TOPIK
Densus Tipikor
-
Densus Tipikor Polri diharapkan mampu menganalisis gaya hidup para pejabat negara dibandingkan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
-
"Tantangannya adalah memastikan transfer dana ke daerah dan dana desa efektif mencapai tujuannya."
-
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.
-
Menurut Prasetyo, perlu dilakukan pengkajian ulang secara mendalam terhadap Densus Tipikor.
-
Meski menerima penundaan tersebut, namun Tito mengungkapkan bahwa pihaknya tetap mempersiapkan pembentukan Densus Tipikor.
-
Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyebutkan sikap bijak ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang...
-
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, adanya penundaan pembentukan Densus Tipikor harus disikapi dengan positif.
-
Sebelumnya, dalam rapat gabungan antara Polri, Kejaksaan Agung dengan KPK di Komisi III DPR mendukung pembentukan Densus Tipikor ini.
-
"Ya sudah diputuskan begitu, kita ikuti aja," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017) kemarin.
-
Dengan demikian maka pembentukan Densus Tipikor yang saat ini digagas Kapolri dan DPR selain masih prematur, juga akan tumpang tindih dengan KPK.
-
Fahri menduga keputusan ini diambil karena Presiden Jokowi takut terhadap popularitas Komisi Pemberantasan Korupsi.
-
Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk membahas perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia
-
Ia mengatakan, selaku lembaga penegak hukum, Polri memiliki kewajiban memberantas korupsi.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut berkomentar soal penundaan pembentukan Densus Tipikor.
-
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan masalah anggaran Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).
-
Keputusan penundaan pembentukan Densus Tipikor disebutkan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
-
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meluruskan dibentuknya Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).
-
"Ya kalau sudah diputuskan dikaji dan dalami harus setuju dong," kata Prasetyo kepada wartawan di Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
-
keputusan pemerintah menunda dibentuknya Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan dievaluasi.
-
Wiranto, telah memutuskan untuk menunda pembentukan Densus Anti Korupsi (Tipikor) yang sedianya dirilis pada akhir tahun ini
-
Basaria menuturkan, tugas KPK salah satunya adalah memperkuat lembaga penegak hukum
-
Namun Syarief menegaskan Demokrat enggan bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah
-
Wiranto menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi agar introspeksi diri dan memperkuat kinerja KPK
-
Basaria menambahkan rapat gabungan ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya.
-
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa hasilnya usulan tersebut ditunda.
-
"Harus dipikirkan ulang oleh Pak Kapolri. Apakah kondisi budaya yang ada di Polri sudah siap dan sudah diperhitungkan," kata Busyro
-
"Menurut saya itu menduplikasi kerja KPK. Kami pernah ngomong, ingatkan bahwa duplikasi itu berarti ada satu lembaga yang dikalahkan, entah siapa."
-
"Kejaksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai eksekusi. Maka anggaranya harus lebih besar. Apa lagi Densus dikhususkan bagian penyidikan saja.."
-
Ketua DPP Partai Golkar, Azis Samual meminta Pemerintah dan DPR RI mendukung sepenuhnya keberadaan Densus Tipikor Polri.
-
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, tidak ada yang perlu ditakutkan atau dipersalahkan jika kehadiran Densus Tipikor nantinya akan menimbulkan...
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
