TOPIK
Masa Jabatan Presiden
-
Fadli Zon Sebut Menteri yang Bicara Penundaan Pemilu seperti Pepesan Kosong
Fadli Zon, menilai apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo soal menteri tak lagi bicara penundaan pemilu merupakan langkah bijak.
-
Moeldoko: Pemerintah Tidak Pernah Bicarakan Amandemen UUD 45 Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Moeldoko menilai pertanyaan mengenai amandemen bukan merupakan ranah eksekutif untuk menjawabnya.
-
DPR Minta Para Menteri Patuhi Perintah Jokowi Soal Larangan Menyuarakan Penundaan Pemilu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.
-
Jokowi Larang Menterinya Bicarakan Penundaan Pemilu, Moeldoko: Itu Perintah
Terkait penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden, Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak berpolemik.
-
Jokowi Larang Para Menteri Suarakan Penundaan Pemilu dan Minta Fokus Kerja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.
-
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Justru Membahayakan Jokowi
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode terus mengundang polemik di tengah masyarakat.
-
Jokowi ke Para Menteri: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan
Pernyataan tegas Jokowi di hadapan para menteri: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan.
-
Tito Karnavian Tanggapi soal Perpanjang Masa Jabatan Presiden, Sebut UUD 1945 Bukan Kitab Suci
Tito menganggap amandemen UUD 1945 bukanlah hal yang tabu. Namun menurutnya hal yang tidak boleh diubah hanyalah pembukaan UUD 1945.
-
Pengamat Sarankan Jokowi Tegas Tolak Usul Perpanjangan Masa Jabatan Jika Memang Seorang Negarawan
"Kejelasan sikap presiden akan menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar negarawan, bukan kemaruk kuasa," kata Septa kepada wartawan, Selasa (5/4/2
-
Mendagri Diminta DPR Jatuhkan Sanksi kepada Para Kades yang Dukung Jokowi 3 Periode
Luqman Hakim minta sejumlah Kepala Desa (Kades) yang hadir dalam Silatnas Apdesi dan mendukung wacana Jokowi 3 periode agar diberikan sanksi.
-
Mendagri Tito Karnavian Sebut Seruan Kades Jokowi 3 Periode Spontan dan Wajar: Ini Negara Demokrasi
Komisi II DPR RI mencecar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal ramai pemberitaan soal dukungan presiden tiga periode dari Apdesi.
-
Pengamat: Presiden Jokowi Bakal Dinilai sebagai Negarawan Jika Tolak Usul Perpanjangan Masa Jabatan
Presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirinya soal isu liar perpanjangan masa jabatan presiden
-
Komisi II DPR Minta Tito Karnavian Beri Sanksi Para Kades Yang Dukung Jokowi 3 Periode
Luqman mengingatkan bahwa para kades dilarang melakukan kegiatan politik praktis seperti di atur dalam undang-undang (UU).
-
Pimpinan Komisi II DPR Minta Mendagri Beri Sanksi Kepada Para Kades yang Dukung Jokowi 3 Periode
Luqman Hakim minta sejumlah Kepala Desa (Kades) yang hadir dalam Silatnas Apdesi dan mendukung wacana Jokowi 3 periode agar diberikan sanksi.
-
Junimart Minta Mendagri Tito Menetralisir dan Menegur Apdesi
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetralisir serta menegur Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia
-
SKT Apdesi yang Dukung Jokowi 3 Periode Diduga Terbit H-1 Sebelum Silatnas
Apdesi dipakai untuk kepentingan politik, yakni untuk menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa mendukung perpanjangan masa jabatan presiden
-
Aliansi Mahasiswa Ancam Demo Besar-besaran Tolak Penundaan Pemilu, Ini Kata Stafsus Mensesneg
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjawab berkali-kali akan tunduk pada konstitusi dan setia pada sumpah jabatan.
-
Momen KSP hingga Mensesneg Dicecar Komisi II DPR soal Deklarasi APDESI Jokowi 3 Periode
Begini momen ketika KSP hingga Mensesneg dicecar pertanyaan Komisi II DPR RI soal deklarasi APDESI dukung Jokowi 3 periode.
-
Dicecar DPR Soal Isu Istana Danai Dukungan Jokowi 3 Periode, Seskab: Tidak Ada Anggarannya
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini," kata Pram saat rapat dengan Komisi II DPR, Senin (4/4/2022).
-
Amandemen UUD 1945 Tidak Mudah, Hanya Akan Berpotensi Buka Kotak Pandora Kemana-mana
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menanggapi sejumlah pertanyaan kepada dirinya soal wacana presiden tiga periode.
-
Seskab Pramono Anung Bantah Ada Anggaran Negara Dipakai untuk Isu Jokowi Tiga Periode
Pramono Anung memastikan tidak ada anggaran negara dipakai untuk menggulirkan wacana penambahan masa jabatan Presiden Jokowi Tiga periode.
-
PKS Cecar Pramono-Pratikno-Moeldoko soal Dugaan Anggaran Deklarasi Apdesi Jokowi 3 Periode
Mardani Ali Sera mempertanyakan soal deklarasi mendukung Joko Widodo (Jokowi) tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)
-
Komisi II DPR Cecar Soal Deklarasi Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Begini Jawaban Mensesneg
Komisi II DPR RI mempertanyakan persoalan deklarasi mendukung Joko Widodo (Jokowi) tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdes
-
Tunda Pemilu Akan Datangkan Tragedi, Bukannya Tambah Periode, Presiden Bisa Jatuh di Tengah Jalan
Tunda pemilu untuk menambah jabatan Presiden, ini besar peluangnya untuk mendatangkan tragedi.
-
SMRC: Mayoritas Masyarakat Tolak Jokowi 3 Periode, Hanya 5 Persen yang Mendukung
Hasil Survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tak mendukung wacana masa jabatan Presiden tiga periode.
-
Politikus Demokrat Sebut Rakyat Makin Kritis Tanggapi Isu Penambahan Masa Jabat Presiden
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
-
Amien Rais: Duet Jokowi-Luhut Harus Berakhir pada Oktober 2024
Dia masih ingat bagaimana rezim Orde Baru menggunakan banyak cara untuk menekan hingga membodohi rakyat demi tujuan politik belaka.
-
Survei SMRC: Mayoritas Publik Menilai Masa Jabatan Presiden Maksimal Dua Periode
Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei bertajuk Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu.
-
Komisi II DPR Ingatkan Para Kepala Desa Tak Lakukan Manuver Politik yang Kontra-Konstitusi
Luqman Hakim, berharap para kepala desa di Indonesia tidak melakukan manuver-manuver politik yang kontra-konstitusi.
-
Ingatkan Kades Tak Boleh Berpolitik, PDIP: Dukungan Apdesi Presiden 3 Periode Melawan Konstitusi
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, bahwa kepala desa (kades) tidak boleh atau dilarang berpolitik dalam bantuk atau sifat apapun.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved