TOPIK
Permenkes tentang Rokok
-
Beberkan Dampak Negatif, Petani Cengkeh Tolak PP 28/2024 dan RPMK Kemasan Polos Tanpa Merek
Hingga saat ini industri rokok telah memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara.
-
Cukai Rokok Tak Naik Tahun Depan, Petani Minta Komitmen Perlindungan Pemerintah
Petani tembakau merasa sedikit lega dengan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025.
-
Petani Tembakau Jawa Timur Bersatu Tolak Regulasi yang Mengancam Mata Pencaharian
Petani tembakau Jawa Timur meminta pemerintah untuk membatalkan dan meninjau ulang kebijakan yang dianggap mengancam keberlangsungan mata pencaharian.
-
Industri Tembakau Nasional Terancam Aturan Turunan UU Kesehatan, Buruh Kena Imbas
Dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7?ri total penerimaan perpajakan nasional.
-
HKTI Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Tolak Ratifikasi FCTC
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak dorongan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia.
-
Wakil Bupati Bantul Ingatkan Pentingnya Perlindungan Sektor Ini
Menurutnya, Rancangan Permenkes memiliki dampak buruk jika akan diberlakukan, khususnya kepada pekerja tembakau di Bantul.
-
Tolak RPMK Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Petani Tembakau dan Cengkeh Merasa Diabaikan Kemenkes
Soal rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek, Kemenkes dinilai arogan dan tidak mengindahkan keberadaan petani.
-
Asosiasi Kritik Pasal Larangan Konten Ini: Bisa Rugikan Industri Film Nasional
Larangan tersebut meliputi media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi, termasuk di layanan streaming.
-
Polemik Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, APTI: Petani Tembakau Kena Dampak Negatif
Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tengah dipertimbangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) telah menimbulkan polemik
-
Cukai Rokok Tak Naik, Ekonom: Buka Ruang bagi Industri Tembakau Berkontribusi ke Penerimaan Negara
Ia mengatakan, kenaikan cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang mencapai dua digit, justru berdampak negatif.
-
Aturan Kemasan Polos Dinilai Bakal Berpengaruh ke Pemerintahan Baru, Ini Alasannya
Andry juga menyoroti aturan zonasi larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan yang masih rancu.
-
Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif
Pembatasan iklan rokok bisa menurunkan permintaan jasa periklanan, dan kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.
-
Dinilai Merugikan Petani Tembakau, Pemerintah Diminta Revisi PP 28 Tahun 2024
Suwarno mendesak agar regulasi segera direvisi, karena dinilai dapat mematikan industri hasil tembakau yang telah lama jadi andalan ekonomi daerah.
-
Ini Catatan Pakar Hukum soal Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Indonesia tidak meratifikasi FCTC, apalagi terdapat pertimbangan di mana Indonesia merupakan negara produsen tembakau.
-
Sambut Positif Cukai Rokok Tak Naik 2025, MPSI: Pemerintah Peduli Industri Tembakau
Ketua Paguyuban MPSI, Sriyadi Purnomo menyambut positif keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2025.
-
AMTI: Pengaturan Terkait Produk Tembakau di RPMK Meresahkan Ekosistem Pertembakauan
Capaian penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2023 adalah Rp 213,5 T, menurun sekitar 2,3 persen dibandingkan tahun 2022.
-
Rancangan Permenkes dan PP 28/2024 Soal Produk Tembakau Mengancam Mata Pencaharian 6 Juta Pekerja
Regulasi kemasan polos juga diyakini akan memicu maraknya peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali.
-
Belum Diratifikasi RI, Kemenkes Disebut Aneh karena Adopsi FCTC untuk RPMK
Pelaku industri rokok elektronik juga sudah proaktif mencegah pembelian oleh anak-anak.
-
Aturan Kemasan Polos Dinilai Berdampak ke Ekosistem Pertembakauan, Ini Alasannya
Subdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Ari Kusuma, mengatakan dari empat pilar.
-
Kemenkes Mulai Sadar Banyak yang Kontra Pengaturan Produk Tembakau dalam RPMK
Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan menilai banyaknya penolakan menunjukkan bahwa RPMK ini belum memenuhi harapan masyarakat.
-
Pakar Hukum UI: PP 28/2024 dan RPMK Abaikan Partisipasi Publik
Akademisi/pengamat, para politisi DPR RI, termasuk ekosistem pertembakauan memprotes aturan tersebut yang minim pelibatan publik.
-
Misbakhun Dorong Pemerintah Lindungi Industri Kretek : 'Pembajak Kebijakan Negara harus Diluruskan'
Industri hasil tembakau tidak hanya berhubungan dengan sektor kesehatan, tapi juga pertanian, hingga tenaga kerja atau buruh
-
Pedagang Pasar Minta Perlindungan Kemendag soal Pengaturan Produk Tembakau dalam PP Kesehatan & RPMK
APARSI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melindungi pelaku ekonomi kerakyatan yang terdampak Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024
-
Belum Ratifikasi FCTC, Kemenkes Malah akan Adopsi Aturannya untuk RPMK
Pemerintah Indonesia sendiri belum meratifikasi FCTC. Sementara itu, RPMK ini malah berkaca pada perjanjian internasional tersebut.
-
Cukai Rokok Batal Naik di Tahun 2025, RPMK Masih jadi Sorotan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, mengumumkan bahwa tidak akan ada penyesuaian tarif untuk CHT tahun 2025.
-
Ekonom Sebut Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Besar Akibat Kemasan Rokok Polos
Pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.
-
Kemendag Khawatir Rancangan Permenkes Soal Rokok Kemasan Polos Bisa Ganggu Hak Pedagang
Kemendag belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
-
Banyak Dikritisi, Baleg DPR Akan Ambil Langkah Pastikan Rancangan Permenkes Sesuai UU
DPR akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik sesuai ketentuan UU
-
Asosiasi Konsumen Kritisi Rancangan Permenkes Soal Tembakau, Pengamat Soroti Dampak Legitimasinya
Ia meminta pemerintah membedakan aturan produk tembakau alternatif dengan rokok sesuai dengan temuan kajian ilmiah yang ada.
-
Rugikan Industri Tembakau, Rancangan Permenkes Diduga Banyak Memuat Pasal Titipan
PP 28/2024 dan RPMK sedang menjadi sorotan karena dinilai merugikan industri hasil tembakau, termasuk peritel, petani, tenaga kerja, dan lainnya.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved