Breaking News:

Pajak Sembako

Beras Shirataki dan Daging Wagyu Kobe Akan Dipajaki, Sembako Murah Nggak Kena

Ada beberapa jenis daging premium dengan harga mahal akan kena pajak, bukan justru yang ada di pasar tradisional.

Tribunnews/Herudin
Pedagang beras menunggu pembeli di kiosnya di Pasar PSPT Tebet, Jakarta Selatan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, tidak akan memungut PPN sembako untuk masyarakat kelas bawah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, komoditas sembako yang akan kena pajak di antaranya beras jenis shirataki.

"Namun, kalau kita ngomongin sembako tuh katakanlah beras, ada beras yang Rp 10.000 per kg nya, yang produksi petani kita, Rojolele, Pandan Wangi, Cianjur begitu versus beras yang sekarang ini Shirataki."

:Jadi, kalau dilihat harganya Rp 10 ribu per kg sampai Rp 50 ribu per kg sampai Rp 200 ribu per kg bisa sama-sama klaim ini sembako," ujarnya di rapat Komisi XI DPR, Senin (14/6/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, fenomena munculnya produk-produk kelas atas tapi namanya tetap sembako dan sama-sama beras harus disikapi pemerintah dari sisi perpajakan.

Selain itu, juga ada beberapa jenis daging premium dengan harga mahal akan kena pajak, bukan justru yang ada di pasar tradisional.

"Sama-sama daging sapi namanya, tapi ada daging sapi wagyu yang kobe, per kg bisa Rp 3 juta atau Rp 5 juta. Ada daging biasa yang dikonsumsi masyarakat per kg Rp 90 ribu, ini bumi dan langit," katanya.

Baca juga: Menkeu Jelaskan Beras Jenis Ini yang Akan Kena Pajak

Karena itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, instrumen perpajakan dalam RUU KUP mencoba dorong kesetaraan.

Untuk sembako murah lanjut Menkeu akan disiapkan fasilitas pembebasan atau ditanggung pemerintah. Sehingga sama sekali tidak dipungut pajak.

Baca juga: Ditjen Pajak Sebut Sekolah Komersil Pungut Iuran Akan Kena Pajak

"Kalau dia menjadi objek bisa dipajaki, tapi dibebaskan pajaknya. DTP, bisa tarif 0, versus yang tarifnya lebih tinggi. Itu disampaikan di dalam PPN bisa multitarif," terangnya.

Menurut Sri Mulyani, klasifikasi ini tentu akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI untuk dituangkan ke dalam UU KUP.

Baca juga: Fraksi NasDem Tolak Pajak Sembako dan Pendidikan, Dinilai Makin Bebani Rakyat Kecil

Halaman
123
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved