TOPIK
Bupati Biak Numfor Ditangkap KPK
-
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menunda sidang putusan kasus dugaan suap proyek pembangunan tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor
-
Dia mengklaim baru mengetahui tiket perjalanan Menteri Helmy juga ikut dibayarkan pada saat diperiksa ketika proses penyidikan.
-
Di hadapan majelis hakim pengadiran Tipikor Jakarta, Yesaya juga menyadari permintaan sejumlah uang kepada Teddy itu merupakan perbuatan yang salah.
-
Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk menyesali perbuatannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
-
"Ada sesosok tubuh tinggi, di samping bapak, ditanya KPK juga," kata Hepian.
-
Menteri PDT Helmi Faishal Zaini, diminta hadir sebagai saksi dalam sidang kasus suap proyek pembangunan tanggul laut di Biak Numfor.
-
Tetapi, meski disuruh membawa proposal tersebut, Turbey berdalih tidak ada pesan dari Yesaya kepada pihak Kementerian PDT.
-
Dalam rekaman tersebut terdengar mereka menggunakan kata sandi "ton pinang". Tujuannya agar menyamarkan isi pembicaraan.
-
Pasalnya terang dia, Yesaya sudah menandatangani proposal terkait proyek tersebut.
-
Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddi Renyut didakwa menyuap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk. Pemberian uang suap sebesar 100 ribu dollar Singapura
-
Dalam rangka itu, penyidik memanggil Muamir Muin Syam, Staf Khusus Menteri PDT Helmy Faishal Zaini.
-
Menteri PDT, Helmi Faishal Zaini membantah adanya rencana proyek pembuatan tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor di kementerian yang dipimpinnya.
-
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmi Faishal Zaini memenuhi panggilan pemydik Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu (16/7/2014).
-
"Benar besok (hari ini), Menteri PDT dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan Kasus Bupati Biak," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi kemarin.
-
Pada perkara ini, KPK sudah mencegah sejumlah pihak. Satu di antaranya adalah staf khusus Menteri PDT, Muamir Muin Syam.
-
Ketiganya dicegah sejak 7 Juli 2014 untuk enam bulan ke depan.
-
PT Papua Indah Perkasa sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam proyek sarana dan prasarana jalan di Papua.
-
"Jadi penyidik sudah tahu proyek tanggul laut ada hubungan dengan Kementerian PDT," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (25/6/2014).
-
"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YS," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha.
-
Sekitar 12 penyidik KPK yang menggeledah sejumlah ruangan di tiga lantai sejak pukul 09.00 WIB baru menuntaskan pekerjaannya
-
Tim penyidik KPK mengamankan barang bukti dalam dua koper dari penggeledahan di kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
-
Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Ali Maschan Musa mengaku terkejut dengan penggeledahan KPK di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
-
KPK) langsung melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk dan Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut.
-
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini mengaku tidak tahu kaitan penyuapan pengusaha bernama Teddy Renyut ke Bupati Biak
-
"Kenapa tidak siap? Yah, harus siap, sebagai warga negara harus siap," kata Helmy di kantor Kementerian PDT, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
-
Tim KPK juga menyegel sejumlah ruang kerja staf hingga dua orang deputi di kantor Kementerian PDT.
-
Teddy Renyut, terduga pemberi suap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, disebut pemain lama dalam skandal proyek di Kementerian PDT.
-
Letua KPK, Abraham Samad, bilang meski baru menetapkan dua orang tersebut sebagai tersangka, pihaknya akan terus mengembangkan perkara tersebut.
-
"Proyek itulah dijadikan dasar untuk suap menyuap itu adalah pembuatan Talut (tanggul laut)," kata Ketua KPK Abraham Samad.
-
"Hasil ekspose menyimpulkan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK menerbitkan Sprindik," kata Ketua KPK, Abraham Samad.
Pendidikan GO
