TOPIK
Tabungan Perumahan Rakyat
-
Basuki Hadimuljono mengatakan, dana masyarakat yang dihimpun untuk Tapera tidak akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah.
-
Trubus Rahardiansah menilai pemerintah seharusnya menanggung 2 persen dari 3 persen dari total nilai iuran Tapera yang akan dibebankan ke pekerja.
-
Berikut pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengenai polemik tabungan perumahan rakyat (Tapera).
-
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka suara soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini ramai jadi bahasan publik.
-
Aturan pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tapera tidak diundur pelaksanaanya ke tahun 2027.
-
Dari awal memang sudah dikatakan bahwa pelaksanaan pemotongan gaji untuk Tapera akan dilakukan pada 2027.
-
Fokus Pemerintah saat ini seharusnya menaikkan fasilitas bagi para pekerja atau buruh, dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
-
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal masifnya penolakan terhadap potongan gaji karyawan untuk iuran Tapera.
-
Program Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya dinilai cenderung terburu-buru dan seperti ambisi pribadi.
-
Anggota DPR sebenarnya mendukung program Tapera yang dicanangkan pemerintah. Namun, tidak perlu iuran yang dilakukan bersifat wajib.
-
Basuki menilai pemerintah tidak perlu tergesa-gesa menerapkan program itu jika belum siap dijalankan, terlebih sosialisasinya juga belum merata
-
Menteri PUPR Basuki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat Tabungan Perumahan Rakyat (Rakyat) ditunda sampai 2027, menunggu kesiapan masyarakat.
-
Basuki mengakui menyesal terkait adanya program Tapera. Dia juga mengungkapkan bahwa program ini bukanlah mendesak.
-
Basuki menyebut implementasi Tapera tidak perlu dilakukan secara buru-buru meski ada peraturan menyampaikan pelaksaan paling lambat 2027.
-
Pada 2016 Basuki melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran Tapera diundur hingga 2027.
-
Pemerintah disebut perlu memperjelas kebijakan iuran pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai polemik.
-
Sejak aturan Tapera digulirkan, pemerintah belum menjelaskan detail perihal lokasi untuk perumahan bagi rakyat tersebut.
-
Massa buruh menggelar aksi menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Negara, Kamis (6/6/2024).
-
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dinilai tidak tegas dalam menanggapi isu Tapera.
-
"Mana ada rumah Rp 12,6 juta sampai Rp 25,2 juta."
"Bahkan sekadar bayar uang muka rumah itu tidak mungkin,"sambungnya.
-
Basuki lantas menceritakan, pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016. Kemudian, ia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani
-
Menhan Prabowo Subianto tidak berkomentar banyak terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai kontroversi.
-
Said Iqbal bersama ribuan buruh mendesak Presiden Jokowi cabut soal peraturan Tapera, sebut hanya akan menyengsarakan rakyat.
-
Said Iqbal menjelaskan pasalnya terdapat beberapa contoh uang masyarakat yang selama ini dikelola pemerintah justru jadi ladang korupsi.
-
Artis Andovi Da Lopez memprotes program Tapera yang kurang sosialisasi ke masyarakat dan memicu kontroversi.
-
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan Tapera yang dikeluarkan pemerintah tak memberi kepastian masyarakat akan mendapatkan rumah.
-
Kritik itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi V DPR dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).
-
Komisioner KI Pusat RI, Rospita Vici Paulyn mengatakan pemerintah semestinya melakukan sosialisasi masif sebelum mengimplementasikan program Tapera.
-
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa nantinya ribuan personelnya itu akan disebar di beberapa titik.
-
Atas hal itu ia mendesak pemerintah menjelaskan lebih jelas kepada publik terkait program tersebut.
Pendidikan GO
