TOPIK
Permenkes tentang Rokok
-
Sorot Partisipasi Publik pada PP 28/2024, Serikat Pekerja Rokok Surati Presiden Prabowo
FSP RTMM-SPSI menyampaikan keresahan mendalam terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
-
Ketua Umum RTMM-KSPSI Sudarto: Pekerja Tolak Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Merek
FSP RTMM KSPSI yang beranggotakan 250.347 pekerja menolak rencana pemerintah menyeragamkan kemasan rokok tanpa merek.
-
APTI Nilai Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok Berdampak ke Petani Tembakau
Jika aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini disahkan, maka petani akan menghadapi masalah ganda.
-
Respons Kemenkes soal Standardisasi Kemasan Rokok Dianggap Merugikan Konsumen
Kemenkes RI membantah kebijakan standardisasi kemasan dapat merugikan konsumen rokok di tanah air
-
Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Berpengaruh ke Pedagang Kecil
Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dinilai dapat mengancam keberlangsungan pedagang eceran, pedagang kelontong.
-
Komisi IV DPR: PP Kesehatan Berdampak Luas Terhadap 2,3 Juta Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau
Daniel pun meminta pemerintah harus mempertimbangkan dampak besar yang diterima oleh rakyat kecil dari penerapan PP 28/2024.
-
Akademisi: Peraturan Pemerintah Tidak Boleh Bertentangan dengan Undang-undang
Guru besar Sahid mengatakan urutan perundang-undangan telah jelas menetapkan kedudukan yang lebih tinggi, dimulai dari UUD hingga PP, dan selanjutnya.
-
Kemenko Perekonomian Minta Pembahasan Permenkes Libatkan Petani dan Industri
Eko menilai pembahasan Rancangan Permenkes perlu melibatkan lebih banyak pihak terkait agar hasil akhirnya tidak merugikan salah satu sektor.
-
APTI: Kemasan Rokok tanpa Merek bakal Gerus Industri Tembakau Lokal
Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang semakin menekan keberlangsungan industri tembakau.
-
Pakta Konsumen Nasional: Konsumen Produk Tembakau Butuh Keadilan dalam Regulasi
Rembuk Konsumen ini menjadi upaya PakNas untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap konsumen tembakau, sekaligus memastikan keadilan peraturan.
-
Ekonom: Penerapan Rancangan Permenkes terkait Industri Tembakau Berpotensi Gagalkan Hilirisasi
Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat memengaruhi perekonomian daerah yang berkaitan erat dengan industri hasil tembakau.
-
Pengamat Kritik Kebijakan Kemasan Rokok Polos: Petani dan Pekerja Tidak Dilindungi, Industri Ditekan
Pengamat kebijakan publik Dwijo Suyono berharap regulasi ini dapat dikaji ulang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar lebih tepat sasaran.
-
Rancangan Permenkes Resahkan Petani Tembakau di Jateng: Tembakau Sumber Kehidupan Tidak Tergantikan
kebijakan ini punya potensi dampak yang nyata terhadap nasib para petani tembakau di Jawa Tengah yang merupakan salah satu kawasan sentra tembakau
-
Tegas Tolak Pasal-Pasal Eksesif, Serikat Pekerja: Tenaga Kerja Tembakau Paling Terdampak
Rencana kebijakan ini akan membuat industri rokok makin kesulitan, muaranya tentu pendapatan perusahaan berkurang, sehingga bisa berujung pada PHK
-
Dinilai Tumpang Tindih, Federasi Serikat Pekerja Tolak Rancangan Aturan Penyeragaman Kemasan
Kebijakan tersebut dinilai melawan aturan lain yang sudah lebih dulu diatur dalam Undang-Undang (UU).
-
Kemnaker Peringatkan R-Permenkes Produk Tembakau Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Kemnaker) menyatakan kekhawatiran terkait Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) tentang Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, termasuk a
-
Penyeragaman Kemasan Rokok Dianggap Menyalahi HAKI, Apa Alasannya?
Rancangan Permenkes untuk mengatur kemasan rokok tanpa identitas merek ini menjadi paradoks di Indonesia.
-
Soroti Aturan Restriktif Tembakau, APTI Minta Pemerintah Tak Terbitkan Regulasi yang Memberatkan
Sekjen APTI Kusnasi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan.
-
INDEF Beberkan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Kemasan Rokok Polos
Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika disahkan
-
Asosiasi Minta Pemerintah Batalkan Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok, Apa Alasannya?
APTI meminta pemerintah umembatalkan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.
-
Ekonom Minta Pemerintah Dengarkan Kebutuhan Industri Tembakau
PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes juga dapat memberikan dampak negatif bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
-
Serikat Pekerja Tembakau Ungkap Batal Dilibatkan dalam Pembahasan Permenkes
Serikat pekerja batal dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).
-
Buruh Minta Pemerintahan Prabowo Libatkan Pemangku Kepentingan dalam Rumuskan Regulasi Soal Tembakau
Selama ini proses pembentukan regulasi soal tembakau belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait.
-
Calon Kepala Daerah Diminta Juga Ambil Peran Melindungi Industri Hasil Tembakau
Saat ini, RTMM DIY memiliki anggota sekitar 5.250 orang pekerja yang mayoritas bekerja di pabrik rokok.
-
Serikat Pekerja Ingatkan Ancaman PHK Buruh akibat Pengetatan Regulasi
Ia mengingatkan ancaman terhadap pekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dari regulasi ini.
-
Regulasi Kemenkes Bikin Serikat Pekerja Sektor Ini Dihantui Kemiskinan dan Pengangguran
Saat ini kata Waljid, sektor tembakau masih menjadi industri yang menyerap ribuan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan terbatas.
-
Pakta Konsumen Nilai Kebijakan Kemasan Rokok Polos Bakal Rugikan Pemerintahan Prabowo
Kebijakan tersebut dinilai melanggar hak konsumen produk tembakau, khususnya dalam kebebasan memilih produk sesuai preferensi masing-masing.
-
Buruh Minta Dilibatkan dalam Perumusan Rancangan Permenkes
Buruh meminta dilibatkan dalam perumusan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.
-
Pakar Sarankan Pemerintahan Prabowo Tak Adopsi Aturan FCTC, Ini Alasannya
Menurutnya dampak dari Rancangan Permenkes yang mematok FCTC sebagai acuan perumusan aturannya akan jadi beban tambahan bagi pemerintahan Prabowo.
-
Polemik PP 28/2024 dan RPMK, Ini Kata Asosiasi Petani Tembakau
Saat ini tanaman tembakau merupakan komoditas tanaman yang semakin luas dan semakin tinggi nilainya dibandingkan komoditas lainnya.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved