TOPIK
RAPBN 2016
-
Bahkan menurutnya, APBN 2016 cenderung tidak realistis.
-
Menurutnya, politik subsidi pemerintah masih condong pada subsidi energi.
-
"Siapa yang harus merintis? Ya BUMN," ujar Presiden.
-
Sohibul mengatakan perencanaan APBN harus lebih baik. Aspek-aspek ketidakpastian harus diminimalisir.
-
Alasan utamanya pemerintah terbebani oleh tunjangan pegawai yang sudah pensiun, jika gaji pokok dinaikan.
-
Dinamika politik di DPR menyikapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 berubah cepat
-
Didik J Rachbini mengkritik besarnya dana desifit anggaran dalam APBN 2016 sebesar Rp 273,2 triliun.
-
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta para buruh untuk meningkatkan produktivitasnya
-
Nico Harjanto mengatakan, selama ini Rini terlihat sangat memiliki kekuatan,
-
Johnny G Plate mengatakan, pihaknya bukan serta merta menyetujui RAPBN 2016 menjadi UU APBN.
-
Menteri Negara Urusan BUMN, Rini Soemarno, dinilai layak copot
-
BUMN harusnya produktif jangan jadi beban negara
-
Arif mengatakan, sumber pembiyaan BUMN untuk ekspansi tidak harus dari PMN
-
Uchok Sky Khadafi menyatakan, isi APBN 2016, itu hanya sampah
-
Didik J Rachbini, menyebut ada tujuan tertentu terkait penyertaan modal negara (PMN)
-
Dalam APBN 2016 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan sebesar 5,3 persen.
-
Belum bisa sepenuhnya (bisa teralisasi) karena template APBN kita sudah susah dilakukan terobosan
-
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 akhirnya disetujui oleh paripurna DPR
-
Taufik Kurniawan selaku pemimpin rapat menyampaikan dua hal hasil lobi seluruh fraksi untuk dimintakan persetujuan dalam rapat itu.
-
Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 menjadi Undang-Undang (UU) APBN.
-
"Saya rekomendasikan Bu Rini diganti," kata Fadli.
-
Fraksi Gerindra DPR RI mulai melunak dalam pembahasan RAPBN 2016.
-
Fraksi Gerindra satu-satunya partai politik yang belum menyetujui RAPBN 2016.
-
Kita selalu salahinnya menterinya ternyata presidennya yang mau, kenapa nggak bilang presidennya (kapitalis
-
Dana PMN yang direncanakan Rp 39 triliun untuk BUMN itu lebih baik direalokasi
-
Suntikan dana tersebut menurut Fadli Zon hanya membebani APBN untuk tahun depan.
-
Menurut Arya setiap fraksi punyak hak untuk menolak komposisi di dalam struktur RAPBN.
-
Fraksi Partai Gerindra di DPR menolak rencana pemerintahan Jokowi memasukkan suntikan dana sebesar Rp40,4 triliun untuk PMN.
-
Satu partai yang tetap menolak dari awal yakni Gerindra.
-
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menemui pimpinan DPR di sela Sidang Paripurna
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
