TOPIK

RUU Pemilu

Caleg-Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi, Gerindra: Syarat Ijazah Itu Kuno Tak Relevan Lagi
Jumat, 29 Januari 2021 14:00 WIB
Dalam Pasal 182 ayat (2) disebutkan calon anggota DPR hingga presiden minimal harus memiliki pendidikan tinggi atau sederajat.
Eks Jubir Angkat Bicara Soal Pelarangan Mantan HTI Ikut Pemilu
Kamis, 28 Januari 2021 16:37 WIB
Ismail menyatakan, berdasarkan putusan Menkumham tahun 2017, status BHP (Badan Hukum Perkumpulan) HTI memang telah dicabut.
Sekjen Partai Berkarya: Sebaiknya Perubahan UU Pemilu Dilakukan Sekali dalam 25 Tahun
Kamis, 28 Januari 2021 16:14 WIB
Partai Berkarya tak setuju dilakukan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang saat ini tengah bergulir di DPR.
Fahri Hamzah Usul Presiden Bakukan UU Pemilu
Kamis, 28 Januari 2021 15:38 WIB
peraturan tentang Pemilu sebaiknya tidak perlu sering diubah, karena dapat ganggu stabilitas demokrasi di dalam negeri.
Partai Berkarya Tolak Wacana Kenaikan Ambang Batas Parlemen 5 Persen
Kamis, 28 Januari 2021 14:14 WIB
Partai Beringin Karya (Berkarya) menegaskan menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) menjadi 5 persen dari sebelumnya 4
Pilkada Berbarengan dengan Pilpres 2024, Rugikan Capres dari Kepala Daerah
Kamis, 28 Januari 2021 13:29 WIB
Kepala daerah yang saat ini elektabilitasnya tinggi sebagai calon presiden, akan dirugikan jika Pilkada dan Pilpres digelar berbarengan pada 2024.
''Dengan Ambang Batas 4 Persen Saja 13,5 Juta Suara Tidak Terwakili di Parlemen''
Rabu, 27 Januari 2021 16:02 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tegas menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen.
PPP Menolak Revisi UU Pemilu, Arsul Beberkan Alasannya
Rabu, 27 Januari 2021 15:49 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan menolak revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
HTI Organisasi Terlarang, Sudah Sepantasnya Dilarang Ikut Pemilu
Rabu, 27 Januari 2021 15:45 WIB
tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yakni menciptakan kekuasaan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara.
Tolak Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 5 Persen, PKPI: Ini Upaya Mengkerdilkan Demokrasi
Rabu, 27 Januari 2021 14:24 WIB
dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan Legislasi DPR RI, ambang batas parlemen naik menjadi 5 persen.
Hanura: Stop Bahas RUU Pemilu Jika Niatnya Bangun Kartelisasi Kekuasaan
Rabu, 27 Januari 2021 13:36 WIB
Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 5 persen dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan
Kerap Jadi Isu Lima Tahunan, Pimpinan Komisi II: RUU Pemilu Dibuat untuk Jangka Panjang
Rabu, 27 Januari 2021 09:25 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan, semangat revisi UU Pemilu agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, PDIP: Yang Tidak Boleh Mencalonkan Jika Hak Politik Dicabut Pengadilan
Selasa, 26 Januari 2021 15:07 WIB
Draf RUU Pemilu terbaru mencantumkan bahwa eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang mengikuti semua kegiatan pemilu. Baik dari Pilkada, Pileg, hingg
Dorong Tetap Ada Pilkada 2022, NasDem: Tidak Perlu Diserentakkan secara Nasional
Selasa, 26 Januari 2021 13:59 WIB
Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang diserahkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi DPR RI ternyata mencantumkan adanya jadwal Pilkada
Anggota Baleg Benarkan di Draf RUU Pemilu Tercantum Larangan Eks HTI Ikut Pilkada hingga Pilpres
Senin, 25 Januari 2021 15:29 WIB
Kemudian pada huruf jj pasal tersebut dijelaskan bahwa eks anggota HTI dilarang mengikuti pencalonan diri dalam pemilu.
PAN Ingin Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Partai Kecil dan Gurem Juga Punya Peran
Kamis, 19 November 2020 14:37 WIB
(PAN) meminta ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang akan diputuskan dalam RUU Pemilu tidak lebih dari 4 persen.
Draf RUU Pemilu Dinilai Belum Penuhi Azas Pembentukan Undang-Undang
Kamis, 19 November 2020 13:48 WIB
Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai belum memenuhi syarat untuk dibentuk dan dibahas menjadi undang-undang.
PKB dan PPP Dukung Usul PKS terkait Adanya Dapil Nasional di RUU Pemilu
Rabu, 18 November 2020 14:44 WIB
(PKS) mengusulkan adanya daerah pemilihan (dapil) nasional untuk pimpinan partai politik yang maju sebagai calon anggota DPR.
PKS Usul Adanya Dapil Nasional di RUU Pemilu
Selasa, 17 November 2020 09:25 WIB
PKS mengusulkan adanya daerah pemilihan (dapil) nasional untuk pimpinan partai politik yang maju sebagai calon anggota DPR.
Partai Gelora Usul Agar Revisi UU Pemilu Fokus pada Pelaksanaan Pilpres dan Pileg
Jumat, 12 Juni 2020 11:13 WIB
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya menyatakan fraksinya masih mengkaji usulan penurunan presidential threshold.
Ambang Batas Parlemen 7 Persen Dinilai Terlalu Tinggi
Sabtu, 23 Mei 2020 07:31 WIB
Guspardi menyebutkan wacana menaikkan ambang batas parlemen bisa diartikan sebuah kemunduran demokrasi dan membungkam semangat reformasi.
Sekjen Partai Demokrat ke MK, Konsultasi Uji Materi UU Pemilu
Kamis, 3 Agustus 2017 13:37 WIB
Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan gagal bertemu Humas Mahkamah Konstitusi (MK) guna berkonsultasi soal uji materi UU Pemilu.
JK: Pemerintah Hanya Ingin Konsisten
Jumat, 21 Juli 2017 14:11 WIB
Dikatakan olehnya, pemerintah ingin konsisten terhadap kepemiluan yang berjalan di Indonesia dari tahun ke tahunnya.
Melongok Ruang Lobi Politik DPR, Tidak Sembarangan Boleh Masuk Termasuk Menteri
Jumat, 21 Juli 2017 14:01 WIB
Kegiatan yang dilakukan di dalam, juga dapat bermacam-macam, saat pimpinan fraksi masih belum menyepakati
KPU Diminta Segera Bentuk Peraturan
Jumat, 21 Juli 2017 13:56 WIB
Tjahjo menjelaskan tahapan akan tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada.
''Saya Tidak Mau Berkomentar Tentang PAN''
Jumat, 21 Juli 2017 13:44 WIB
Perbedaan sikap PAN, pertama kali terlihat saat mengomentari mengenai Perppu no 2 tahun 2017 tentang Ormas.
Hanura Persilakan UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Jumat, 21 Juli 2017 13:30 WIB
Sehingga, ia menilai presidential threshold sebesar 20 persen tidak bertentangan dengan Pasal 6 a ayat 2 UUD 1945.
PAN Harus Ksatria Pilih Diluar Atau Didalam Pemerintah
Jumat, 21 Juli 2017 13:17 WIB
Sikap PAN yang berbeda dengan partai dalam RUU Penyelenggara Pemilu menimbulkan spekulasi partai tersebut keluar dari koalisi pemerintah.
Yusril Bakal Gugat UU Pemilu yang Baru Disahkan
Jumat, 21 Juli 2017 13:14 WIB
Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Beda Sikap di RUU Pemilu, PAN Serahkan Persoalan Koalisi ke Jokowi
Jumat, 21 Juli 2017 13:11 WIB
PAN menempatkan satu kadernya yakni Asman Abnur yang menjabat Menteri PAN dan RB.

⟨1 2 3 4 5 ⟩⟫

Berita Terkini

Dilaporkan ke Polisi oleh Investornya, Suami Boiyen Ungkap Alasan Belum Bagi Hasil

5 menit lalu
Perkuat Industri Semikonduktor Nasional, Kemenperin Gandeng ICDEC

5 menit lalu
Dugaan Kepulan Asap Tebal di Lubang Tambang di Bogor, Ini Penjelasan BPBD

6 menit lalu
KPK Kantongi Bukti Aliran Dana Kasus Kuota Haji ke Ketua PBNU Gus Aiz

19 menit lalu
Tanpa Disadari, Panas dan Hujan Turunkan Nilai Jual Mobil dalam Beberapa Tahun

26 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TOPIK

RUU Pemilu

Dalam Pasal 182 ayat (2) disebutkan calon anggota DPR hingga presiden minimal harus memiliki pendidikan tinggi atau sederajat.

Ismail menyatakan, berdasarkan putusan Menkumham tahun 2017, status BHP (Badan Hukum Perkumpulan) HTI memang telah dicabut.

Partai Berkarya tak setuju dilakukan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang saat ini tengah bergulir di DPR.

peraturan tentang Pemilu sebaiknya tidak perlu sering diubah, karena dapat ganggu stabilitas demokrasi di dalam negeri.

Partai Beringin Karya (Berkarya) menegaskan menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) menjadi 5 persen dari sebelumnya 4

Kepala daerah yang saat ini elektabilitasnya tinggi sebagai calon presiden, akan dirugikan jika Pilkada dan Pilpres digelar berbarengan pada 2024.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tegas menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan menolak revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yakni menciptakan kekuasaan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara.

dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan Legislasi DPR RI, ambang batas parlemen naik menjadi 5 persen.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 5 persen dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan, semangat revisi UU Pemilu agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Draf RUU Pemilu terbaru mencantumkan bahwa eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang mengikuti semua kegiatan pemilu. Baik dari Pilkada, Pileg, hingg

Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang diserahkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi DPR RI ternyata mencantumkan adanya jadwal Pilkada

Kemudian pada huruf jj pasal tersebut dijelaskan bahwa eks anggota HTI dilarang mengikuti pencalonan diri dalam pemilu.

(PAN) meminta ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang akan diputuskan dalam RUU Pemilu tidak lebih dari 4 persen.

Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai belum memenuhi syarat untuk dibentuk dan dibahas menjadi undang-undang.

(PKS) mengusulkan adanya daerah pemilihan (dapil) nasional untuk pimpinan partai politik yang maju sebagai calon anggota DPR.

PKS mengusulkan adanya daerah pemilihan (dapil) nasional untuk pimpinan partai politik yang maju sebagai calon anggota DPR.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya menyatakan fraksinya masih mengkaji usulan penurunan presidential threshold.

Guspardi menyebutkan wacana menaikkan ambang batas parlemen bisa diartikan sebuah kemunduran demokrasi dan membungkam semangat reformasi.

Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan gagal bertemu Humas Mahkamah Konstitusi (MK) guna berkonsultasi soal uji materi UU Pemilu.

Dikatakan olehnya, pemerintah ingin konsisten terhadap kepemiluan yang berjalan di Indonesia dari tahun ke tahunnya.

Kegiatan yang dilakukan di dalam, juga dapat bermacam-macam, saat pimpinan fraksi masih belum menyepakati

Tjahjo menjelaskan tahapan akan tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada.

Perbedaan sikap PAN, pertama kali terlihat saat mengomentari mengenai Perppu no 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Sehingga, ia menilai presidential threshold sebesar 20 persen tidak bertentangan dengan Pasal 6 a ayat 2 UUD 1945.

Sikap PAN yang berbeda dengan partai dalam RUU Penyelenggara Pemilu menimbulkan spekulasi partai tersebut keluar dari koalisi pemerintah.

Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

PAN menempatkan satu kadernya yakni Asman Abnur yang menjabat Menteri PAN dan RB.