TOPIK
RUU Daerah Khusus Jakarta
-
UU DKJ Disahkan, Ini Fungsi Jakarta Setelah Tak Lagi jadi Ibu Kota Negara
Dalam Pasal 2 beleid tersebut, tertulis kalau kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta telah diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
-
Pengamat Kritisi Aturan Pilgub Jakarta Hanya 1 Putaran: Baiknya Sistem Dibuat Satu Ragam
Ray Rangkuti mengkritisi keputusan DPR dan pemerintah soal Pilkada Jakarta yang hanya satu putaran.
-
Baleg DPR dan Pemerintah Setuju Pilgub Jakarta Hanya 1 Putaran
Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pemilihan gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berlangsung 1 putaran.
-
PKS Ingin Wali Kota dan Bupati di Jakarta Dipilih Melalui Pilkada Langsung, Ini Alasannya
PKS usulkan agar kepala daerah dan anggota DPRD tingkat II di Jakarta dipilih langsung
-
Anggota Fraksi PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Negara Legislatif
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Hermanto, mengusulkan Jakarta menjadi Ibu Kota Negara Legislatif.
-
Anggota Baleg DPR Minta Pembahasan RUU DKJ Atur Kekhususan Soal Antisipasi Banjir di Jakarta
Baleg DPR RI Supriansa meminta, pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengatur kekhususan Jakarta dalam mengantisipasi banjir.
-
RUU DKJ Digodok di DPR, Legislator Ini Khawatir Jakarta jadi Kota Khusus Orang Berduit
Menurut Herman, biaya hidup di Jakarta kedepan akan semakin tinggi. Dengan kondisi demikian, dia khawatir akan justri mengancam kehidupan masyarakat
-
DPD Usul RUU DKJ Atur Partai Wajib Calonkan Orang Asli Betawi di Pilkada
Sylviana Murni mengusulkan agar RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengatur keterwakilan orang asli suku Betawi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
-
Bahas RUU DKJ, Anggota DPR Usul Kendaraan Berusia Lebih dari 10 Tahun Dilarang Masuk Jakarta
Ia mengungkapkan alasan alasan RUU DKJ juga harus mengatur kendaraan yang masuk ke Jakarta harus lebih dari 10 tahun.
-
Anggota Baleg DPR Pertanyakan Kekhususan Jakarta dalam RUU DKJ
Menurutnya, selama masih ada kawasan pabrik dan juga hunian, tidak ada kekhususan bagi Jakarta.
-
Kekhususan Jakarta di RUU DKJ Dipertanyakan: Seperti Diberi Kepala Tapi Dipegang Buntut
Herman Khaeron mengaku heran dengan diksi 'kekhususan' Jakarta yang diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden
DPR bersama pemerintah menyepakati penunjukan Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ dilakukan presiden.
-
Komite I Minta DIM RUU DKJ yang Disusun DPD RI Dibahas Bersama DPR dan Pemerintah
Sylviana menekankan metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung rakyat melalui Pilkada
-
Politikus NasDem Minta DPR Tak Buru-buru Bawa RUU DKJ ke Paripurna: Lihat Dinamika yang Ada Dahulu
Taufik Basari mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tidak perlu terburu-buru dibawa ke Rapat Paripurna.
-
PKS Tolak RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Tegaskan Kawal Pembahasannya di DPR
Mardani Ali Sera menegaskan pihaknya menolak Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang mengatur Gubernur DKI Jakarta dipilih presiden.
-
Bandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Bukan Dipilih Lewat Pilkada
Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menyoroti partisipasi publik yang minim dalam pembahasan RUU DKJ.
-
Wapres Bakal Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, Pengamat: Tumpang Tindih Kewenangan
Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai akan adanya tumpang tindih kewenangan dalam penerapan aturan wakil presiden pimpin aglomerasi.
-
Ray Rangkuti Soroti Soal RUU DKJ: Tak Ada Urgensi Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden
Ray Rangkuti mengomentari soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang pembahasannya tengah dikebut DPR.
-
Pemprov DKI dan Tokoh Masyarakat Ingin Jadikan Budaya Betawi 'Ruh' Jakarta Pasca-Ibu Kota Pindah
Kemajuan budaya Jakarta, menjadikan Jakarta menjadi pusat pengembangan budaya nasional. Kemajuan budaya di Jakarta menjaga nilai-nilai budaya
-
Mendagri Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi yang Cakup Jakarta dan Kota Sekitarnya
Mendagri Tito Karnavian menyebut urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang mencakup Jakarta dan sekitarnya.
-
Gibran dan Cak Imin Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk oleh Presiden, Lebih Pilih Pemilihan Langsung
Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) ditolak dua calon wakil presiden (cawapres), yakni Cak Imin dan Gibran.
-
Surya Paloh Dorong Masyarakat Gugat RUU DKJ, Dinilai Cederai Demokrasi dan Otonomi Daerah
Ketum NasDem, Surya Paloh, dorong masyarakat sipil pro-demokrasi gugat RUU DKJ selama ciderai demokrasi dan otonomi daerah.
-
Mencari 'Kambing Hitam' di Balik Usul Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ
Wacana ini tercantum dalam draf Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
-
PAN Tidak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Tanpa Melalui Pilkada
Semangat menempatkan rakyat di posisi yang mulia dengan memberikan hak pilih maupun dipilih dalam Pemilu serta Pilkada akan terasa mundur.
-
Surya Paloh: RUU DKJ Cederai Semangat Demokrasi dan Otonomi Daerah
RUU DKJ berpotensi mencederai demokrasi warga Jakarta sebab, dalam poinnya mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden.
-
Kata Cak Imin dan PKS soal RUU DKJ Gubernur Dipilih Presiden, Dianggap KKN dan Bahayakan Demokrasi
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan kritikan tentang RUU DKJ diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI
-
Cak Imin Sebut RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden Berpotensi Bahayakan Demokrasi
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) berpotensi membahayakan demokrasi Indonesia.
-
Draf RUU DKJ: Gubernur Ditunjuk Presiden, Walkot/Bupati Dipilih Gubernur Tanpa Pertimbangan DPRD
Berikut beberapa poin draf RUU DKJ yang disahkan oleh DPR menjadi beleid inisiatif dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).
-
Ditolak Fraksi PKS, RUU Daerah Khusus Jakarta Tetap Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI meski ditolak fraksi PKS.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved