 2017 kiranya perlu ditinjau kembali.
Pendidikan, Ideologi, Politik
Kamis, 6 Agustus 2015 15:46 WIB
Usaha ini patut mendapat perhatian karena memperlihatkan dua segi kepentingan yang berbeda, tetapi berhubungan.
NU-Muhammadiyah sebagai Jangkar Etika
Selasa, 4 Agustus 2015 15:15 WIB
Semua mata menunggu dengan harap-harap cemas bagaimana muktamar kedua ormas keagamaan terbesar itu berjalan.
Muhammadiyah di Abad Kedua
Senin, 3 Agustus 2015 16:22 WIB
Sangat meyakinkan HW secara ideologis sangatlah patriotik dan nasionalistik.
Islam Indonesia Berkelanjutan
Senin, 3 Agustus 2015 15:44 WIB
PM Cameron menyebut, dari 255 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 500 orang yang ikut Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
Antara Politik Uang dan Politik Dinasti
Senin, 3 Agustus 2015 15:21 WIB
Sulit untuk membayangkan berapa banyak uang yang beredar menjelang dan pada waktu Pilkada.
NU, dari Nusantara untuk Dunia
Jumat, 31 Juli 2015 15:52 WIB
Kesadaran ini tentu tidak muncul tiba-tiba, tapi melalui diskusi panjang dengan memperhatikan perkembangan NU, Islam Indonesia, dan dunia Islam.
Manajemen "Gerudugan"
Rabu, 29 Juli 2015 15:32 WIB
Terdapat kesalahan mendasar dalam perpolitikan nasional. Akibatnya, tidak terbangunlah dasar-dasar manajemen untuk membangun Indonesia.
Komposisi Pimpinan KPK
Selasa, 28 Juli 2015 15:27 WIB
KPK pernah dipimpin seorang berlatar belakang polisi dan dalam masa jabatannya mantan Kepala Polri dijerat dengan tindak pidana korupsi.
Integrasi Agama dan Negara
Senin, 27 Juli 2015 16:37 WIB
Argumentasi yang sama juga berlaku bagi ketentuan jam malam bagi kaum hawa.
Kenapa Nilai Kurs Valuta Asing Naik?
Senin, 13 Juli 2015 01:22 WIB
Penulis berpandangan nilai kurs ini akan naik karena persepsi atau trust dan keinginan BI untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai valas.
Khawatir Dana Desa Dikorupsi
Senin, 6 Juli 2015 15:54 WIB
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa.
Efektivitas Perombakan Kabinet
Kamis, 2 Juli 2015 18:52 WIB
Orang meraba dan menebak apa dan di mana kira-kira sumber penyebabnya.
Basis Moral Revisi UU KPK
Kamis, 2 Juli 2015 17:33 WIB
Kalau diperhatikan dengan jernih, banyak energi politik terkuras untuk hal yang tak signifikan.
Kembali ke Jati Diri Polri
Rabu, 1 Juli 2015 16:08 WIB
Profesi polisi adalah profesi yang mulia karena profesi ini memiliki fungsi dan tugas pokok yang memuliakan masyarakat.
Sang Pengangkut dan Misi Kemanusiaan
Rabu, 1 Juli 2015 15:40 WIB
"Anda akan menghancurkan Lockheed Company."
Dana Aspirasi, Dana Politik
Selasa, 30 Juni 2015 15:52 WIB
Bisa dikatakan, semua argumentasi yang telah diajukan untuk menolak dana aspirasi usulan DPR adalah valid.
Jokowi dan Gunung Jamurdipa
Senin, 29 Juni 2015 15:13 WIB
Waktu itu Jokowi belum siapa-siapa. Ia "hanyalah" Wali Kota Solo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pecah Kongsi karena Dana Aspirasi
Kamis, 25 Juni 2015 15:49 WIB
Pertanyaannya, mengapa dulu ditolak dan kini diterima?
Politik Pembaruan Hukum
Rabu, 24 Juni 2015 16:45 WIB
Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Bagaimana kita mengadakan koreksi untuk menjalankan pembaruan hukum?
Dana Aspirasi Tak Undang Simpati
Senin, 22 Juni 2015 15:11 WIB
Tak hanya publik yang tidak simpati dengan usulan dana aspirasi.
Pilkada Serentak Kedodoran
Kamis, 18 Juni 2015 15:50 WIB
Seharusnya proses penentuan calon dilakukan secara demokratis.
DPR Makin Lupa Diri
Rabu, 17 Juni 2015 15:42 WIB
Memang, dana program pembangunan itu sungguh aneh terdengarnya.
Tragedi Engeline, Alarm bagi Kita
Rabu, 17 Juni 2015 15:40 WIB
Dari penjelasan polisi dan kuasa hukum Margriet, kita tahu, proses adopsi Engeline tidak berjalan sempurna.
Janji Politik
Selasa, 16 Juni 2015 16:01 WIB
"Menolak secara santun lebih baik daripada memberi janji yang panjang dan banyak."
Jebakan Dana Aspirasi
Selasa, 16 Juni 2015 15:32 WIB
Sistem ini memungkinkan bagi publik untuk menilai apakah usulan itu sejalan dengan aspirasi konstituen atau tidak.
Kepala Daerah di NKRI
Senin, 8 Juni 2015 15:37 WIB
Sebentar lagi, bulan Desember 2015, akan dilaksanakan tahap pertama pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

⟨1 2 3 4 ⟩

Berita Terkini

Digugat Terkait Warisan oleh Suami Lina Jubaedah, Sule: Tenang Kita Bukan Perampok

1 menit lalu
Sindir Penanganan Bencana Sumatra, Deddy Sitorus: Pemerintah Harus Bersyukur Rakyat Kita Ga Pemarah

6 menit lalu
Akui Tertarik karena Viral, Winona Malah Asyik Berkomedi Bareng Pemain Wayang Orang Sriwedari Solo

7 menit lalu
Arbeloa Minta Madridista Dukung Real Madrid, Ingin Ubah Cemoohan Menjadi Tepuk Tangan

8 menit lalu
Fakta-Fakta Dewan Perdamaian Gaza: Misi, Anggota, hingga Hierarkinya

9 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TOPIK

Opini

Wacana otonomi daerah kembali menghangat karena persiapan pilkada serentak yang betul-betul menentukan kemajuan bangsa Indonesia.

Indonesia telah 70 tahun menempuh kemerdekaan, melawan banyak kesulitan dan ketidakmungkinan, halangan dan rintangan.

Sebenarnya penuangan kembali pasal-pasal itu semula bukan diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Opsi menunda pilkada hingga tahun 2017 kiranya perlu ditinjau kembali.

Usaha ini patut mendapat perhatian karena memperlihatkan dua segi kepentingan yang berbeda, tetapi berhubungan.

Semua mata menunggu dengan harap-harap cemas bagaimana muktamar kedua ormas keagamaan terbesar itu berjalan.

Sangat meyakinkan HW secara ideologis sangatlah patriotik dan nasionalistik.

PM Cameron menyebut, dari 255 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 500 orang yang ikut Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Sulit untuk membayangkan berapa banyak uang yang beredar menjelang dan pada waktu Pilkada.

Kesadaran ini tentu tidak muncul tiba-tiba, tapi melalui diskusi panjang dengan memperhatikan perkembangan NU, Islam Indonesia, dan dunia Islam.

Terdapat kesalahan mendasar dalam perpolitikan nasional. Akibatnya, tidak terbangunlah dasar-dasar manajemen untuk membangun Indonesia.

KPK pernah dipimpin seorang berlatar belakang polisi dan dalam masa jabatannya mantan Kepala Polri dijerat dengan tindak pidana korupsi.

Argumentasi yang sama juga berlaku bagi ketentuan jam malam bagi kaum hawa.

Penulis berpandangan nilai kurs ini akan naik karena persepsi atau trust dan keinginan BI untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai valas.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa.

Orang meraba dan menebak apa dan di mana kira-kira sumber penyebabnya.

Kalau diperhatikan dengan jernih, banyak energi politik terkuras untuk hal yang tak signifikan.

Profesi polisi adalah profesi yang mulia karena profesi ini memiliki fungsi dan tugas pokok yang memuliakan masyarakat.

"Anda akan menghancurkan Lockheed Company."

Bisa dikatakan, semua argumentasi yang telah diajukan untuk menolak dana aspirasi usulan DPR adalah valid.

Waktu itu Jokowi belum siapa-siapa. Ia "hanyalah" Wali Kota Solo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pertanyaannya, mengapa dulu ditolak dan kini diterima?

Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Bagaimana kita mengadakan koreksi untuk menjalankan pembaruan hukum?

Tak hanya publik yang tidak simpati dengan usulan dana aspirasi.

Seharusnya proses penentuan calon dilakukan secara demokratis.

Memang, dana program pembangunan itu sungguh aneh terdengarnya.

Dari penjelasan polisi dan kuasa hukum Margriet, kita tahu, proses adopsi Engeline tidak berjalan sempurna.

"Menolak secara santun lebih baik daripada memberi janji yang panjang dan banyak."

Sistem ini memungkinkan bagi publik untuk menilai apakah usulan itu sejalan dengan aspirasi konstituen atau tidak.

Sebentar lagi, bulan Desember 2015, akan dilaksanakan tahap pertama pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.