TOPIK
Perppu Cipta Kerja
-
Berikut adalah perubahan ketentuan upah minimum yang tertuang dalam Perppu Cipta Kerja. Simak selengkapnya.
-
Setelah Perppu Cipta Kerja disahkan, muncul pertanyaan "status karyawan tetap apakah dihilangkan?". Simak jawabannya di sini.
-
Satya Bumi nilai substansi Perpu Tentang Cipta Kerja tak banyak berbeda dengan UU Cipta Kerja yang beberapa pasalnya berbahaya bagi lingkungan hidup.
-
Apakah perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan kapanpun secara sepihak? Simak jawabannya di sini.
-
Berikut adalah 15 poin penting yang ada pada Perppu Cipta Kerja menurut Kemnaker. Ada ketentuan tentang hak cuti hingga status karyawan.
-
Ekonomi sebut pemerintah memang butuh Perppu Cipta Kerja untuk menggerakkan roda ekonomi di tengah kondisi yang kurang bersahabat bagi pembangunan.
-
Ia menilai Presiden berwenang untuk menilai secara subyektif terhadap keadaan obyektif sebagai kegentingan memaksa, untuk digunakan sebagai dasar.
-
Saat ini bukan rakyat yang menghadapi kegentingan tapi para elit politik dan oligarki yang menghadapi kegentingan.
-
Kehadiran Perppu Cipta Kerja dapat merusak demokrasi dan menunjukkan tindakan ugal-ugalan pemerintah dalam membuat kebijakan.
-
Pakar hukum tata negara, Reffly Harun menyinggung sikap partai-partai politik terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta
-
Dari perspektif politik, dia melihat hanya dua partai politik yang sekiranya akan menyatakan sikap menolak Perppu tersebut.
-
Partai Garuda berbicara mengenai polemik Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan pemerintah.
-
Edy Priyono mengatakan proses penjaringan aspirasi masyarakat untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sudah dilakukan.
-
Pertemuan ini dihadiri Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah dan Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad dan berlangsung selama 2,5 jam membahas Perppu Cipta Kerja.
-
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menilai adanya otoritarianisme dalam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
-
Fenomena oligarki ekonomi sudah muncul di Indonesia bahkan sebelum tahun politik dimulai.
-
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tenang Cipta Kerja.
-
Puluhan orang dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggelar aksi penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Gedung Parlemen Senayan.
-
Keputusan Jokowi mengeluarkan Perppu Cipta Kerja diharapkan jadi solusi atas UU Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat oleh MK.
-
Jimly Asshiddiqie menilai, penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut sebagai contoh pemerintahan yang seolah berada di atas hukum (rule by law).
-
Terkait upah minimum, Presiden Partai Buruh Said Iqbal melihat ada 4 persoalan, salah satunya terkait upah minimum (UM).
-
Ida berujar, substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perpu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya.
-
Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Konfederasi Sarbumusi) yang merupakan sarikat buruh di Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan pemerintah
-
Menurutnya, hal itu selaras dengan penolakan 9 isu yang dimuat dalam Perppu Cipta Kerja terhadap sektor ketenagakerjaan oleh Partai Buruh.
-
Padahal, dalam peraturan sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tergambar jelas bahwa hanya lima sektor yang diperbolehkan
-
Perppu ini diyakini oleh pemerintah sebagai satu di antara langkah untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global, agar meminimalisir potensi resesi
-
Partai Buruh menolak isi pasal penetapan upah minimum yang tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
-
Program talkshow Panggung Demokrasi edisi Rabu, 4 Januari 2023 membahas tema "Polemik Perppu Cipta Kerja".
-
Kemnaker pastikan cuti hamil atau melahirkan tetap berlaku meski tak tercantum dalam Perppu Cipta Kerja 2022. Diberlakukan sesuai UU Cipta Kerja 2003.
-
Berikut ketentuan besaran pesangon bagi karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK dalam Perppu Cipta Kerja.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
