Pendidikan GOTOPIK
Pilkada Serentak 2024
-
Tito Ungkap Bertemu Elite PDIP Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024
Tito Karnavian mengungkapkan telah bertemu para pimpinan PDIP, terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
-
Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU RI Pastikan Bakal Patuh pada Perpres
Ketua KPU mengatakan, pihaknya dalam menetapkan jadwal pelantikan kepala daerah, akan mematuhi aturan yang tertuang dalam peraturan presiden (Perpres)
-
Mendagri Sampaikan 3 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024
Mendagri menyampaikan tiga opsi terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
-
MKMK Bakal Rapat untuk Sikapi Laporan Dugaan Etik 9 Hakim MK dalam Sidang Sengketa Pilkada
MKMK segera mengadakan rapat menyikapi laporan atas dugaan pelanggaran etik sembilan hakim konstitusi dalam menyidangkan sengketa pilkada.
-
Mendagri Tito Karnavian Usul Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik 6 Februari 2025
Rapat Bareng Komisi II, Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik 6 Februari 2025.
-
Komisi II RDP dengan Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Bahas Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024
Komisi II gelar RDP dengan Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu bahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
-
Ketua MK Suhartoyo Tegur KPU Sumut Karena Sodorkan Bukti Data Pemilih Pilkada dari Berita
Kuasa hukum KPU Sumatera Utara Unoto Dwi Yulianto ditegus saat sidang perkara sengketa Pilgub Sumut di Gedung MK, Rabu (22/1/2025).
-
9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK atas Dugaan Pelanggaran Etik Sidang Sengketa Pilkada 2024
Sembilan Hakim MK dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dalam menangani sengketa perselisihan hasil pilkada.
-
KPUD Muara Enim Sebut Pengajuan Sengketa Lewati Tenggat, Pemohon: SK Hasil Pilkada Telat Diumumkan
KPUD Muara Enim menyebut permohonan sengketa Pilbup Muara Enim 2024 telah melewati tenggat pendaftaran.
-
Sidang PHPU Pringsewu, Kuasa Hukum Pasangan Adi-Hisbullah Serahkan Bukti Sebagai Bahan Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (PHPU)
-
MK Diminta Kabulkan Gugatan Pilkada Muara Enim, Dugaan Kejanggalan DPT Siluman dan Manipulasi Suara
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mengabulkan gugatan sengketa di Pilkada Muara Enim.
-
Kelakar Hakim MK Saldi Isra soal Nama Pemilih Bernama Mahfud di Sidang Sengketa Pilkada Bima
Sidang sengketa Pilkada Kota Bima, NTB di MK sempat diwarnai momen kelakar dari Hakim Konstitusi Saldi Isra.
-
VIDEO Reaksi Kubu Lutfi-Taj Yasin Usai Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilgub Jateng: Siap Merangkul
"Kami yakin akan terajut itu pertemuan komunikasi silaturahmi. Kami yakin jenderal Andika kemudian pak Luthfi ini semuanya seorang negarawan,"
-
Sengketa Pilgub Sulsel di MK, KPU Sebut Banyak Pemilih Tak Tanda Tangan Daftar Hadir di TPS
Hifdzil menjelaskan, KPU sudah mengingatkan kepada 51 pemilih di TPS 013 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk terlebih dahulu
-
Ini Komentar Pakar Hukum Pemilu Soal Sengketa Pilkada di Kabupaten Jayawijaya
4 paslon yang bersaing di Pilkada Jayawijaya, diduga terjadi penggabungan suara terhadap paslon nomor urut 2 Athenius Murip-Rony Elopere,
-
Andika-Hendrar Cabut Gugatan Sengketa Pilkada, Lutfi-Yasin Siap Rangkul Lawan Politik
Andika Perkasa-Hendrar Priadi memutuskan untuk mencabut gugatan hasil Pilgub Jateng di MK.
-
Kubu Ahmad Lutfi-Taj Yasin Hargai Pencabutan Gugatan Andika-Hendrar di MK: Semoga Jateng Guyub
Dengan adanya pencabutan, Hamdan Zoelva mengatakan persidangan sengketa pilkada Jateng secara tidak langsung telah selesai.
-
Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilgub Jateng untuk Jaga Kondusivitas Masyarakat Jawa Tengah
Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi) mencabut gugatan hasil Pilgub Jateng di MK demi jaga kondusivitas masyarakat Jateng.
-
Bawaslu Pastikan Tetap Netral dalam Hadapi Sengketa Pilkada di MK
Bawaslu komit memberikan keterangan yang netral dan tidak memihak dalam menangani sengketa Pilkada yang diajukan ke MK.
-
Sengketa Pilkada Kaimana Disidangkan, Pasangan Freddy-Sobar Ungkit Syarat Dukungan
Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wabup Kaimana digelar oleh Mahkamah Konstitusi.
-
Hasil Pilkada Jayawijaya Digugat ke MK, Ini Permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 4
Menurutnya, penggabungan suara tersebut jelas-jelas melanggar Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.
-
Pimpinan Komisi II DPR Tawarkan 2 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024
Dengan dua opsi itu, kata Bahtra, maka tidak mereduksi esensi keserentakan Pilkada termasuk keserentakan pelantikannya.
-
Cabup Jayawijaya Nomor Urut 4 Tuduh Ada Penggelembungan Suara, Minta 3 Paslon Lain Didiskualifikasi
Pasangan calon Bupati Jayawijaya nomor urut 4 menuding adanya penggelembungan suara yang menguntungkan pasangan nomor urut 2, Atenius Murib-Ronny.
-
Hakim MK Heran Ada 71 Ribu Form C6 Tak Dibagikan ke Pemilih: Kalau Dibawa Bisa Satu Truk
Menurutnya, jika ada unsur kesengajaan sehingga puluhan ribu form C6 itu tak dibagikan, maka tindakan tersebut dinilai berbahaya.
-
DPR Pertimbangkan 2 Opsi terkait Waktu Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Apa Saja?
Rifqi menyebut pelantikan dibuat serentak untuk yang tidak bersengketa, pada 7 Februari untuk gubernur dan 10 Februari untuk bupati/wali kota.
-
Pengacara Calon Bupati Ini Kena Tegur Hakim MK Gara-gara Kesulitan Ucap 'Kasuistis'
Mulanya, kuasa hukum Yuhendar-Yotam, Jaka Iswet tengah menyampaikan argumennya terkait penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang No
-
DPR akan Panggil Mendagri, KPU dan Bawaslu Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Sementara untuk daerah yang bersengketa, pelantikan dilakukan setelah penyelesaian sengketa di MK, termasuk jika ada pemungutan suara ulang (PSU).
-
Kelakar Saldi Isra Soal Hakim MK Dituding Terima Suap: Jangan-jangan Hakim Garis
Kuasa hukum Alexsander-Ahim, Pither Ponda Barany menjelaskan Nahor mengaku menyuap hakim MK sebesar Rp3 miliar
-
Bingung saat Ditanya, Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Berbelit-belit di Sidang Sengketa Pilkada
Saat ditanya mengenai jumlah dan lokasi pelanggaran rekrutmen, Wahyu tampak kebingungan dan tidak memberikan jawaban yang memuaskan.
-
Komisi II DPR Minta Mendagri Patuhi Jadwal Pelantikan Pemenang Pilkada Tak Berperkara
Rahmat menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved